Palembang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembaruan metode penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Pembaruan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan titik panas serta pengukuran area terdampak, terutama di sejumlah wilayah yang menjadi prioritas. Informasi tersebut disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dalam sidang kabinet paripurna yang membahas dua tahun pertama pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri. Sidang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10). Keterangan mengenai pelaporan itu diterima pada Jumat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan karhutla berbasis data dan mendukung penyampaian informasi kebencanaan kepada pemerintah.
Dalam forum kabinet, Kristomei menjelaskan bahwa BNPB terus memperbaiki metode penghitungan sejak dirinya dilantik sebagai kepala lembaga tersebut pada 15 Oktober 2026. Penyempurnaan dilakukan dengan menggunakan citra satelit untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebakaran, termasuk sebaran titik panas dan luas wilayah yang terbakar. Dengan demikian, penghitungan tidak hanya bertumpu pada laporan awal, tetapi juga memanfaatkan pemantauan dari atas yang dapat membantu melihat kondisi wilayah secara lebih menyeluruh. BNPB menyampaikan pembaruan itu kepada Presiden sebagai bagian dari laporan mengenai penanganan bencana dan kesiapan menghadapi ancaman karhutla. Penjelasan tersebut menekankan perbaikan proses pemantauan, tanpa menyebutkan dalam keterangan yang diterima angka luas kebakaran terbaru ataupun rincian teknis pengolahan citra satelit.
Pembaruan metode ini menjadi penting karena data yang lebih cermat dapat membantu pemerintah memahami kondisi karhutla di wilayah prioritas. Informasi mengenai titik panas dan area terdampak dapat menjadi dasar untuk memantau perkembangan kejadian serta menilai kebutuhan penanganan. Namun, hasil penghitungan berbasis satelit tetap perlu dibaca sesuai proses pemantauan dan verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Dalam laporan kepada Presiden, BNPB menyampaikan bahwa penyempurnaan metode masih terus berjalan sejak Kristomei menjabat. Keterangan tersebut menunjukkan fokus lembaga pada peningkatan kualitas pemantauan, bukan semata-mata penyampaian angka kejadian. Dengan pembaruan berkala, BNPB berupaya menyediakan gambaran karhutla yang lebih akurat untuk mendukung koordinasi penanggulangan bencana. Lima provinsi disebut menjadi prioritas dalam pemberitaan mengenai pembaruan penghitungan tersebut, meski rincian nama provinsi tidak tercantum dalam keterangan yang tersedia.
Dalam pembaruan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BNPB menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Penetapan ini menempatkan kelima daerah itu dalam fokus perhatian BNPB terkait penanganan karhutla. Daftar tersebut mencakup wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatera, dengan masing-masing provinsi disebut secara khusus sebagai bagian dari prioritas.
Fokus pada lima provinsi itu menjadi bagian dari pembaruan penghitungan karhutla berbasis satelit yang dilakukan BNPB. Informasi mengenai wilayah prioritas tersebut disampaikan bersamaan dengan keterangan tentang perkembangan kejadian di sejumlah daerah. Dalam menyampaikan daftar itu, BNPB menyebut Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Kelimanya merupakan provinsi yang masuk dalam perhatian penanganan karhutla pada pembaruan tersebut.
Di provinsi yang menjadi prioritas, peningkatan kejadian karhutla tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi. Keterangan ini merujuk pada perkembangan kejadian di kedua provinsi tersebut. Namun, menurut Kristomei, kenaikan yang tercatat belum terlalu signifikan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan memuat dua hal: adanya peningkatan kejadian di Sumatera Selatan dan Jambi, serta penilaian Kristomei bahwa kenaikan itu belum terlalu signifikan.
Pernyataan mengenai kenaikan tersebut tidak mengubah daftar provinsi prioritas yang telah disebutkan BNPB. Sumatera Selatan dan Jambi termasuk dalam lima wilayah itu, bersama Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pembaruan ini menyajikan fokus wilayah serta keterangan tentang perkembangan kejadian di dua provinsi. Penghitungan berbasis satelit menjadi konteks pembaruan informasi karhutla, sedangkan penetapan lima provinsi memberikan gambaran wilayah yang menjadi prioritas penanganan BNPB.
Selain memperbarui pemantauan titik panas berbasis satelit, BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan menyemai es kering atau dry ice. Langkah ini ditujukan untuk membantu memicu hujan di wilayah yang memerlukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyemaian dilakukan melalui penerbangan, dengan bahan disebarkan di area sasaran sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan kondisi kering. Operasi tersebut menjadi langkah tersendiri di samping pemantauan, sehingga informasi mengenai kegiatan ini mencakup jenis bahan, jumlah yang digunakan, serta pelaksanaan penerbangannya.
Sejak 20 Oktober, sebanyak 3.100 kilogram es kering telah disemai melalui lima sorti penerbangan. Jumlah itu merujuk pada keseluruhan pelaksanaan yang disebutkan sejak tanggal tersebut, sedangkan lima sorti menggambarkan jumlah penerbangan untuk kegiatan penyemaian. Rincian tersebut memberi gambaran mengenai skala operasi modifikasi cuaca yang dijalankan BNPB, tanpa mengubah fungsi utamanya sebagai upaya membantu memicu hujan di wilayah yang memerlukan penanganan karhutla. Penyebaran es kering dilakukan dalam beberapa penerbangan, dengan jumlah bahan yang digunakan disesuaikan dalam pelaksanaan operasi sebagaimana tercatat.
Untuk wilayah Sumatera Selatan, penyemaian dilakukan dalam satu sorti penerbangan dengan menggunakan 800 kilogram es kering. Rincian ini merupakan bagian dari informasi pelaksanaan operasi dan menunjukkan jumlah bahan serta jumlah penerbangan yang disebutkan khusus untuk provinsi tersebut. Angka 800 kilogram dan satu sorti perlu dibedakan dari total 3.100 kilogram melalui lima sorti sejak 20 Oktober, karena cakupan pencatatannya berbeda. Informasi itu menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan, bukan ukuran perubahan kondisi karhutla. Dengan demikian, penyebutan operasi modifikasi cuaca berfokus pada upaya memicu hujan dan rincian penyemaian yang tersedia, tanpa menarik kesimpulan mengenai pengaruhnya terhadap luas kebakaran di Sumatera Selatan maupun wilayah lain.
Kristomei melaporkan adanya perubahan pada kondisi udara di Palembang setelah upaya modifikasi cuaca dilaksanakan. Salah satu perkembangan yang disampaikan ialah kadar partikulat di udara mengalami penurunan. Partikulat merupakan partikel halus yang melayang di atmosfer dan dapat mengurangi kejernihan udara, terutama ketika asap kebakaran hutan dan lahan menyebar. Meski demikian, laporan tersebut tidak mencantumkan angka terperinci mengenai besarnya penurunan kadar partikulat. Karena itu, perubahan ini dapat disebut sebagai kondisi yang dilaporkan, tetapi tidak dapat dikuantifikasi lebih jauh berdasarkan informasi yang tersedia.
Perubahan lain terlihat pada jarak pandang di Palembang. Menurut Kristomei, jarak pandang yang sebelumnya sekitar 700 meter meningkat menjadi 7.000 meter. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi penglihatan di wilayah itu membaik secara nyata pada saat perubahan dilaporkan. Jarak pandang yang lebih panjang dapat membantu menggambarkan berkurangnya gangguan atmosfer yang menghalangi pandangan, meskipun angka ini sendiri tidak menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi kualitas udara. Informasi mengenai peningkatan jarak pandang tersebut menjadi indikator yang lebih terukur dibandingkan keterangan tentang penurunan partikulat yang tidak disertai angka.
Sumber mengaitkan perubahan kadar partikulat dan jarak pandang itu dengan pelaksanaan upaya modifikasi cuaca. Hubungan tersebut perlu disampaikan sesuai batas informasi yang tersedia: laporan menyebut perubahan berlangsung setelah upaya dilakukan, tetapi tidak memerinci kontribusi masing-masing tindakan ataupun menyajikan data pembanding yang memungkinkan pengukuran dampak secara terpisah. Oleh sebab itu, penurunan partikulat dan peningkatan jarak pandang merupakan hasil yang dilaporkan dalam konteks operasi tersebut, bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa satu tindakan tertentu menjadi satu-satunya penyebab. Uraian ini juga tidak menunjukkan bahwa upaya tersebut memadamkan api; fokus laporan berada pada kondisi partikulat dan visibilitas di Palembang.
Baca juga: Tim Gabungan Bergerak Cepat, Karhutla di Pandawan HST Berhasil Dipadamkan | Waspada Karhutla, Mabes TNI Ajak Warga Jaro Tingkatkan Kepedulian
