Jakarta | Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terkesan dipaksakan. Menurut Kamilov, uraian dalam dakwaan belum menjelaskan secara rinci alur peristiwa maupun perbuatan konkret yang dituduhkan kepada Febrie. Kejelasan mengenai apa yang dilakukan, kapan tindakan itu terjadi, dan bagaimana kaitannya dengan dugaan tindak pidana menjadi hal penting agar isi dakwaan dapat dipahami secara utuh.
Kamilov menyatakan dakwaan tersebut seolah-olah dibuat tanpa uraian perbuatan yang jelas. Pernyataan itu merujuk pada penilaiannya bahwa jaksa belum memaparkan secara terperinci tindakan yang disebut dilakukan oleh terdakwa, termasuk rangkaian peristiwa yang mendasari dugaan pemerasan dan TPPU. Dengan demikian, menurutnya, pokok persoalan bukan semata-mata pada penggunaan istilah atau penyebutan pasal, melainkan pada penjelasan mengenai tindakan yang dituduhkan dan hubungan tindakan tersebut dengan unsur pidana dalam perkara.
Dalam pandangan Kamilov, uraian yang terperinci diperlukan agar terdakwa mengetahui secara jelas perbuatan yang harus ditanggapi melalui eksepsi maupun pembelaan pada tahap berikutnya. Dakwaan juga menjadi dasar bagi proses pemeriksaan di persidangan, sehingga penyusunan fakta dan alur dugaan tindak pidana perlu disampaikan secara terang. Jika rincian itu tidak tampak, pembaca dakwaan dapat kesulitan memahami bagaimana jaksa menghubungkan peristiwa yang disebutkan dengan pertanggungjawaban Febrie. Penilaian Kamilov tersebut merupakan tanggapan terhadap dakwaan JPU, bukan penetapan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pemerasan dan pencucian uang. Persoalan mengenai kelengkapan dan kecermatan dakwaan selanjutnya menjadi bagian dari proses hukum yang dinilai melalui mekanisme persidangan.
Kamilov menyebut para jaksa yang menangani perkara tersebut tergabung dalam Tim 9. Ia menggambarkan mereka sebagai jaksa terpilih yang memiliki integritas baik selama menjalankan tugas. Penilaian itu disampaikan untuk menjelaskan pandangannya terhadap personel yang menangani perkara, sekaligus membedakannya dari kekhawatiran mengenai kemungkinan proses penanganan yang dianggap tidak wajar. Dengan demikian, pernyataan Kamilov tidak serta-merta menyimpulkan bahwa tim tersebut telah melakukan pelanggaran. Ia lebih menekankan pentingnya melihat kinerja tim secara objektif, berdasarkan proses dan fakta yang muncul dalam penanganan perkara.
Permintaan Kamilov kepada Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk menyiapkan pengawasan disampaikan dengan syarat tertentu. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan apabila penanganan perkara memang terkesan dipaksakan. Dalam keadaan seperti itu, komisioner kejaksaan dinilai perlu mencermati kinerja Tim 9 dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Rumusan bersyarat tersebut penting karena menunjukkan bahwa permintaan pengawasan bukan pernyataan bahwa pemaksaan telah terbukti terjadi. Kamilov mengaitkannya dengan kemungkinan adanya kesan tersebut, yang perlu diuji melalui pemantauan yang cermat dan penilaian terhadap jalannya perkara.
Pengawasan yang dimaksud dapat menjadi sarana untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan tugas para jaksa. Perhatian Komjak, jika diperlukan, diharapkan berfokus pada cara perkara ditangani, bukan semata-mata pada penilaian terhadap individu. Dalam konteks perkara pemerasan dan sorotan atas dakwaan, keterbukaan mengenai proses serta kepatuhan pada prosedur dapat membantu menjawab pertanyaan publik. Kamilov menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Dengan atribusi itu, pandangan tentang integritas Tim 9 dan usulan pengawasan tetap dipahami sebagai keterangan Kamilov, bukan sebagai kesimpulan resmi Komjak maupun penetapan atas perkara. Pembedaan ini penting agar tanggapan terhadap dakwaan tidak mencampuradukkan dugaan, penilaian, dan fakta yang telah dikonfirmasi. Jika Komjak melakukan pemantauan, hasilnya juga dapat memberi gambaran lebih terukur mengenai apakah kekhawatiran tentang kesan pemaksaan beralasan, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap proses hukum.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perkara Febrie Adriansyah pada Rabu, 14 Oktober 2026. Agenda persidangan kali itu adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan. Melalui eksepsi, Febrie menyampaikan keberatan terhadap rumusan dan uraian tuduhan yang menjadi dasar perkara tersebut. Ia meminta majelis hakim menilai apakah dakwaan telah disusun secara jelas dan memadai untuk membawanya menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
Salah satu pokok yang dipersoalkan Febrie berkaitan dengan dakwaan pemerasan senilai Rp55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian. Dalam perkara itu, dugaan perbuatan disebut dilakukan melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Febrie meminta agar tuduhan tersebut dijelaskan secara terang, termasuk uraian mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan kaitannya dengan pihak-pihak lain. Keberatan itu menyoroti pentingnya dakwaan yang memungkinkan terdakwa memahami secara spesifik apa yang harus ditanggapi dan dibela di persidangan.
Dalam nota keberatannya, Febrie juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan. Selain itu, ia meminta agar dirinya dibebaskan dari sel tahanan. Permintaan tersebut merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan melalui eksepsi dan masih harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pembacaan keberatan tidak dengan sendirinya mengubah status perkara ataupun berarti bahwa permintaan terdakwa telah dikabulkan. Majelis akan menilai argumen yang diajukan sesuai ketentuan hukum acara sebelum menentukan langkah persidangan berikutnya.
Eksepsi menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap aspek formal atau materi tertentu dalam dakwaan, sebelum pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap pembuktian. Karena itu, inti keberatan Febrie berpusat pada kejelasan tuduhan serta dasar yang menghubungkan dirinya dengan dugaan pemerasan tersebut. Persidangan selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana jaksa menanggapi keberatan itu dan bagaimana majelis menilai argumentasi kedua pihak. Sampai ada putusan atau penetapan hakim, permintaan pembatalan dakwaan dan pembebasan dari tahanan tetap merupakan permohonan Febrie, bukan keputusan yang sudah berlaku.
Dalam nota keberatan yang disampaikan, Febrie Adriansyah membantah pernah meminta bertemu dengan pihak mana pun yang sedang berperkara. Ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan pertemuan sebagaimana yang mungkin dikaitkan dengannya dalam perkara yang kini menjadi sorotan. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaannya terhadap dakwaan dan tuduhan yang dihadapi, sekaligus penjelasan mengenai sikapnya dalam menjalankan tugas. Febrie menyampaikan klaim itu sebagai bantahan atas narasi yang menurutnya tidak sesuai dengan tindakannya. Karena itu, keterangannya perlu dipahami sebagai posisi yang ia ajukan dalam nota keberatan, bukan sebagai kesimpulan atas seluruh fakta perkara.
Febrie juga menyatakan bahwa selama bertugas, ia berupaya menangani perkara-perkara besar yang, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, telah lama belum tersentuh penegakan hukum secara memadai. Ia menggambarkan upaya tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawabnya, bukan tindakan yang didorong kepentingan pribadi. Menurut penjelasan yang ia ajukan, perhatian terhadap perkara besar didasari pemahaman bahwa sejumlah persoalan hukum telah berlangsung lama dan perlu ditangani. Pernyataan ini memberi konteks pada cara Febrie menjelaskan rekam kerjanya, meskipun penilaian terhadap klaim tersebut tetap harus ditempatkan dalam proses hukum dan pemeriksaan bukti.
Mengenai perjalanan karier, Febrie mengaku tidak pernah meminta jabatan selama sekitar 30 tahun berkarier di Kejaksaan Agung. Ia turut menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh tim pengawasan. Kedua hal itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasannya mengenai integritas dan rekam pengabdiannya di institusi tersebut. Dalam nota keberatan, Febrie juga mengungkit sejumlah perkara besar yang pernah ditanganinya. Ia mengaitkan pengalaman tersebut dengan pandangannya tentang tugas penegakan hukum serta upaya menangani perkara yang dinilainya telah lama tidak ditangani secara memadai. Tanpa merinci nama atau substansi perkara-perkara itu, bagian pembelaan tersebut menonjolkan karier panjang dan pengalaman kerja yang ingin ia jadikan konteks bagi klaimnya.
Baca juga: Sorotan Terkini: Victor Dethan dan Ancaman di Media Sosial | Pengungkapan Korupsi di Bogor: Proses HGB Jadi Sorotan KPK
