Jakarta | Dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan pada Oktober 2026, Bank Indonesia memutuskan melonggarkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan. Kebijakan ini menurunkan porsi dana yang wajib ditempatkan bank di bank sentral, sehingga sebagian likuiditas dapat kembali dikelola untuk mendukung kegiatan usaha. Penyesuaian dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus, agar bank memiliki waktu menata kebutuhan likuiditas dan menyesuaikan pengelolaan dananya. Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi.
Bagi bank konvensional, rasio GWM diturunkan dari 9% menjadi 7%. Tahap pelaksanaannya dimulai pada 1 November 2026. Penurunan ini mengurangi dana yang harus ditahan sebagai cadangan wajib, sehingga bank berpotensi memiliki kapasitas likuiditas yang lebih longgar. Dana tersebut dapat mendukung penyaluran kredit maupun kebutuhan operasional lain, dengan tetap memperhatikan manajemen risiko, kualitas aset, dan ketentuan prudensial. Keputusan penempatan dana tetap berada pada masing-masing bank, sesuai kondisi likuiditas serta permintaan pembiayaan dari nasabah.
Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, GWM diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5% melalui dua tahap. Mulai 1 November 2026, rasionya turun terlebih dahulu menjadi 6,5%, lalu kembali turun menjadi 5,5% pada 1 Desember 2026. Jadwal ini memberikan masa transisi yang jelas bagi lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan pengelolaan kas. Pelonggaran tersebut disambut oleh sejumlah pimpinan bank milik negara. Respons itu mencerminkan perhatian industri terhadap tambahan fleksibilitas likuiditas, terutama karena ruang pendanaan yang lebih leluasa dapat membantu bank merespons peluang pembiayaan. Meski demikian, dampaknya terhadap kredit akan bergantung pada kebutuhan nasabah, penilaian risiko, dan strategi masing-masing bank. Dengan pengaturan bertahap bagi kedua kelompok, BI memberi sinyal bahwa pelaksanaan kebijakan mempertimbangkan karakteristik serta kesiapan perbankan. Perubahan rasio GWM ini bukan kewajiban bank untuk menyalurkan seluruh dana yang tersedia, melainkan penyesuaian cadangan minimum yang membuka pilihan pengelolaan likuiditas lebih luas. Pemantauan terhadap kondisi pasar dan ketahanan bank tetap penting selama masa penerapan tersebut.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik kebijakan Bank Indonesia yang melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM). Menurutnya, langkah tersebut memberi ruang lebih luas bagi perbankan untuk mengelola likuiditas dan mendukung pertumbuhan usaha. Apresiasi itu mencerminkan pandangan bahwa kebijakan yang memberi kelonggaran dapat membantu bank merespons dinamika ekonomi serta kebutuhan pembiayaan secara lebih leluasa.
Anggoro menyampaikan pandangannya setelah menghadiri CEO Lecture IV di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai kelonggaran GWM sejalan dengan kebutuhan fleksibilitas yang selama ini dirasakan industri perbankan. Dengan ruang pengelolaan dana yang lebih memadai, bank dapat mempertimbangkan penyaluran pembiayaan dan pengembangan kegiatan usaha berdasarkan kondisi serta prioritas masing-masing.
Bagi BSI, tambahan keleluasaan itu dapat menjadi dukungan dalam menjaga keseimbangan pengelolaan likuiditas dan upaya memperluas bisnis. Bank tetap perlu mengelola dana secara hati-hati, tetapi kebijakan GWM yang lebih longgar memberi pilihan lebih besar dalam mengatur sumber daya. Ruang tersebut dinilai relevan untuk mendorong pertumbuhan, sekaligus memungkinkan bank menyesuaikan langkah dengan kebutuhan nasabah dan perkembangan pasar.
Respons Anggoro juga menempatkan kebijakan BI sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat kapasitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Kelonggaran ini bukan berarti bank mengabaikan prinsip kehati-hatian, melainkan memberi keleluasaan tambahan dalam mengelola dana dan merencanakan ekspansi. BSI menyambut kesempatan tersebut sebagai dukungan bagi pertumbuhan yang terukur. Pada saat yang sama, efektivitasnya akan bergantung pada keputusan bank dalam memanfaatkan ruang yang tersedia, menjaga kualitas pembiayaan, serta memastikan pengelolaan likuiditas tetap sehat. Dengan demikian, kebijakan itu dapat membantu membuka peluang bagi bank untuk berkembang, tanpa menghilangkan tanggung jawab menjaga ketahanan usaha. Pernyataan Anggoro menegaskan bahwa ruang gerak yang lebih luas merupakan kebutuhan nyata bagi perbankan, terutama ketika bank berupaya menyesuaikan layanan dan pembiayaan dengan kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, menyambut pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) karena ruang likuiditas tambahan dinilai dapat mendukung penyaluran kredit. Bagi BTN, dana yang tersedia setelah kewajiban cadangan berkurang berpotensi memperkuat kemampuan bank membiayai kebutuhan nasabah, selama tetap dikelola dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan kualitas aset. Nixon melihat kebijakan tersebut sebagai peluang untuk mendorong intermediasi perbankan, khususnya ketika kebutuhan pembiayaan terus berkembang. Namun, besaran dana yang benar-benar dapat digunakan akan bergantung pada ketentuan teknis dan kondisi masing-masing bank.
Nixon memperkirakan penurunan GWM sebesar 2 persen berpotensi memberi BTN tambahan likuiditas sekitar Rp6 triliun hingga Rp8 triliun. Ia juga menyampaikan perkiraan bahwa setiap penurunan 1 persen GWM setara dengan tambahan dana maksimum sekitar Rp4 triliun bagi perseroan. Angka itu menjadi gambaran awal mengenai ruang pendanaan yang mungkin terbuka, bukan perhitungan final atas dampak kebijakan. Untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat, ia meminta tim treasury BTN menghitung kembali pengaruh pelonggaran tersebut dengan menggunakan data dan parameter yang relevan. Hasil penghitungan itu diperlukan agar bank dapat menilai kapasitas likuiditas secara lebih cermat sebelum menetapkan langkah bisnis.
Pernyataan tersebut disampaikan Nixon seusai mengikuti forum group discussion (FGD) mengenai transformasi BTN dan sinergi untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 23 Oktober 2026. Dalam konteks pembahasan transformasi, tambahan likuiditas dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi BTN untuk memperluas pembiayaan, sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi. Meski demikian, potensi dana itu tidak serta-merta berarti seluruhnya akan langsung disalurkan sebagai kredit. Bank tetap perlu menyesuaikan strategi dengan permintaan pembiayaan, profil risiko, serta prinsip kehati-hatian. Dengan pendekatan tersebut, pelonggaran GWM dapat dimanfaatkan secara terukur, sementara keputusan penyaluran kredit tetap didasarkan pada kebutuhan pasar dan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya.
BNI menilai tambahan ruang likuiditas dari pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) berpotensi memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Namun, ruang yang lebih besar tersebut perlu diikuti penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang konsisten. Dengan demikian, peningkatan kredit dapat mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan kualitas aset dan ketahanan bank.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan pada Jumat, 23 Oktober 2026, bahwa BNI mendukung aktivitas ekonomi melalui pembiayaan kepada dunia usaha dan sektor produktif. Menurutnya, fungsi tersebut menjadi bagian penting dari peran perbankan dalam mendorong kegiatan ekonomi. BNI, kata Okki, akan terus menyalurkan kredit berkualitas dengan menjaga proses penilaian dan pengelolaan risiko. Upaya itu juga dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah, regulator, serta sesama anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kolaborasi tersebut diharapkan membantu memastikan pembiayaan dapat menjangkau sektor yang membutuhkan, sekaligus tetap memperhatikan kelayakan usaha dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.
Respons serupa disampaikan Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi, yang juga menjabat Direktur Utama BRI. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Hery menyambut penurunan GWM dan menilai kebijakan tersebut dapat mendorong likuiditas di pasar. Tambahan likuiditas, menurutnya, berpotensi mendukung fungsi intermediasi perbankan, sehingga ruang bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kredit menjadi lebih terbuka. Kebijakan itu juga dinilai dapat memperbaiki rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan-to-deposit ratio (LDR), yang mencerminkan hubungan kredit yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang dihimpun.
