Probolinggo – Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim).
Salah satu langkah konkretnya adalah melalui sosialisasi pemenuhan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta peningkatan layanan sedot tinja yang digelar pada Senin (14/7/2025) di aula RM Kebon Pring Desa Tamansari Kecamatan Dringu.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Disperkim Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto ini diikuti oleh 90 orang peserta terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Probolinggo serta sejumlah perwakilan dari perusahaan swasta.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan lengkap terkait definisi, proses pengajuan hingga manfaat memiliki dokumen PBG dan SLF. Dua dokumen ini merupakan bukti legalitas bangunan sekaligus syarat penting untuk memastikan bangunan laik secara fungsi dan sesuai regulasi keselamatan.
Disperkim juga membagikan standing banner informasi layanan kepada 24 kecamatan untuk dipasang di ruang pelayanan publik. Tujuannya agar informasi tentang layanan Disperkim bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.
Kepala Disperkim Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto menekankan pentingnya peran seluruh stakeholder dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap legalitas bangunan dan sanitasi lingkungan.
“Dengan adanya rapat sosialisasi ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG dan SLF semakin meningkat. Hal ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi bangunan dan layanan sanitasi,” ujarnya.
Selain itu, Roby juga menyoroti pentingnya layanan sedot tinja yang masuk dalam program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). Pendataan ulang pelanggan tengah dilakukan dengan sasaran utama adalah ASN, kantor OPD dan perusahaan-perusahaan swasta.
“Kami akan melakukan pendekatan langsung kepada karyawan perusahaan swasta agar mereka dapat menggunakan layanan sedot tinja terjadwal. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan lingkungan serta mengurangi potensi pencemaran air tanah,” jelasnya.
Roby Siswanto menegaskan, hasil dari kegiatan sosialisasi ini akan dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. “Kami terbuka terhadap masukan dari OPD maupun masyarakat untuk terus menyempurnakan sistem pelayanan publik, baik dari sisi perizinan bangunan maupun sanitasi lingkungan,” pungkasnya. (Bambang)
