Probolinggo, Breaking News — Ketua Aliansi Masyarakat Probolinggo, Solehudin, memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di media sosial dan pemberitaan di salah satu media online mengenai dukungan terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Probolinggo. Menurut Solehudin, ada kesalahpahaman dalam menafsirkan sikap aliansi yang sebenarnya sangat mendukung program pemerintah tersebut.
“Kami semua bukan mengganggu atau menolak keberadaan Satgas Miras, justru kami mendukung penuh demi kemajuan Probolinggo. Namun, dukungan ini harus diiringi dengan kajian ulang terhadap oknum-oknum yang mencoreng nama baik Satgas, terutama yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegas Solehudin dalam wawancara eksklusifnya.
Solehudin menambahkan, keberadaan oknum Satgas yang bertindak di luar tupoksi masing-masing berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengancam kondusifitas daerah. Ia meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan revisi susunan Satgas sesuai fungsi dan tugas yang jelas agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati dan jajaran OPD dalam membentuk Satgas Miras ini, karena itu adalah upaya serius untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Probolinggo. Tetapi, Satgas harus dijalankan oleh OPD terkait sebagai eksekutor, bukan oleh pihak luar yang bisa menimbulkan keresahan,” tambah Solehudin.
Ketua Aliansi ini juga menegaskan bahwa selama oknum-oknum yang meresahkan tersebut tetap dipertahankan, aliansi tidak akan tinggal diam dan siap melakukan aksi turun ke jalan demi mempertahankan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Probolinggo.
“Kami membuka ruang bagi semua lembaga atau pihak yang ingin berkontribusi pada program pemerintah, tapi harus tetap sesuai dengan kewenangan yang ada. Jangan sampai ada yang melampaui batas dan menyebabkan konflik berkepanjangan,” ujar Solehudin.
Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Bapak Hari, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait pemberitaan tersebut menyampaikan bahwa masukan dari audiensi dengan Aliansi Masyarakat Probolinggo akan segera ditindaklanjuti. “Insya Allah, masukan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Pak Kasatpol PP. Mohon maaf saya sedang ada acara, nanti saya hubungi kembali,” jawabnya singkat.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat isu miras kerap menjadi sumber keresahan masyarakat. Kejelasan langkah pemerintah dalam mengelola Satgas Miras secara profesional dan transparan menjadi harapan bersama agar Kabupaten Probolinggo tetap aman dan kondusif.
(Edi D/Red/**)
