Kabupaten Nabire | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi PT Kristalin Ekalestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Keputusan tersebut menandai penghentian dasar perizinan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan pertambangan emas berdasarkan izin yang dicabut. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari penegakan hukum sekaligus upaya melindungi tata kelola sumber daya alam.
Pencabutan itu dituangkan dalam keputusan bernomor 20261012-01-0001, tertanggal 12 Oktober 2026. Dokumen tersebut membatalkan perizinan tambang emas yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua pada 2020. Dengan adanya keputusan tersebut, izin yang sebelumnya menjadi landasan operasi produksi PT Kristalin Ekalestari dinyatakan tidak berlaku lagi. Rangkaian informasi ini menempatkan keputusan pemerintah sebagai tindakan administratif terhadap perizinan yang telah diterbitkan.
Langkah tersebut penting karena pengelolaan izin pertambangan berkaitan dengan kepastian hukum, pengawasan kegiatan usaha, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pencabutan IUP menunjukkan bahwa perizinan dapat ditinjau dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui keputusan resmi. Namun, rincian mengenai alasan teknis atau administratif yang mendasari pencabutan tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, keputusan bernomor 20261012-01-0001 menjadi rujukan utama untuk memahami tindakan pemerintah, termasuk tanggal penetapan dan izin yang dibatalkan.
Bagi masyarakat di Nabire dan Papua Tengah, perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut kegiatan tambang emas di wilayah tersebut. Kepastian mengenai status izin membantu publik membedakan izin yang pernah diterbitkan dan izin yang masih berlaku setelah keputusan pemerintah. Pada saat yang sama, penegakan aturan dan tata kelola yang transparan diperlukan agar kebijakan pertambangan dapat dipahami oleh masyarakat serta dijalankan sesuai ketentuan. Pemerintah menyatakan pencabutan izin PT Kristalin Ekalestari sebagai langkah dalam kerangka tersebut.
Hasil verifikasi lapangan di Nabire menjadi dasar penting dalam pencabutan izin tambang emas PT Kristalin Ekalestari. Pemeriksaan menemukan bahwa perusahaan telah membuka lahan untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Persetujuan ini diperlukan sebagai dasar penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar fungsi kehutanan. Dengan demikian, temuan tersebut menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan kawasan, bukan semata-mata penilaian atas kegiatan produksi atau keberadaan izin usaha pertambangan.
Menurut hasil pemeriksaan, pembukaan lahan tanpa PPKH ditemukan baik di dalam maupun di luar area konsesi perusahaan. Temuan di dalam konsesi menunjukkan bahwa kepemilikan atau penguasaan wilayah izin tambang tidak dengan sendirinya menggantikan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sementara itu, aktivitas di luar area konsesi memperluas persoalan karena berlangsung di luar batas wilayah yang diberikan kepada perusahaan. Kedua lokasi temuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menilai pelaksanaan kegiatan perusahaan serta kesesuaiannya dengan aturan kehutanan yang berlaku.
Proses pencabutan izin berpatokan pada rekomendasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan permohonan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Permohonan tersebut disampaikan pada awal Oktober 2026, dengan merujuk rekomendasi Menteri Pertahanan selaku ketua pengarah Satgas PKH. Rangkaian itu menunjukkan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada hasil verifikasi dan koordinasi antarlembaga, bukan hanya pada satu temuan administratif. Dalam konteks penertiban kawasan hutan, ketiadaan PPKH di lokasi yang telah dibuka menjadi alasan utama yang mendasari tindakan tersebut. Pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui mekanisme resmi, sementara rekomendasi Satgas PKH dan permohonan ESDM menjadi rujukan dalam proses pencabutan. Informasi mengenai dasar pencabutan ini menjelaskan kaitan aktivitas pembukaan lahan, kewajiban memperoleh persetujuan kehutanan, serta keputusan pemerintah terhadap izin perusahaan di Nabire.
Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan emas PT Kristalin Ekalestari berdampak langsung pada wilayah konsesi seluas 3.500 hektare di Nabire, Papua Tengah. Wilayah yang sebelumnya tercakup dalam izin perusahaan itu kini disita dan dikembalikan sepenuhnya di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan izin tersebut, sementara pengelolaan kawasan kembali menjadi urusan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengembalian wilayah kepada negara menegaskan bahwa penguasaan atas lahan konsesi tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan batas yang telah ditetapkan. Pencabutan izin juga menandai berakhirnya hak usaha yang melekat pada konsesi itu. Langkah tersebut memiliki konsekuensi terhadap setiap rencana kegiatan pertambangan di area tersebut: kegiatan tidak dapat dilanjutkan dengan mengandalkan izin yang telah dicabut, dan pemanfaatan selanjutnya harus mengikuti keputusan serta proses resmi pemerintah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap investasi asing maupun domestik yang berkualitas dan berkelanjutan. Keterbukaan itu, menurutnya, berjalan seiring dengan kewajiban setiap pelaku usaha untuk mematuhi hukum dan ketentuan perizinan. Ia juga menekankan pentingnya menaati aturan lingkungan serta menjalankan kegiatan hanya dalam batas wilayah konsesi yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Pesan itu menunjukkan bahwa pencabutan izin tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap investasi, melainkan sebagai penegasan mengenai standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Investasi tetap dapat didorong selama dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati peraturan, dan tidak melampaui ruang lingkup izin. Bagi pelaku usaha, kepastian berinvestasi karena itu berkaitan erat dengan kepatuhan sejak tahap perizinan hingga pelaksanaan kegiatan. Dalam kasus Nabire, pengembalian seluruh wilayah konsesi seluas 3.500 hektare kepada negara menjadi konsekuensi nyata dari keputusan pemerintah, sekaligus menggarisbawahi bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku.
Pencabutan izin usaha pertambangan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum dan administratif PT Kristalin Ekalestari. Status perizinan yang telah dicabut berbeda dari kewajiban yang timbul selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, perusahaan tetap perlu menyelesaikan seluruh tanggungan yang tercatat sesuai ketentuan dan hasil pemeriksaan instansi berwenang. Langkah ini penting agar keputusan pencabutan tidak dipahami sebagai pembebasan dari kewajiban kepada negara, pekerja, maupun pihak lain yang memiliki hak berdasarkan aturan.
Di bidang keuangan, perusahaan wajib melunasi kewajiban yang tertunggak kepada negara, termasuk pembayaran atau pungutan yang terkait kegiatan operasional. Jika perusahaan pernah memperoleh fasilitas kepabeanan atau mengimpor mesin dan peralatan untuk kegiatan tambang, status pemenuhan persyaratannya juga perlu diperiksa. Fasilitas tersebut dapat disertai ketentuan, seperti penggunaan barang sesuai tujuan, pelaporan, atau penyelesaian bea dan pajak apabila kewajiban tertentu belum dipenuhi. Instansi terkait perlu memastikan besaran dan jenis tanggungan melalui dokumen serta mekanisme pemeriksaan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan status izin pertambangan.
Selain itu, pencabutan izin tidak menghilangkan hak pekerja. Perusahaan tetap harus menuntaskan hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan, termasuk upah yang belum dibayar, kompensasi, dan hak lain yang berlaku berdasarkan hubungan kerja masing-masing. Penyelesaian secara tertib dan transparan diperlukan untuk menghindari kerugian bagi pekerja serta memberi kepastian bagi semua pihak. Apabila terdapat perselisihan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui prosedur ketenagakerjaan yang tersedia, dengan melibatkan instansi berwenang sesuai kebutuhan. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan bukti pembayaran dan dokumen hubungan kerja.
Kementerian Investasi menyatakan akan memperketat pengawasan perizinan berbasis risiko bersama kementerian teknis, Satgas PKH, dan aparat penegak hukum. Pengawasan tersebut diharapkan memperkuat pemeriksaan kepatuhan perusahaan, termasuk tindak lanjut atas kewajiban setelah izin dicabut.
Baca juga: Inovasi dalam Komunikasi Publik Pemerintah | Percepat Tender Pembangkit Tenaga Surya, Pemerintah Siapkan Aturan Baru | Pemerintah Kabupaten Tangerang Tegaskan Tidak Ada Toleransi terhadap Pelecehan Seksual
