Menyajikan Berita Berdasarkan Fakta
Daerah  

Penutupan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan dan Pelatihan Keprotokolan Se-provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten Sorong, PBD – Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Implementasi Perundang-undangan serta Pelatihan Keprotokolan dan Master Ceremony yang diselenggarakan oleh Biro Umum SETDA Provinsi Papua Barat Daya resmi ditutup pada Sabtu, 14 Desember 2024. Penutupan kegiatan ini dilakukan secara daring oleh Eltje Salomina, SE, MM, Kepala Biro Umum Pemprov Papua Barat Daya melalui aplikasi Zoom, yang bertempat di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Ruang Rapat Hotel Aimas ini diikuti oleh 80 peserta, yang terdiri dari berbagai utusan instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta protokol dari kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), antara lain: Firmansyah Rasyid, Kepala Bagian Protokol Kemendagri, Tesalonika Simangunsong, Kasubbag Hubungan Protokol, dan Dwi Indriani, Analis Protokol Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Yelle Petrus Solossa, SE, yang mewakili Ketua Panitia Yanti Bangonan, SE, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ia juga menekankan pentingnya Bimtek ini bagi para protokol di Provinsi Papua Barat Daya, baik dari pemerintah provinsi maupun instansi yang tergabung dalam Forkopimda, termasuk TNI dan POLRI. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait keprotokolan dalam acara resmi maupun kenegaraan.

Yelle Petrus Solossa berharap, dengan adanya Bimtek ini, para peserta dapat menambah pengetahuan mereka serta mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan. Harapannya, para protokol dapat mendampingi pimpinan mereka dengan lebih baik dalam setiap kegiatan yang melibatkan Forkopimda.

Lebih lanjut, Solossa menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membentuk profesionalisme staf di OPD, baik di tingkat kabupaten maupun kota, agar mereka lebih memahami etika dan prosedur yang baik dalam menghadapi berbagai acara dan melayani kepemimpinan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat berlanjut di masa depan, dengan metode yang lebih baik, untuk mencetak tenaga-tenaga terampil dalam bidang keprotokolan, seperti Master of Ceremony (MC), di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Acara ini mendapat respons positif dari peserta yang hadir, yang merasa antusias mengikuti materi yang diberikan oleh narasumber dari Kemendagri. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keprotokolan di daerah.

(Tim/Red)