Lamongan — Skandal memalukan di tubuh dunia pendidikan Lamongan kembali menyeruak, dan kali ini bukan sekadar kasus moral pribadi, tetapi telah berkembang menjadi dugaan permainan tertutup, pembiaran, hingga aparat yang enggan bicara. DPD LIN 16 Jawa Timur pun meledak, menuding ada aroma “kong kalikong” antara oknum guru, kepala sekolah, dan bahkan aparat penegak hukum.
Kasus bermula ketika Agus, suami dari Hetty, menemukan percakapan tak pantas antara istrinya dan oknum guru SDN 7 Babat berinisial RN (Roni) melalui DM TikTok pada 24 November 2025. Ini bukan komunikasi baru — sebelumnya mereka sudah sering berhubungan lewat WhatsApp dengan isi pesan yang melampaui batas etika. Setelah WhatsApp diblokir, keduanya justru pindah kanal, seolah-olah hubungan gelap itu harus terus berjalan.
Bukti chat yang ditemukan bukan sekadar ramah-tamah. Percakapan itu mengarah pada ajakan hubungan intim. Ketika didesak, Hetty akhirnya mengaku bahwa ia dan RN sudah bertemu beberapa kali di perumahan milik RN. Fakta yang mencoreng citra seorang pendidik yang seharusnya menjadi panutan moral.
Namun drama semakin panas ketika RN mengingkari semua tuduhan dan justru menantang balik si suami. Sikap arogan ini membuat publik bertanya-tanya:
Dari mana keberanian itu berasal? Siapa yang membuatnya merasa kebal?
Kepala Sekolah Diduga Melindungi — Sikap Pasif yang Memicu Kecurigaan
DPD LIN 16 Jatim geram bukan hanya karena ulah RN, tetapi juga karena sikap pihak sekolah yang terkesan pasif, lambat, bahkan diduga berusaha meredam kasus. DPD LIN menilai ada indikasi kepala sekolah tidak betul-betul mengambil tindakan tegas sejak awal, padahal bukti dan pengakuan sudah sangat jelas.
“Jika pimpinan sekolah bertindak cepat dan terbuka, kasus tidak akan melebar sampai segini. Kenapa baru gerak setelah ramai? Ada apa sebenarnya?” ujar seorang anggota LIN dengan nada geram.
Publik menilai, sikap kepala sekolah bukan hanya lambat, tapi mencurigakan — seperti hendak melindungi pelaku alih-alih menjaga nama baik sekolah dan dunia pendidikan.
Lebih Miris Lagi: Kapolsek Diduga Menghindar Saat Dimintai Keterangan
Yang membuat kasus ini semakin panas dan viral adalah mencuatnya dugaan bahwa Kapolsek Babat justru sulit ditemui atau bahkan menghindar ketika pihak keluarga, masyarakat, dan awak media ingin meminta keterangan.
DPD LIN 16 Jatim menilai sikap ini tidak wajar.
“Ketika publik butuh kejelasan, kenapa aparat justru menghilang? Ini bukan perkara sepele, ini skandal yang merusak moral pendidikan. Aparat tidak boleh diam atau lari dari tanggung jawab,” tegas Markat NH, Ketua DPD LIN Jatim.
Menurut LIN, aparat seharusnya hadir sebagai penengah dan pemberi kejelasan, bukan justru menciptakan kesan seolah ada perlindungan khusus terhadap pelaku.
DPD LIN 16 Jatim Akan Turun ke Jalan
Geram dengan dugaan permainan samar ini, Markat NH memastikan bahwa DPD LIN 16 Jatim akan menggelar aksi damai besar-besaran di Lamongan. Aksi ini dilakukan sebagai tekanan publik agar:
- Kasus tidak ditutup-tutupi.
- Pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
- Kepala sekolah diperiksa atas dugaan pembiaran.
- Aparat kepolisian bersikap transparan.
Markat menyuarakan pesan keras:
“Dunia pendidikan harus bersih. Jangan ada guru bejat. Jangan ada kepala sekolah yang bermain dua muka. Dan jangan ada aparat yang bersembunyi ketika masyarakat mencari keadilan.”
Pendidikan Lamongan dalam Krisis Moral
Kasus ini menjadi tamparan keras bahwa pengawasan moral di dunia pendidikan Lamongan benar-benar harus dibenahi. Ketika guru yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi pelaku, kepala sekolah diduga membiarkan, dan aparat terkesan menghindar, masyarakat pun kehilangan kepercayaan.
Pendidikan bukan tempat untuk permainan moral kotor atau perlindungan antar-oknum. Pendidikan adalah tempat untuk mencetak masa depan bangsa — bukan tempat di mana skandal dibiarkan tumbuh.
Kini masyarakat menunggu:
Apakah kasus ini akan benar-benar bersih dan transparan?
Atau justru menjadi contoh lain permainan “rapi” yang merugikan korban dan mengaburkan fakta?
DPD LIN 16 Jatim sudah menegaskan satu hal:
Mereka tidak akan berhenti sampai semua pihak bertanggung jawab.
