Probolinggo – Komitmen untuk memperluas akses pendidikan non formal terus digaungkan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kraksaan. Terbaru, lembaga ini menggelar Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C yang dilaksanakan selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis (21–24 April 2025).
Kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar setara jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) ini diikuti oleh puluhan peserta didik dari berbagai wilayah di Kabupaten Probolinggo. Para peserta merupakan warga belajar yang memilih jalur non formal untuk menyelesaikan pendidikan mereka.
Pelaksanaan ujian dilakukan di beberapa lokasi strategis. Untuk peserta yang mengikuti sistem ujian berbasis digital, ujian terpusat di SKB Kraksaan, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 9, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan. Sementara itu, untuk peserta ujian berbasis kertas, lokasi penyelenggaraan tersebar di MI Raudlatul Ulum Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, SDN Wonorejo 2 Kecamatan Maron, dan SDN Gununggeni 1 Kecamatan Banyuanyar.
Plt Kepala SKB Kraksaan, Djoko Sukamto, dalam keterangannya menyampaikan bahwa UPK Paket C bertujuan untuk mengukur sekaligus mengakui kompetensi peserta didik yang menempuh pendidikan non formal dan informal.
“UPK menjadi alat bukti sah bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi nasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap individu, tanpa melihat latar belakang pendidikan formalnya, mendapatkan pengakuan resmi atas hasil belajar mereka,” ujar Djoko.
Ia menambahkan, keberhasilan peserta dalam ujian ini tidak hanya menjadi penanda kelulusan, tetapi juga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi, atau langsung memasuki dunia kerja dengan bekal ijazah yang sah dan keterampilan yang memadai.
“Melalui UPK Paket C ini, kami berharap peserta yang lulus dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan adalah kunci utama untuk membuka banyak kesempatan dalam dunia kerja maupun bidang lainnya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Djoko juga menyoroti pentingnya peran pendidikan non formal dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, semakin banyak warga yang memperoleh pendidikan setara SMA, maka semakin tinggi pula angka partisipasi pendidikan, yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah ini.
“Peningkatan IPM tidak bisa hanya bergantung pada pendidikan formal. Pendidikan non formal seperti yang kami selenggarakan di SKB Kraksaan juga memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Selama pelaksanaan ujian, peserta didampingi oleh pengawas yang berasal dari Pamong Belajar dan tutor-tutor berpengalaman dari SKB Kraksaan. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran ujian, menjaga integritas proses evaluasi, serta menciptakan suasana yang adil, nyaman, dan mendukung peserta dalam menunjukkan kemampuan terbaik mereka.
SKB Kraksaan memang dikenal sebagai salah satu garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Probolinggo. Beragam program inovatif terus digulirkan untuk memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang belum sempat menuntaskan pendidikan formalnya.
“Melalui berbagai program, termasuk UPK Paket C ini, SKB Kraksaan berupaya menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi batasan bagi siapa pun untuk mendapatkan pendidikan layak,” pungkas Djoko.
Dengan terselenggaranya UPK Paket C tahun 2025 ini, diharapkan semakin banyak generasi muda maupun warga dewasa di Kabupaten Probolinggo yang mampu meraih masa depan lebih baik melalui jalur pendidikan non formal yang berkualitas. (Edi/Bambang/*)
