Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan laporan kepada Presiden dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama pejabat ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia menilai kondisi ekonomi makro Indonesia dan transaksi di dalam negeri masih resilien, meskipun situasi global berada dalam keadaan tidak stabil. Penilaian ini menjadi pokok laporan pemerintah mengenai perkembangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan kepada Presiden.
Pernyataan tersebut menempatkan ketahanan ekonomi domestik sebagai salah satu perhatian utama dalam koordinasi pemerintah dan para pejabat ekonomi. Suahasil menyampaikan bahwa kondisi makro dan transaksi Indonesia tetap mampu menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian yang berlangsung secara global. Penilaian itu disampaikan dalam forum koordinasi KSSK, yang menjadi ruang bagi pemerintah dan regulator untuk membahas kondisi serta langkah terkait stabilitas. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai pandangan pemerintah atas keadaan ekonomi saat ini, tanpa mengabaikan lingkungan global yang tidak stabil.
Dalam kesempatan itu, arah kebijakan yang disampaikan mencakup dua tujuan yang berjalan beriringan: menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Pemerintah memandang kedua sasaran tersebut perlu menjadi perhatian dalam merumuskan langkah ekonomi ke depan. Menjaga stabilitas berarti memastikan kebijakan tetap memberi perhatian pada ketahanan kondisi ekonomi dan sistem keuangan, sementara dorongan terhadap pertumbuhan menegaskan pentingnya kegiatan ekonomi terus berkembang. Kedua tujuan itu menjadi bagian dari agenda yang dibahas dalam koordinasi pemerintah, KSSK, dan pejabat ekonomi.
Dengan demikian, pesan utama laporan Suahasil adalah bahwa ekonomi makro serta transaksi Indonesia dinilai masih resilien, dan kebijakan tetap diarahkan untuk memelihara stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan. Penilaian tersebut disampaikan kepada Presiden dalam rapat di Istana Kepresidenan, bukan sebagai pengabaian terhadap ketidakstabilan global, melainkan sebagai gambaran kondisi Indonesia menurut pemerintah. Koordinasi para pemangku kebijakan menjadi konteks penting bagi penyampaian laporan dan pembahasan arah langkah berikutnya.
Pemerintah berencana terus meningkatkan belanja negara pada sisa tahun 2026 untuk menjaga momentum kegiatan ekonomi. Penguatan belanja tersebut akan disertai upaya memastikan setiap program disalurkan secara tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan sektor usaha yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu menjaga pelaksanaan anggaran tetap terukur, dengan memperhatikan kebutuhan penerima serta kemampuan fiskal negara.
Belanja APBN diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai jalur. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menopang kegiatan pelaku usaha, sementara layanan publik membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Perlindungan sosial dan bantuan pangan juga berperan menjaga daya beli rumah tangga, terutama ketika tekanan harga atau ketidakpastian ekonomi membatasi konsumsi. Dampak tersebut dapat meluas ke perdagangan dan produksi karena belanja masyarakat mendukung permintaan barang maupun jasa.
Sejumlah bantuan pangan telah bergulir pada kuartal IV sebagai bagian dari upaya menjaga konsumsi. Penyaluran yang tepat waktu dan sesuai kriteria menjadi penting agar dukungan menjangkau kelompok sasaran, sekaligus membantu mempertahankan daya beli. Pemerintah akan melanjutkan dorongan belanja pada sisa tahun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kondisi ekonomi, sehingga dukungan fiskal dapat bekerja tanpa mengabaikan disiplin anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja APBN pada periode mendatang akan lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun sebelumnya. Kenaikan itu mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan peran anggaran dalam menopang kegiatan ekonomi, termasuk melalui layanan publik, perlindungan sosial, dan program bantuan. Besarnya belanja tetap perlu diikuti pengawasan agar realisasi sesuai rencana, tidak menumpuk pada akhir periode, serta menghasilkan manfaat yang terukur.
Di sisi lain, pemerintah menjaga outlook defisit APBN sekitar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut merupakan target yang dijaga hingga akhir tahun, bukan hasil akhir atau realisasi definitif. Perkembangan penerimaan dan belanja masih akan dipantau seiring berjalannya tahun. Dengan demikian, pemerintah berupaya menyeimbangkan dukungan fiskal terhadap ekonomi dengan pengelolaan defisit yang hati-hati, agar stabilitas anggaran tetap terpelihara.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah inflasi inti, yang pada September tercatat sebesar 2,8%. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga pada komponen inti tetap terkendali. Namun, penilaian positif itu tidak berarti seluruh risiko telah mereda. Perkembangan harga pangan masih membutuhkan perhatian, terutama karena pengaruhnya dapat langsung dirasakan rumah tangga.
Inflasi pangan, atau volatile food, telah mencapai 5%, lebih tinggi dibandingkan inflasi inti pada periode yang sama. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tekanan harga tidak tersebar merata di berbagai kelompok pengeluaran. Kenaikan harga bahan pangan dapat mengurangi daya beli masyarakat, khususnya ketika pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari mengambil porsi besar dari anggaran keluarga. Karena itu, pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus dalam menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi konsumsi masyarakat.
Destry menyampaikan bahwa BI berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menangani tekanan harga pangan. Koordinasi antarlembaga tersebut dilaporkan sebagai bagian dari upaya merespons perkembangan inflasi pada kelompok pangan. Langkah ini penting karena pengendalian harga membutuhkan perhatian bersama, seiring perlunya menjaga ketersediaan dan kestabilan pasokan. BI menempatkan koordinasi tersebut dalam agenda menjaga stabilitas, sementara kenaikan volatile food tetap menjadi risiko yang perlu dicermati secara khusus.
Di sisi pasar keuangan, Destry juga menyatakan BI menjaga stabilitas rupiah ketika terjadi gejolak pasar dalam dua hari terakhir. Upaya yang disebut mencakup intervensi di pasar spot, NDF, dan DNDF, serta pemberian insentif biaya hedging. Pernyataan tersebut menegaskan perhatian bank sentral terhadap pergerakan nilai tukar di tengah volatilitas. Dengan inflasi inti yang dinilai terkendali, tekanan pangan yang lebih tinggi, dan gejolak pasar yang perlu direspons, BI berupaya menjaga kestabilan melalui koordinasi dan langkah di pasar keuangan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen untuk meneruskan reformasi pasar modal Indonesia. Upaya ini diarahkan pada pembenahan yang berkelanjutan agar perdagangan berlangsung dengan keterbukaan informasi yang lebih baik dan aktivitas pasar dapat berkembang secara sehat. Reformasi dipandang penting untuk merespons dinamika pasar sekaligus menjaga kepercayaan para pelaku dan investor.
Peningkatan transparansi menjadi salah satu perhatian utama. Informasi yang memadai dan dapat diakses secara wajar membantu investor memahami kondisi perusahaan, risiko transaksi, serta perkembangan pasar. OJK juga menaruh perhatian pada likuiditas, yakni kemampuan investor untuk membeli atau menjual efek secara efisien. Pasar yang lebih transparan dan likuid diharapkan mendukung pembentukan harga yang lebih wajar dan memberi ruang bagi partisipasi yang lebih luas.
Komitmen reformasi turut mencakup penegakan aturan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Pengawasan dan penindakan perlu dilakukan secara konsisten, berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam menangani praktik coordinated trading. Penanganan yang tegas dan terukur diharapkan menunjukkan bahwa aturan berlaku bagi seluruh pihak, tanpa mengabaikan proses pemeriksaan serta hak pihak terkait.
Penegakan aturan bukan hanya bertujuan menindak pelanggaran yang telah ditemukan. Langkah tersebut juga diharapkan menimbulkan efek jera sehingga pelaku pasar mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan investor atau mengganggu perdagangan. Dengan pengawasan yang terus diperkuat dan proses penindakan yang kredibel, OJK berupaya menjaga integritas pasar serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan.
Ke depan, OJK berharap rangkaian reformasi dan penegakan aturan dapat memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia.
Baca juga: Transformasi Jaminan Kesehatan Nasional: Langkah Baru BPJS Kesehatan | Pemerintah Tarik 25 Merek Beras Fortifikasi Oleh Badan Pangan Nasional | Menjaga Keseimbangan Mikrobioma Rongga Mulut untuk Kesehatan Gigi
