Jakarta | Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menyiapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pondok pesantren yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Langkah ini ditujukan agar kegiatan belajar tetap dapat berlangsung ketika asap dan kondisi lingkungan mengganggu aktivitas pendidikan tatap muka. Penyiapan tersebut juga menjadi bagian dari upaya merespons dampak bencana terhadap satuan pendidikan keagamaan.
Dirjen Pesantren Basnang Said menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan PJJ bagi pesantren di wilayah terdampak. Keterangan itu menegaskan perhatian kementerian terhadap keselamatan warga pesantren sekaligus keberlanjutan proses pembelajaran. Pesantren dapat menghadapi situasi yang berbeda-beda sesuai tingkat paparan asap dan kondisi setempat, sehingga pengaturan pembelajaran perlu memperhatikan keadaan masing-masing wilayah.
Kebijakan bagi satuan pendidikan keagamaan yang terdampak bencana, termasuk pesantren dan madrasah, mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3 Tahun 2026. Surat edaran tersebut ditetapkan di Jakarta pada 20 Agustus 2026 dan menjadi rujukan dalam penanganan kegiatan pendidikan di wilayah terdampak. Dengan adanya acuan tersebut, langkah penyesuaian pembelajaran memiliki dasar kebijakan yang dapat digunakan oleh pihak terkait.
Dalam penerapannya, kesiapan PJJ perlu diselaraskan dengan kondisi peserta didik, tenaga pendidik, dan kemampuan masing-masing lembaga. Pesantren dan madrasah dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar dengan perkembangan situasi, sambil tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Koordinasi pengelola satuan pendidikan dan pihak berwenang juga penting agar informasi mengenai perubahan kegiatan belajar tersampaikan dengan jelas kepada santri, siswa, serta keluarga mereka.
Persiapan ini menunjukkan bahwa respons pendidikan terhadap karhutla tidak hanya berfokus pada penghentian sementara aktivitas di lokasi yang terdampak. Pemerintah menyiapkan alternatif agar akses belajar tetap diperhatikan selama kondisi belum mendukung pembelajaran secara langsung. Pelaksanaan PJJ bagi pesantren di tiga pulau tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pendidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti perkembangan keadaan di lapangan.
Kementerian Agama masih menghimpun data rinci mengenai pesantren yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui sebaran wilayah serta jumlah lembaga yang kegiatan pendidikannya berpotensi terganggu. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kementerian dalam memetakan kebutuhan dan menyiapkan langkah penanganan yang sesuai. Hingga proses pengumpulan informasi berlangsung, angka pasti pesantren terdampak belum tersedia. Karena itu, data jumlah lembaga belum dapat disampaikan dan masih menunggu hasil verifikasi dari wilayah. Pendekatan ini membantu memastikan gambaran kondisi lapangan tersusun lebih akurat sebelum keputusan mengenai dukungan pembelajaran ditetapkan lebih lanjut.
Pengumpulan informasi dilakukan melalui kepala bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di kantor wilayah Kementerian Agama pada sejumlah provinsi terdampak. Mereka menjadi jalur koordinasi untuk menyampaikan kondisi pesantren di daerah masing-masing, termasuk lokasi yang mengalami paparan asap. Melalui mekanisme tersebut, kementerian berupaya memperoleh gambaran yang terstruktur, bukan sekadar laporan umum tentang kondisi karhutla. Data yang dihimpun mencakup sebaran lembaga dan jumlah pesantren yang terdampak, sehingga kebutuhan tiap wilayah dapat dikenali. Proses ini masih berjalan, dan informasi dari kantor wilayah menjadi bagian penting dalam penyusunan peta dampak yang lebih lengkap serta dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan.
Wilayah pendataan meliputi sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, yang terdampak asap karhutla, serta beberapa daerah di Sulawesi yang turut menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pemetaan tidak terbatas pada satu pulau atau provinsi, melainkan mengikuti laporan kondisi di berbagai daerah. Kementerian perlu mengetahui tingkat paparan dan lokasi pesantren agar langkah pendidikan yang dirancang dapat menyesuaikan situasi setempat. Sementara pendataan berlangsung, belum ada angka resmi yang dapat dijadikan acuan mengenai jumlah pesantren terdampak di seluruh wilayah itu. Hasil pengumpulan dan pemeriksaan informasi dari kantor wilayah diharapkan memberi gambaran yang lebih jelas sebelum rencana pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan kebutuhan pesantren.
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di pesantren memerlukan pendekatan yang berbeda dari sekolah umum karena sebagian besar santri tinggal di asrama. Kehidupan belajar mereka berlangsung dalam lingkungan bersama, dengan jadwal, ruang, dan kegiatan yang terhubung erat. Karena itu, penyesuaian tidak cukup hanya dengan membagikan materi untuk dipelajari secara mandiri. Pesantren perlu mempertimbangkan keselamatan santri, ketersediaan ruang yang terlindung dari asap, kapasitas pengelola, serta cara menjaga kegiatan belajar tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan kesehatan. Kondisi setiap lembaga juga beragam, sehingga satu pola yang seragam belum tentu dapat diterapkan secara efektif di semua tempat.
Skema PJJ dapat dirancang secara adaptif berdasarkan tingkat paparan asap dan fasilitas yang tersedia di masing-masing pesantren. Pengelola dapat menilai apakah ruang belajar tertutup dan aman, apakah perangkat untuk menerima materi berfungsi, serta berapa banyak santri yang dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan nyaman. Pesantren yang memiliki sarana memadai dapat menggunakan metode satu layar di ruangan tertutup. Dalam contoh yang disampaikan Basnang, para santri menyimak materi secara bersama-sama melalui layar di ruang yang terlindung dari paparan asap. Pengajar atau kiai menyampaikan pelajaran dari kediaman maupun ruang terpisah, sehingga interaksi belajar tetap berlangsung tanpa mengharuskan mereka hadir di ruang santri.
Pendekatan tersebut bukan berarti seluruh pesantren harus meniru metode yang sama. Apabila fasilitas terbatas, pengelola dapat memilih cara lain yang lebih sesuai, seperti membagikan bahan belajar yang dapat diakses secara bertahap atau mengatur kegiatan menurut kelompok dan waktu yang memungkinkan. Penentuan metode perlu memperhatikan kondisi jaringan, perangkat, kemampuan pendampingan, serta keselamatan di sekitar lokasi. Evaluasi berkala juga penting karena kualitas udara dan situasi karhutla dapat berubah. Dengan menyesuaikan media, ruang, dan jadwal terhadap kebutuhan nyata, PJJ dapat membantu menjaga kesinambungan pendidikan tanpa mengabaikan kekhasan kehidupan berasrama maupun keterbatasan masing-masing pesantren.
Rencana pembelajaran jarak jauh bagi pesantren yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian dari respons yang lebih luas terhadap situasi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan kualitas udara, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan belajar serta layanan sehari-hari di komunitas sekitar. Karena itu, penyusunan skema belajar darurat perlu dibaca bersama perkembangan penanganan karhutla nasional, termasuk luas lahan yang masih terbakar dan upaya pemadaman yang sedang berlangsung.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 1.481 hektare lahan masih terbakar di berbagai wilayah hingga Rabu, 21 Oktober. Catatan tersebut mencakup enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau, serta wilayah lainnya. Sebaran itu menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan tidak terbatas pada satu daerah, sehingga koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait tetap diperlukan untuk merespons kondisi di lapangan.
Dalam rincian sasaran penanganan, luas lahan yang menjadi target mencapai lebih dari 983 hektare. Dari jumlah tersebut, lebih dari 502 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan lebih dari 481 hektare masih dalam penanganan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan angka-angka tersebut sebagai gambaran progres sekaligus pekerjaan yang masih harus dilanjutkan. Perbedaan area yang telah dipadamkan dan yang masih ditangani memperlihatkan bahwa operasi belum selesai dan pemantauan terhadap titik api tetap penting.
Di tengah penanganan kebakaran kegiatan pendidikan memerlukan langkah penyesuaian yang dapat menjaga keselamatan santri dan.
Baca juga: Terdampak Kekeringan, Kodim 1008/Tabalong Salurkan Air Bersih ke Warga Jangkung | Tim Gabungan Bergerak Cepat, Karhutla di Pandawan HST Berhasil Dipadamkan | Waspada Karhutla, Mabes TNI Ajak Warga Jaro Tingkatkan Kepedulian
