Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar di sejumlah wilayah Indonesia. Lahan tersebut hingga kini masih dalam penanganan satuan tugas di lapangan melalui upaya pemadaman, pendinginan, serta pemantauan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
Laporan itu disampaikan Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Informasi mengenai rapat dan perkembangan penanganan tersebut kemudian disampaikan kepada publik melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, Suharyanto menyebut total luas lahan yang masih terbakar dan sedang ditangani satuan tugas mencapai 639,23 hektare. Angka tersebut menggambarkan kondisi kebakaran yang masih memerlukan perhatian serta koordinasi lintas pihak, terutama di daerah yang memiliki titik api dan lahan terdampak paling luas.
BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta personel gabungan yang bekerja di wilayah terdampak. Penanganan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, termasuk akses menuju lokasi, cuaca, ketersediaan sumber air, dan potensi munculnya kembali titik panas setelah proses pemadaman.
Data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pengendalian karhutla, baik melalui operasi pemadaman langsung maupun pencegahan. Pemantauan terhadap area yang telah terbakar tetap diperlukan karena bara api di dalam tanah gambut dapat bertahan dan kembali menimbulkan asap apabila kondisi kembali kering atau tertiup angin.
Dalam rapat terbatas itu, pemerintah menekankan pentingnya penanganan terpadu agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan. BNPB bersama satuan tugas di daerah masih melanjutkan penanganan atas lahan yang terbakar hingga seluruh lokasi dinyatakan aman.
Kebakaran lahan yang masih berlangsung tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla belum terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan mencakup sejumlah kawasan di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Sebagian besar area yang terdampak merupakan lahan gambut, yang memiliki karakteristik mudah terbakar dan berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan. Kondisi ini membuat proses pemadaman memerlukan waktu lebih panjang serta pemantauan berkelanjutan untuk mencegah api kembali menyala.
Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan luas kebakaran terbesar. Perkembangan tersebut berkaitan dengan ditemukannya titik api baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi ini berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas instansi serta perhatian khusus terhadap perlindungan ekosistem. Luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai 513,89 hektare. Angka ini menjadi bagian terbesar dari total lahan terbakar yang tercatat dalam laporan, sekaligus menempatkan Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan dampak paling luas.
Meskipun berada di wilayah yang dikenal memiliki hamparan gambut, area terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting tersebut merupakan lahan mineral, bukan gambut. Perbedaan karakter lahan berpengaruh terhadap strategi penanganan, termasuk pemetaan titik api, penentuan akses menuju lokasi, dan pengaturan sumber daya pemadaman. Pada hari pelaporan, Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung penanganan di lapangan. Kehadiran pimpinan komando di lokasi menunjukkan bahwa upaya pengendalian dilakukan secara intensif melalui pengawasan, pemadaman, serta koordinasi dengan unsur terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat membatasi perluasan kebakaran dan mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menambah personel serta peralatan pada satuan tugas darat. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pemadaman tetap berjalan ketika kondisi atmosfer tidak memungkinkan dukungan optimal dari udara. Tim di lapangan diarahkan melakukan pemadaman langsung, pembasahan area rawan, pembuatan sekat bakar, dan pemantauan titik api agar kebakaran tidak meluas.
Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter water bombing tetap diupayakan. Namun, kabut asap yang tebal menyebabkan jarak pandang sangat rendah sehingga penerbangan sulit dilakukan secara aman dan efektif. Operasi udara dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Banjarmasin melalui Bandara Syamsudin Noor belum dapat menembus kondisi tersebut. Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, serta pesawat komersial untuk sementara tidak dapat terbang akibat keterbatasan visibilitas.
Dengan mempertimbangkan situasi itu, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sementara diprioritaskan melalui operasi darat. Strategi tersebut melibatkan koordinasi pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan unsur masyarakat untuk mempercepat penanganan di lokasi terdampak. Penguatan personel juga penting agar pemadaman dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih memiliki bara api atau berpotensi mengalami penyebaran.
Menurut Suharyanto, penerbangan untuk Sumatra Selatan baru dapat dilakukan pada hari pelaporan. Selanjutnya, pemerintah merencanakan penggabungan operasi modifikasi cuaca dengan penambahan armada guna meningkatkan efektivitas penanganan. Pembagian armada yang disiapkan mencakup empat pesawat untuk Kalimantan Tengah dan dua pesawat untuk Sumatra Selatan yang diberangkatkan dari Pangkal Pinang. Pengaturan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah terus memantau prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama terkait potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Pemantauan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi. Informasi mengenai peluang hujan diperlukan agar pemerintah dapat menyesuaikan langkah penanganan di lapangan berdasarkan kondisi cuaca yang berlangsung.
Hujan alami yang diperkirakan turun pada pertengahan Oktober hingga November diharapkan membantu memperbaiki kondisi karhutla dalam beberapa pekan berikutnya. Curah hujan dapat mendukung proses pembasahan lahan yang terdampak kebakaran, khususnya pada wilayah yang masih menghadapi titik panas dan lahan terbakar. Namun, perkembangan cuaca tetap dipantau melalui prakiraan BMKG sehingga informasi mengenai potensi hujan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan karhutla.
Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah tetap menyiapkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menangani kebakaran sebelum musim hujan berlangsung lebih jauh. Kesiapan tersebut mencakup upaya pemantauan dan penanganan yang dilakukan selama kondisi karhutla masih memerlukan perhatian. Pemerintah juga tetap merujuk pada informasi cuaca BMKG untuk mendukung langkah-langkah yang diperlukan hingga hujan alami pada pertengahan Oktober dan November diharapkan membantu memperbaiki kondisi karhutla dalam beberapa pekan berikutnya.
Baca juga: Tanggap Darurat, Kodim Bojonegoro Salurkan 77.000 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan | Dua Rumah Warga Lok Batu Terbakar, Babinsa Bersama Tim Gabungan Bergerak Cepat | Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Terhadap Wilayah Jabodetabek
