**Sukapura, Probolinggo** — Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait dugaan antrean panjang serta manipulasi tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tim investigasi gabungan dari berbagai media online melakukan investigasi langsung di lokasi. Investigasi ini dilaksanakan pada Sabtu (2/11/24) dini hari di Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, terutama di titik antrean utama yang menjadi akses wisatawan menuju lautan pasir Gunung Bromo. Dalam pengamatan dari pukul 01.30 hingga 04.30 WIB, terlihat antrean panjang kendaraan pelaku usaha yang mengantar wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sistem tiket baru berbasis barcode yang diterapkan TNBTS menjadi sorotan dalam investigasi ini. Sistem ini mengharuskan wisatawan menunjukkan barcode, yang biasanya dipegang oleh sopir pelaku usaha. Lasman, seorang petugas loket TNBTS, menyatakan bahwa sistem barcode ini diberlakukan sesuai aturan pemerintah dan merupakan inisiatif dari Kepala TNBTS. “Setiap wisatawan wajib menunjukkan barcode untuk masuk ke lautan pasir Gunung Bromo,” jelas Lasman. Namun, sistem baru ini dinilai menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait identifikasi penumpang.
### Permasalahan Sistem Barcode
Dalam sistem baru ini, wisatawan tidak lagi mendapatkan tiket fisik, melainkan hanya barcode yang tercatat atas nama sopir kendaraan. Salah seorang anggota tim investigasi mengkhawatirkan hal ini karena dapat menyulitkan proses identifikasi penumpang dalam situasi darurat. “Penumpang hanya tercatat melalui barcode yang dipegang sopir, sehingga jika terjadi insiden, identifikasi penumpang akan sulit dilakukan,” ungkapnya.
### Keluhan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Sekitar
Selain permasalahan teknis, pihak pemerintah Desa Ngadisari juga merasa kurang diuntungkan dari aktivitas pariwisata yang ramai ini. Sunaryono, Kepala Desa Ngadisari, menyatakan bahwa pihak desa tidak menerima kontribusi apapun dari TNBTS, sementara warga kerap terdampak oleh lonjakan wisatawan. “Antrean panjang mengganggu aktivitas warga menuju ladang. Selain itu, sampah yang berserakan di sekitar Seruni Point menjadi beban kami, karena desa harus membersihkannya tanpa bantuan TNBTS,” ujar Sunaryono. Ia berharap ada upaya dari TNBTS untuk menangani masalah sampah dan kemacetan, mengingat besarnya dampak pariwisata terhadap desa mereka.
Masyarakat setempat pun berharap TNBTS dapat lebih memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan warga, terutama karena mereka sering berperan dalam menjaga ketertiban di kawasan wisata. Mereka juga mendesak agar pemerintah provinsi dan kabupaten segera mengambil langkah untuk memberikan solusi yang lebih berkelanjutan.
### Dugaan Manipulasi Tiket
Dalam investigasi, tim menemukan adanya dugaan praktik manipulasi tiket yang melibatkan oknum tertentu. Seorang oknum terlihat bolak-balik di loket dengan membawa beberapa barcode, diduga membantu sopir yang tidak memiliki fasilitas M-Banking untuk memesan tiket. Kepala Resort TNBTS, Budi Santoso, mengakui adanya kendala dalam penerapan sistem baru ini dan menyebutkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi prosedur agar lebih optimal.
“Kami sedang berupaya agar pemesanan tiket dilakukan lebih awal guna mengurangi kemacetan di pintu masuk,” terang Budi. Meski demikian, masih ada masalah terkait pengecekan jumlah penumpang di kendaraan, yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara data penumpang dan jumlah penumpang sebenarnya dalam satu kendaraan. Budi berjanji untuk mengevaluasi dan memperketat pengawasan sistem barcode.
### Keluhan dari Sopir Pelaku Usaha
Seorang sopir pelaku usaha yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan pengalamannya mengenai antrean panjang di loket masuk. Ia menyarankan agar agen perjalanan melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari. “Saya pernah antre tanpa penumpang mulai pukul 02.30 hingga pukul 06.00 WIB, sementara penumpang saya masih di hotel di dalam kawasan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kurangnya pelatihan bagi sopir jip dalam hal keselamatan dan pelayanan. Menurutnya, pelatihan terakhir yang diadakan adalah sekitar lima tahun lalu sebelum erupsi Bromo. “Padahal, kelayakan kendaraan dan pelatihan untuk sopir itu penting sekali,” tambahnya.
### Tanggapan dan Harapan Warga
Merespons berbagai permasalahan ini, warga Desa Ngadisari berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo turun tangan memberikan solusi jangka panjang bagi desa mereka. Mereka juga mengusulkan agar kontribusi dari retribusi TNBTS dapat disalurkan dalam bentuk anggaran desa atau bantuan lain yang nyata bagi warga.
Tim investigasi gabungan dari berbagai media menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini agar mendapat perhatian dari dinas terkait dan pihak berwenang. Mereka berharap, ke depannya, sistem pengelolaan di TNBTS bisa lebih transparan dan menguntungkan masyarakat lokal. Selain itu, penertiban terhadap oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem baru ini perlu dilakukan agar tidak merugikan wisatawan dan pemerintah.
Pihak TNBTS mengungkapkan bahwa masukan dari masyarakat dan media akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan wisata Gunung Bromo di masa mendatang.
*(Tim Investigasi Gabungan Media Online/**)*
