Anggaran Internet Desa di Tuban Disorot, Masyarakat Desak Evaluasi Total

Tuban, 11 Mei 2026 — Suasana kantor desa di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban tampak biasa pada siang hari. Aktivitas pelayanan berjalan seperti umumnya. Namun di balik program “desa digital” yang selama ini digaungkan, muncul persoalan yang mulai ramai dibicarakan warga: kualitas internet desa yang dinilai tidak sejalan dengan spesifikasi yang dijanjikan.

Saat dilakukan pengecekan langsung menggunakan aplikasi speed test, jaringan internet di beberapa titik tidak menunjukkan angka sebagaimana yang tercantum dalam dokumen resmi pemerintah daerah. Kecepatan koneksi yang seharusnya mencapai 50 Mbps justru berada jauh di bawah angka tersebut.

Pada jam kerja, terutama pagi hingga sore hari, jaringan disebut sering melambat. Hasil pengukuran bahkan berkisar di angka 8 sampai 10 Mbps ketika banyak pengguna terhubung bersamaan. Kondisi itu sedikit berubah saat malam tiba. Setelah aktivitas kantor mulai sepi, kecepatan internet perlahan meningkat di kisaran 12 hingga 18 Mbps.

Program WiFi gratis tersebut sebelumnya diluncurkan untuk mendukung Desa Digital Tahun 2021 sekaligus membantu kebutuhan sekolah daring masyarakat desa. Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/6888/414.106/2020 dijelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah jaringan wireless metode Point To Point (PTP) dengan sumber koneksi fiber optic 50 Mbps di masing-masing kantor desa.

Di lapangan, kondisi yang ditemukan justru memunculkan tanda tanya baru. Beberapa warga menilai kualitas jaringan belum mencerminkan layanan internet dengan kapasitas sebagaimana tertulis dalam program.

“Kalau siang sering berat. Kadang buka aplikasi pelayanan saja muter terus,” kata seorang warga saat ditemui di area kantor desa.

Sorotan masyarakat juga mengarah pada biaya yang dikeluarkan pemerintah desa untuk layanan tersebut. Berdasarkan informasi yang berkembang, anggaran internet desa disebut mencapai sekitar Rp2,3 juta per bulan untuk masing-masing desa.

Di sisi lain, jaringan internet yang digunakan di sejumlah desa diketahui memakai layanan dari provider Iconnet. Hal itu membuat warga mulai membandingkan antara biaya operasional dengan kualitas koneksi yang diterima sehari-hari.

Program digitalisasi desa sebelumnya dipromosikan sebagai langkah mempercepat pelayanan publik dan memperluas akses internet masyarakat hingga tingkat desa. Namun sebagian warga menilai implementasinya masih jauh dari ekspektasi, terutama ketika koneksi tidak stabil justru pada jam penggunaan paling padat.

Kini masyarakat berharap ada evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan program internet desa tersebut. Warga meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan sistem, tetapi juga memastikan kualitas layanan benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara nyata.