Jakarta | Laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan kinerja pemerintahan pada nilai 4,7 dari skala 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian pemerintah masih dipandang belum memenuhi harapan publik secara menyeluruh. Penilaian yang diberikan kelompok ahli bahkan lebih rendah, yakni 2,9 dari 10, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan persepsi masyarakat luas dan kalangan yang menilai kebijakan berdasarkan kajian serta indikator yang lebih teknis.
Laporan itu disusun oleh Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) dan dirilis ketika pemerintahan memasuki Oktober 2026. Evaluasi tidak hanya mengukur hasil program yang telah dijalankan, tetapi juga menelaah sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan nasional, serta komunikasi publik. Dengan cakupan tersebut, penilaian berupaya memberikan gambaran lebih luas mengenai efektivitas pemerintahan selama dua tahun pertama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Hasil riset tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam pemaparan daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Penyampaian hasil evaluasi menjadi bagian dari sorotan publik terhadap arah pemerintahan dan pencapaian janji politik yang telah ditetapkan. Nilai di bawah lima, terutama dari kelompok ahli, menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam penerapan kebijakan maupun dalam pengelolaan institusi pemerintahan. Temuan ini juga menegaskan pentingnya memperkuat transparansi, konsistensi pelaksanaan program, serta komunikasi yang mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka kepada masyarakat.
Penilaian terhadap kinerja pemerintahan dilakukan dengan memisahkan penilaian untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian tersebut melibatkan dua kelompok responden, yaitu kelompok ahli dan masyarakat umum. Pemisahan ini menghasilkan angka penilaian yang berbeda untuk masing-masing pejabat serta untuk setiap kelompok responden.
Berdasarkan penilaian kelompok ahli, Presiden Prabowo Subianto memperoleh skor 2,8 dari 10. Sementara itu, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari 10 kepada Prabowo. Dengan demikian, angka yang diberikan oleh kedua kelompok responden tersebut sama-sama masih berada di bawah lima. Data ini mencatat perbedaan nilai penilaian ahli dan penilaian masyarakat umum terhadap kinerja Presiden.
Penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menunjukkan hasil terpisah berdasarkan kelompok responden. Kelompok ahli memberikan nilai 2,2 dari 10. Adapun masyarakat umum menilai kinerja Gibran dengan skor 4,9 dari 10. Kedua angka tersebut juga berada di bawah lima, baik pada penilaian yang diberikan oleh ahli maupun pada penilaian dari masyarakat umum.
Secara keseluruhan, hasil penilaian menunjukkan bahwa kelompok ahli memberikan skor 2,8 dari 10 kepada Prabowo dan 2,2 dari 10 kepada Gibran. Dari kelompok masyarakat umum, Prabowo memperoleh nilai 4,6 dari 10, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 4,9 dari 10. Survei ini menggunakan dua kelompok responden tersebut untuk menyajikan penilaian terhadap Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah. Seluruh skor yang tercantum merupakan hasil penilaian masing-masing kelompok terhadap kinerja kedua pejabat negara itu.
Survei mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merekam tekanan yang dirasakan masyarakat dalam menghadapi kebijakan dan perilaku kepala negara. Temuan tersebut menggambarkan situasi kebatinan publik, tanpa secara otomatis menjelaskan penyebab tunggal dari tekanan yang disampaikan responden. Data survei menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah selama periode pemerintahan berlangsung.
Selain menyoroti kebijakan, survei juga mengukur respons masyarakat terhadap perilaku Prabowo Subianto. Sebanyak 67 persen responden mengaku merasa stres terhadap perilaku presiden. Angka ini ditempatkan sebagai bagian dari gambaran persepsi publik selama dua tahun pemerintahan, bukan sebagai penilaian yang mewakili seluruh masyarakat. Perbedaan persentase respons terhadap kebijakan dan perilaku presiden turut dicatat dalam temuan survei tersebut.
Penilaian yang lebih khusus disampaikan oleh kelompok ahli. Dari 129 ahli yang menjadi responden, 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan presiden tidak memadai. Pernyataan itu merupakan hasil pengukuran terhadap pandangan kelompok ahli dalam survei, sehingga perlu dibaca sesuai konteks jumlah responden dan kategori penilaiannya.
Kekhawatiran terhadap arah kepemimpinan juga terlihat dalam kelompok yang sama. Sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Temuan ini menunjukkan tingginya proporsi ahli yang menyampaikan kekhawatiran, tetapi tidak dengan sendirinya merinci kebijakan tertentu sebagai sumber kekhawatiran tersebut.
Rangkaian angka itu memperlihatkan adanya tekanan yang tercatat pada responden masyarakat serta perhatian serius dari kelompok ahli terhadap kapasitas dan arah kepemimpinan. Survei tersebut menyajikan persentase berdasarkan jawaban responden, sehingga angka-angka itu perlu dipahami sebagai hasil pengukuran persepsi pada saat survei dilakukan. Temuan mengenai stres publik dan kekhawatiran ahli menjadi bagian dari evaluasi terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dua isu kebijakan yang mendapat sorotan dalam laporan adalah kondisi ekonomi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap perkembangan daya beli, kesempatan kerja, stabilitas harga, serta kemampuan masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Angka ini menjadi catatan penting karena persepsi publik mengenai ekonomi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah dan efektivitas program yang telah dijalankan.
Sorotan lain tertuju pada penanganan karhutla. Sebanyak 96 persen responden menyatakan upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut belum efektif. Penilaian itu mencerminkan besarnya tuntutan publik terhadap pencegahan kebakaran, pengawasan terhadap wilayah rawan, penegakan hukum, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan, mengurangi aktivitas ekonomi, dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak. Karena itu, hasil penilaian tersebut perlu dibaca sebagai dorongan untuk memperkuat kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Laporan ini disusun berdasarkan penelitian yang melibatkan 129 responden ahli dan 1.142 responden masyarakat umum. Para responden ahli berasal dari latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam, sedangkan responden masyarakat tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads, sehingga partisipasi responden diperoleh berdasarkan keterjangkauan dan kesediaan mereka mengikuti penelitian. Sementara itu, responden ahli dijangkau dengan metode snowball sampling, yakni melalui rekomendasi dari responden atau jaringan awal. Perbedaan metode tersebut penting diperhatikan saat membaca temuan, karena hasil survei menggambarkan pandangan kelompok yang diteliti dan tidak secara otomatis mewakili seluruh populasi.
Baca juga: Momen Bersejarah Prabowo dan Gibran di HUT ke-25 Partai Demokrat | Dispopar Kota Probolinggo Disorot Usai CSR Rp50 Juta Dilaporkan ke Kejati, Dugaan Pengondisian dengan Aliansi LSM Mengemuka | Surat Pernyataan Tak Bertaji? Aktivitas Diduga Prostitusi Embong Miring Kembali Disorot
