Kota Probolinggo – Munculnya anggapan bahwa keberadaan mobil ambulans di 29 kelurahan di lima kecamatan se-Kota Probolinggo tidak berjalan efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pihak pemerintah.
Isu tersebut mencuat setelah beredar pemberitaan yang menyebutkan bahwa mobil-mobil ambulans yang telah diprogramkan sejak masa pemerintahan mantan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin tidak memberikan dampak signifikan karena dinilai gagal mengakomodasi kebutuhan warga. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, dr. Nurul Hasanah Hidayati, membantah keras tudingan tersebut.
“Tidak benar jika dikatakan ambulans itu gagal berfungsi. Kami tetap siap siaga selama 24 jam untuk melayani masyarakat. Kendala yang mungkin terlihat adalah karena mobil tidak diparkir di masing-masing kelurahan, tetapi secara pemanfaatan, ambulans itu sangat aktif digunakan,” jelas dr. Nurul pada Kamis (24/4/2025).
Ia menyebutkan bahwa selama tahun 2024, total sebanyak 1.911 panggilan layanan ambulans telah diterima dan dilayani oleh pihaknya. Dari jumlah tersebut, 603 panggilan merupakan rujukan kasus gawat darurat, 323 panggilan untuk rujukan non-gawat darurat, dan 1.038 panggilan untuk kasus non-rujukan atau kebutuhan medis lainnya. Ini membuktikan bahwa layanan tersebut berjalan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Probolinggo.
“Rata-rata dalam sebulan, ambulans menerima 165 panggilan. Itu angka yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa layanan ini memang dibutuhkan dan dimanfaatkan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKB, Abdul Mujib, juga menegaskan bahwa tidak semua program yang telah dilaksanakan dianggap gagal. Ia menyayangkan adanya narasi berita yang menyesatkan dan terkesan hanya menarik perhatian pembaca dengan judul-judul bombastis.
“Tidak semuanya gagal seperti yang diberitakan oleh salah satu media. Memang dalam rapat Banggar bersama eksekutif mengenai LKPJ 2024 pada Selasa (22/4), kami membahas masalah ini. Masalah utama adalah belum maksimalnya fasilitas pendukung di setiap kelurahan, sehingga ambulans tidak bisa ditempatkan secara permanen di sana. Tapi itu bukan berarti ambulans tidak berfungsi,” tegas Mujib.
Ia pun mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media massa, dan tidak langsung mempercayai isi berita hanya dari judulnya saja.
“Banyak berita yang sengaja memakai judul yang menarik supaya viral. Tapi kalau isinya dibaca, belum tentu sesuai fakta. Padahal manfaat ambulans ini sangat besar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Dengan adanya klarifikasi dari Dinas Kesehatan dan DPRD Kota Probolinggo, diharapkan masyarakat mendapat informasi yang utuh dan benar mengenai layanan ambulans yang disediakan pemerintah. Program kesehatan ini dinilai masih berjalan dan memiliki kontribusi nyata dalam memberikan layanan medis cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan.
(Edi/Bambang/)*
