Pontianak | Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan dukungan terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan tersebut dipandang sebagai bagian penting dari upaya mengusut penyebab kebakaran serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, status tersangka tetap harus dipahami sebagai bagian dari proses hukum, bukan sebagai bukti bahwa suatu perusahaan telah dinyatakan bersalah. Pembuktian harus dilakukan melalui penyelidikan dan persidangan yang adil, berdasarkan bukti yang dapat diuji.
Ketua Umum PGI Jacky Manuputty mendorong aparat agar menjalankan penegakan hukum secara tegas sekaligus transparan. Menurutnya, penanganan perkara karhutla perlu dilakukan secara konsisten, tanpa membedakan pihak yang diperiksa berdasarkan besar kecilnya perusahaan, pengaruh, maupun kedekatannya dengan pemegang kekuasaan. Keterbukaan mengenai tahapan penanganan perkara juga penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa proses berjalan sesuai aturan dan tidak berhenti pada pengumuman penetapan tersangka. Sikap tegas, disertai pemeriksaan yang cermat, dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya negara melindungi lingkungan dan warga terdampak.
PGI berharap sanksi yang keras dijatuhkan apabila pengadilan membuktikan adanya pelanggaran dan tanggung jawab korporasi. Harapan itu, kata Jacky, berlaku bagi setiap pihak yang terbukti membakar hutan, termasuk perusahaan yang diketahui memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pernyataan tersebut merupakan tuntutan agar hukum diterapkan setara, bukan tuduhan bahwa perusahaan tertentu telah melakukan pembakaran atau telah terbukti bersalah. Penegakan yang tidak pandang bulu dapat menjadi pencegah bagi pelanggaran serupa, sekaligus memberi pesan bahwa keuntungan usaha tidak boleh diperoleh dengan merusak hutan dan membahayakan masyarakat. Dalam prosesnya, hak setiap tersangka untuk memperoleh pemeriksaan yang adil tetap perlu dijaga. Dengan demikian, dukungan PGI terhadap langkah Polri berjalan seiring dengan tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.
PGI berharap penanganan perkara terhadap 20 korporasi yang menjadi tersangka kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada pengumuman status hukum. Proses yang transparan, konsisten, dan berujung pada pertanggungjawaban yang sesuai diharapkan dapat memberikan efek jera, baik kepada perusahaan yang sedang diperiksa maupun pelaku usaha lain. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi peringatan bahwa pengelolaan konsesi harus dilakukan dengan memperhatikan kewajiban perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran. Harapan tersebut penting agar proses hukum tidak dipandang sekadar sebagai respons sesaat, melainkan bagian dari upaya mencegah kerusakan berulang.
Jacky berpandangan, keberhasilan penanganan perkara tidak semata-mata diukur dari jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka merupakan salah satu tahapan dalam proses hukum, tetapi belum dengan sendirinya menjawab kebutuhan masyarakat dan lingkungan. PGI berharap, apabila kesalahan korporasi terbukti melalui proses yang berlaku, sanksi dapat diterapkan secara tegas, termasuk pelaksanaan denda korporasi sesuai ketentuan. Penerapan sanksi yang nyata diharapkan memperkuat akuntabilitas dan menunjukkan bahwa konsekuensi hukum tidak hanya tercantum dalam putusan, tetapi juga benar-benar dijalankan.
Selain sanksi finansial, PGI juga berharap penanganan perkara mencakup pemulihan area yang terbakar. Upaya tersebut perlu diarahkan pada perbaikan lingkungan dan pemulihan fungsi lahan, dengan pelaksanaan serta perkembangannya dipantau secara bertanggung jawab. Jacky menekankan bahwa ukuran penting lainnya adalah terhentinya kebakaran berulang di wilayah konsesi. Karena itu, PGI mengharapkan adanya langkah pencegahan yang memadai, pengawasan yang efektif, serta tindak lanjut apabila kebakaran kembali terjadi. Harapan atas denda, pemulihan, dan pencegahan ini merupakan tuntutan terhadap proses yang sedang berjalan, bukan klaim bahwa hasil tersebut telah tercapai. Bagi PGI, rangkaian tindakan itu diharapkan dapat membuat penegakan hukum berdampak nyata dan mendorong perlindungan hutan serta lahan secara berkelanjutan.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya setelah api terlihat atau ketika situasi telah berkembang menjadi darurat. Menurut Jacky, upaya perlindungan kawasan rawan perlu menjadi bagian tetap dari pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum. Langkah tersebut penting agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal, sementara kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan, serta dampak terhadap kehidupan masyarakat bisa dicegah. Pencegahan yang terencana juga memberi ruang bagi aparat, pemerintah daerah, perusahaan, dan warga untuk berkoordinasi sebelum kondisi memburuk. Karena itu, kesiapsiagaan tidak seharusnya bergantung pada munculnya asap atau laporan kebakaran, melainkan berjalan sepanjang tahun dengan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang konsisten di setiap wilayah berisiko.
Pola permanen yang diharapkan mencakup deteksi dini, patroli rutin di wilayah rawan, serta respons cepat terhadap tanda-tanda kebakaran. Deteksi dini dapat membantu petugas mengenali titik panas atau perubahan kondisi lahan sehingga pemeriksaan dan tindakan awal segera dilakukan. Patroli perlu menjangkau lokasi yang sulit diawasi, termasuk kawasan konsesi dan area yang berdekatan dengan permukiman. Selain itu, saluran pelaporan warga, perusahaan, dan petugas harus berfungsi dengan baik agar informasi tidak terlambat diterima. Ketika indikasi api ditemukan, tim terkait perlu bergerak tanpa menunggu kebakaran meluas. Ketersediaan personel, peralatan, komunikasi, dan pembagian tugas yang tegas menjadi unsur pendukung penting. Dengan mekanisme yang teruji dan evaluasi berkala, pencegahan dapat diterapkan secara konsisten, bukan sekadar menjadi imbauan saat ancaman meningkat.
Jacky merujuk pada pernyataan Polri bahwa penanganan karhutla tidak lagi dapat mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pendekatan yang hanya berfokus pada pemadaman dinilai terlambat karena api dapat menyebar cepat, sementara dampaknya sudah dirasakan masyarakat dan lingkungan. Pernyataan itu, menurut dorongan PGI, perlu diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang mengutamakan pencegahan serta pengawasan berkelanjutan. Jacky juga berharap pola tersebut tidak hanya diterapkan ketika fenomena El Niño meningkatkan risiko kekeringan. Meski ancaman dapat lebih tinggi pada periode tertentu, kewaspadaan harus tetap dijaga pada musim dan tahun lainnya. Konsistensi ini menuntut dukungan anggaran, koordinasi lintas lembaga, dan pertanggungjawaban para pihak yang mengelola lahan. Dengan demikian, langkah pencegahan menjadi kebiasaan kerja permanen, bukan respons sesaat terhadap bencana yang sudah berlangsung.
Dalam jumpa pers mengenai penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, pada Kamis (29/10), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memaparkan perkembangan penanganan perkara yang diduga melibatkan korporasi. Ia menyampaikan bahwa Polri telah menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan perusahaan dalam karhutla. Dari rangkaian penanganan tersebut, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar dugaan pelaku perorangan. Asep menyatakan kebakaran hutan dan lahan dapat melibatkan individu maupun korporasi. Karena itu, proses penanganan perkara juga mencakup dugaan peran badan usaha, sejalan dengan laporan-laporan yang diterima dan ditangani kepolisian. Pernyataan ini menegaskan bahwa korporasi turut menjadi bagian dari subjek yang diperiksa dalam penegakan hukum karhutla.
Dari 20 korporasi yang telah berstatus tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing atau investor asing. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Komposisi tersebut disampaikan sebagai bagian dari pemaparan jumlah dan kategori perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada identitas perusahaan yang disebutkan dalam keterangan yang dirujuk, sehingga uraian ini tidak mengaitkan perkara dengan nama badan usaha tertentu.
Jumlah laporan polisi dan penetapan tersangka merupakan informasi mengenai langkah penanganan perkara oleh Polri, bukan penjelasan terperinci tentang masing-masing kasus.
Baca juga: Penyelidikan Kecelakaan Maut di Bekasi: Masinis Argo Bromo Jadi Tersangka | Masinis Kereta Argo Bromo Anggrek Ditetapkan Sebagai Tersangka Kecelakaan Maut di Bekasi | Tersangka Kecelakaan Kereta Argo Bromo Ditetapkan
