Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pembahasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), termasuk isu kerugian keuangan negara, saat Indonesia tengah menjalani proses menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dalam keterangannya, ia mengaitkan agenda aksesi Indonesia dengan ratifikasi aturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing, atau foreign bribery. Pernyataan itu disampaikan kepada pewarta di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Airlangga menyebut ratifikasi ketentuan terkait penyuapan lintas negara sebagai salah satu agenda yang perlu diperhatikan dalam rangkaian proses aksesi. Isu tersebut berkaitan dengan upaya menyelaraskan kebijakan dan kerangka hukum Indonesia dengan standar yang berlaku di OECD. Penyuapan terhadap pejabat publik asing menjadi perhatian dalam kerja sama internasional antikorupsi karena dapat melibatkan perusahaan, transaksi lintas batas, serta kepentingan publik di lebih dari satu negara. Namun, penjelasan Airlangga dalam kesempatan itu terbatas pada kaitan agenda ratifikasi dengan proses menuju keanggotaan.
Di sisi lain, pembahasan revisi UU Tipikor menyinggung rumusan mengenai kerugian keuangan negara. Topik tersebut merupakan bagian dari diskusi hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi di dalam negeri, sehingga memerlukan penjelasan tersendiri mengenai tujuan perubahan, cakupan norma, serta dampaknya terhadap penegakan hukum. Airlangga tidak memaparkan secara spesifik bagaimana agenda ratifikasi aturan foreign bribery berhubungan dengan rumusan kerugian negara dalam revisi undang-undang tersebut. Karena itu, keduanya perlu dipahami sebagai isu yang disebut dalam konteks berbeda, tanpa menganggap ratifikasi menentukan isi revisi UU Tipikor.
Pernyataan tersebut menempatkan agenda antikorupsi Indonesia dalam dua konteks: pembaruan aturan nasional dan pemenuhan agenda yang terkait dengan aksesi OECD. Ratifikasi mengenai penyuapan pejabat publik asing menjadi salah satu aspek yang disebut dalam proses itu, sedangkan pembahasan kerugian keuangan negara tetap menjadi bagian dari wacana revisi UU Tipikor. Untuk memahami arah kebijakan secara utuh, perkembangan pembahasan legislasi dan langkah formal dalam proses aksesi perlu dicermati berdasarkan keterangan resmi lebih lanjut. Pemisahan konteks ini juga membantu menghindari kesimpulan bahwa setiap pembicaraan mengenai OECD otomatis terkait langsung dengan ketentuan tertentu dalam revisi hukum nasional. Dengan demikian, fokus pernyataan Airlangga adalah agenda ratifikasi sebagai bagian dari aksesi, bukan uraian rinci tentang perubahan pasal atau formula kerugian negara.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi sekitar dua puluh tahun lalu. Ratifikasi tersebut menjadi landasan penting bagi komitmen nasional dalam mencegah dan memberantas korupsi, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia telah menerima kerangka kerja internasional di bidang tersebut. Namun, keberadaan konvensi PBB itu tidak berarti seluruh instrumen antikorupsi yang relevan dengan proses menuju keanggotaan OECD telah dipenuhi. Menurut Airlangga, masih terdapat aturan internasional lain yang perlu ditindaklanjuti, khususnya ketentuan mengenai penyuapan lintas negara.
Instrumen yang dimaksud berkaitan dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing, atau foreign bribery. Aturan ini menyoroti tindakan menawarkan, menjanjikan, maupun memberikan keuntungan kepada pejabat di negara lain untuk memperoleh atau mempertahankan kepentingan bisnis. Fokus tersebut berbeda dari cakupan umum Konvensi PBB yang telah diratifikasi Indonesia. Karena itu, penting untuk membedakan status kedua instrumen: konvensi PBB sudah menjadi bagian dari komitmen Indonesia, sedangkan tindak lanjut atas aturan foreign bribery masih menjadi agenda yang perlu diproses. Airlangga tidak menyatakan bahwa ratifikasi aturan terakhir tersebut telah selesai.
Dalam penjelasan Airlangga, ratifikasi ketentuan mengenai penyuapan pejabat publik asing disebut sebagai bagian awal dari proses aksesi atau keanggotaan OECD. Artinya, agenda ini merupakan salah satu langkah awal yang harus diperhatikan dalam rangkaian penyesuaian Indonesia terhadap standar dan instrumen organisasi tersebut, bukan keseluruhan proses aksesi. Pembahasan dan tindak lanjut dapat mencakup penelaahan kesesuaian hukum nasional, koordinasi antarlembaga, serta penentuan langkah yang diperlukan agar komitmen internasional dapat diterapkan secara efektif. Rincian tahapan tersebut tetap bergantung pada proses resmi yang berjalan.
Pembedaan ini penting agar kemajuan yang telah dicapai tidak disamakan dengan pekerjaan yang masih berlangsung. Ratifikasi Konvensi PBB menjadi pijakan yang sudah ada, sementara pembahasan foreign bribery mencerminkan agenda tambahan dalam perjalanan Indonesia menuju OECD. Dengan menyampaikan status secara tepat, publik dapat memahami bahwa komitmen antikorupsi Indonesia berkembang melalui beberapa instrumen dengan ruang lingkup dan tahapan berbeda. Tindak lanjut terhadap penyuapan lintas negara perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses aksesi, tanpa menganggap persyaratan tersebut telah diratifikasi atau diselesaikan.
Airlangga menjelaskan bahwa pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing diperlukan agar kegiatan bisnis yang melibatkan pihak dari luar negeri tetap berlangsung dalam koridor antikorupsi. Ketentuan tersebut dipandang penting karena hubungan ekonomi saat ini tidak terbatas pada transaksi dan kegiatan usaha di dalam wilayah Indonesia. Perusahaan, pelaku usaha, dan berbagai pihak dapat berinteraksi melintasi batas negara, sehingga upaya menjaga integritas perlu mempertimbangkan dimensi lintas negara tersebut. Dengan demikian, aturan antikorupsi perlu memiliki cakupan yang sejalan dengan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dapat melibatkan pihak di berbagai yurisdiksi.
Dalam pandangan Airlangga, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya memperhatikan penyuapan yang terjadi di dalam negeri. Cakupannya juga perlu menyentuh tindakan penyuapan yang melibatkan pihak dari luar negeri dalam konteks kegiatan bisnis. Penekanan ini menunjukkan bahwa pengaturan foreign bribery berkaitan dengan upaya memastikan standar antikorupsi berlaku ketika aktivitas ekonomi melampaui batas nasional. Persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai asal pihak yang terlibat, melainkan mengenai perlunya menjaga agar hubungan usaha lintas negara tetap tunduk pada prinsip integritas dan kepatuhan yang relevan.
Kerangka yang mencakup penyuapan domestik dan penyuapan yang melibatkan unsur asing dapat membantu menggambarkan pendekatan pemberantasan korupsi secara lebih menyeluruh. Seiring semakin beragamnya hubungan ekonomi lintas negara, pengaturan yang memperhatikan keterlibatan pihak asing menjadi bagian dari pembahasan tata kelola antikorupsi. Airlangga menempatkan kebutuhan ini dalam konteks perubahan pola kegiatan ekonomi: interaksi bisnis dapat berlangsung di dalam negeri sekaligus terhubung dengan pelaku di luar negeri. Karena itu, cakupan aturan perlu mampu menjangkau kedua konteks tersebut tanpa mengabaikan prinsip bahwa kegiatan usaha harus berjalan secara berintegritas. Penjelasan ini menegaskan perlunya perhatian terhadap praktik penyuapan, baik ketika berlangsung dalam hubungan domestik maupun ketika berkaitan dengan pihak dari negara lain. Pendekatan tersebut juga selaras dengan kebutuhan untuk membahas standar antikorupsi dalam lingkungan ekonomi yang semakin terhubung, tanpa membatasi perhatian hanya pada transaksi yang sepenuhnya berlangsung di dalam wilayah nasional.
Agenda pemberantasan penyuapan terhadap pejabat asing atau foreign bribery merupakan salah satu bagian penting dalam proses Indonesia menuju keanggotaan OECD. Namun, agenda tersebut bukan satu-satunya tantangan yang harus ditangani. Proses aksesi juga menuntut pembenahan tata kelola secara lebih luas, termasuk penyesuaian kebijakan, regulasi, dan praktik kelembagaan dengan standar yang berlaku di berbagai bidang. Pemerintah perlu menjawab asesmen serta menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterapkan secara konsisten. Karena itu, kemajuan aksesi tidak hanya dinilai dari langkah antikorupsi tertentu, tetapi juga dari kesiapan Indonesia dalam memenuhi berbagai komitmen dan persyaratan yang mencakup sektor-sektor berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah memberikan jawaban atas asesmen di 20 dari 24 sektor, dengan progres sekitar 80 persen.
