JAKARTA, BIN.COM – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengadakan rapat koordinasi untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dalam menyusun program kerja tahun anggaran 2024, di Merlynn Park Hotel Jakarta pada tanggal 7-8 Mei 2024. Rapat ini menyoroti kompleksitas persoalan banjir dan perlunya koordinasi lintas sektoral untuk penanganannya.
Suprayitno, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, mengungkapkan bahwa penanganan banjir memerlukan kolaborasi lintas sektoral dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), dengan menetapkan beberapa kota terpilih sebagai lokasi sasaran program.
NUFReP didasarkan pada kajian terdahulu oleh World Bank yang menunjukkan potensi ekonomi dan perlunya investasi dalam pencegahan banjir. Tujuan utama NUFReP adalah mengurangi risiko banjir, meningkatkan pengetahuan dan koordinasi lintas kota/kabupaten, serta membangun kerangka kebijakan nasional untuk mendukung pengelolaan risiko banjir perkotaan.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan dalam memfasilitasi pembentukan tim koordinasi di beberapa kota terpilih, sebagai bukti komitmen dalam mendukung NUFReP. Diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dapat memberikan hasil dan manfaat yang maksimal dalam penanganan banjir.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat seperti Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kemendagri, serta perwakilan dari pemerintah daerah seperti Kota Bima, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Medan, Kota Manado, dan Kota Gorontalo. Ini menandakan adanya kolaborasi antara kedua belah pihak dalam penanganan masalah banjir.
Bambang TK
