Jakarta | BRI menyatakan dukungannya terhadap ketahanan pangan nasional melalui pembiayaan yang menghubungkan berbagai pelaku usaha di sepanjang rantai pangan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat agenda swasembada protein, dengan pendekatan yang mencakup kebutuhan usaha dari tahap produksi hingga pengolahan. Dengan keterhubungan itu, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta industri pengolahan dapat menjadi bagian dari ekosistem protein yang saling mendukung.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Agrifood Forum 2026 di Jakarta pada Senin, 19 Oktober. Forum mengangkat tema “Swasembada Protein di Tengah Tantangan Pangan Global” dan membahas skema pembiayaan untuk sektor perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, serta industri pengolahan. Cakupan ini menempatkan pembiayaan sebagai salah satu penghubung pelaku di hulu yang menghasilkan bahan pangan dan usaha di hilir yang mengolah serta menyalurkannya. Pembahasan lintas sektor juga menyoroti pentingnya melihat rantai pangan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai kumpulan kegiatan usaha yang terpisah.
Dalam kerangka tersebut, akses pembiayaan dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan dan memperkuat kapasitasnya sesuai kebutuhan masing-masing. Nelayan dan peternak berada pada tahap produksi, sedangkan UMKM, koperasi, dan industri pengolahan berperan dalam kegiatan usaha berikutnya. Hubungan antarpelaku menjadi relevan bagi ketersediaan protein, karena kelancaran satu bagian rantai dapat mendukung bagian lainnya. Forum ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, serta pimpinan BUMN. Kehadiran para peserta dari unsur pemerintah, perbankan, dan perusahaan milik negara mencerminkan perhatian terhadap pembiayaan pangan dan penguatan ekosistem protein. Melalui pembahasan tersebut, BRI menyampaikan bahwa pembiayaan dapat diarahkan untuk mendukung keterhubungan pelaku usaha, sekaligus menyelaraskan kegiatan sektor pangan dengan sasaran ketahanan pangan nasional dan swasembada protein.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memandang swasembada pangan lebih luas daripada sekadar kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi. Agenda tersebut berkaitan erat dengan kedaulatan nasional, sebab ketahanan suatu negara turut ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber pangan dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pembangunan sektor pangan perlu menempatkan pelaku usaha di tingkat bawah sebagai bagian utama, bukan hanya berfokus pada industri dan rantai pasok berskala besar.
Dalam sektor perikanan, perhatian itu mencakup nelayan dan pembudidaya ikan. Zulkifli menyoroti kondisi nelayan yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha dan meningkatkan penghasilan. Menurut pandangannya, kesejahteraan mereka perlu dipikirkan terlebih dahulu agar kebijakan pangan tidak berhenti pada target produksi. Pelaku yang menangkap dan membudidayakan ikan perlu memperoleh dukungan yang memungkinkan mereka bekerja lebih produktif, menjaga keberlanjutan usaha, serta menikmati hasil yang lebih layak.
Dua kebutuhan pendukung yang disorot adalah cold storage dan akses pembiayaan. Fasilitas penyimpanan dingin dapat membantu menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi kerugian akibat produk cepat rusak, dan memberi pelaku usaha pilihan waktu yang lebih baik untuk menjual hasilnya. Sementara itu, pembiayaan dapat membantu nelayan maupun pembudidaya memenuhi kebutuhan usaha, memperkuat kapasitas produksi, dan mengembangkan kegiatan mereka. Keduanya merupakan infrastruktur penting yang menghubungkan produktivitas dengan kesejahteraan, terutama ketika didukung layanan yang menjangkau pelaku di tingkat bawah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut menekankan posisi ikan sebagai sumber protein penting. Hasil laut memiliki potensi untuk diolah menjadi beragam produk bernilai tambah, sehingga manfaatnya tidak terbatas pada penjualan ikan segar. Inovasi pengolahan dapat menghasilkan pilihan produk yang lebih praktis, memperluas akses konsumen, dan mendukung konsumsi protein dengan harga terjangkau. Dengan menghubungkan dukungan bagi nelayan, fasilitas pascapanen, pembiayaan, dan pengembangan produk, sektor perikanan dapat berkontribusi lebih kuat pada agenda swasembada protein sekaligus membuka nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa jangkauan pembiayaan BRI mencakup pelaku usaha pada berbagai tingkat kesiapan, mulai dari orang yang baru berniat memulai usaha hingga perusahaan berskala besar. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan pembiayaan sebagai bagian dari perjalanan usaha, bukan hanya dukungan bagi bisnis yang sudah mapan. Cakupannya dimulai dari segmen ultramikro melalui PNM dan Pegadaian, lalu menjangkau segmen mikro dan kecil, hingga korporasi. Dengan ragam layanan tersebut, calon wirausaha dan pelaku usaha dapat memperoleh dukungan sesuai skala serta kebutuhan kegiatan mereka.
Kebutuhan modal dapat muncul di setiap tahap rantai nilai protein. Di hulu, peternak atau produsen memerlukan pembiayaan untuk menyediakan benih atau bibit, membeli pakan, serta meningkatkan kapasitas produksi. Ketika hasil mulai diproses, kebutuhan bergeser pada investasi peralatan dan fasilitas, pengemasan produk, serta modal kerja untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Di sisi hilir, distributor dan pedagang membutuhkan dukungan untuk memperluas penyaluran, menjaga kelancaran transaksi, dan menyediakan persediaan. Karena itu, akses pembiayaan yang sesuai pada tiap tahap dapat membantu menghubungkan produksi dengan pengolahan dan pasar.
Contoh keterhubungan tersebut terlihat pada ekosistem sapi perah di Malang. Peternak memperoleh pembiayaan untuk menjalankan usaha sebagai produsen susu. Pada tingkat koperasi, dukungan fasilitas cold storage membantu menjaga hasil tetap tertangani sebelum disalurkan atau diproses. Sementara itu, industri atau offtaker yang menyerap hasil juga dapat memperoleh pembiayaan untuk mendukung kegiatan usahanya. Dukungan pada ketiga bagian ini tidak berdiri sendiri: produksi peternak memasok bahan baku, koperasi membantu penanganan dan pengumpulan, sedangkan industri menyediakan jalur penyerapan. Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana pembiayaan BRI dapat menjangkau pihak-pihak berbeda dalam satu rantai nilai. Dengan menghubungkan kebutuhan modal dari hulu hingga hilir, pembiayaan berpotensi mendukung kelancaran pasokan sekaligus memperkuat hubungan usaha produsen, koperasi, pengolah, dan pasar.
Hingga akhir triwulan II 2026, portofolio kredit BRI tercatat mencapai Rp1.645 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 75,1 persen disalurkan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Besarnya porsi itu menunjukkan bahwa pelaku usaha skala kecil dan menengah tetap menjadi bagian penting dalam arah penyaluran pembiayaan perseroan. Dukungan tersebut juga menjangkau sektor-sektor yang berperan dalam rantai pasok protein, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan akses pembiayaan yang memadai, pelaku usaha di berbagai tahap rantai pasok memiliki peluang untuk menjaga kegiatan operasional sekaligus mengembangkan kapasitas usahanya.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan II 2026 turut memperlihatkan dukungan terhadap sektor produktif. Sekitar 44 persen KUR pada periode tersebut tersalur ke sektor pertanian dan perikanan. Alokasi ini relevan bagi petani dan nelayan yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha, membeli sarana produksi, atau memperluas kegiatan. Akhmad menyatakan bahwa BRI akan menjaga porsi pembiayaan untuk UMKM agar tidak berada di bawah 75 persen. Komitmen tersebut menempatkan pembiayaan UMKM sebagai prioritas yang berkelanjutan, sekaligus memberi ruang bagi usaha di sektor pangan dan protein untuk mengakses dukungan sesuai kebutuhan masing-masing.
Selain menyediakan pembiayaan, BRI mengandalkan sekitar 30 ribu tenaga pemasar lapangan yang memiliki keahlian lintas sektor. Kompetensi mereka mencakup peternakan, perikanan, pertanian, dan perdagangan. Pengetahuan sektoral ini membantu tenaga pemasar memahami karakter usaha, siklus produksi, serta kebutuhan modal yang berbeda peternak, nelayan, petani, dan pedagang. Dengan pemahaman tersebut, proses pendampingan dan penawaran pembiayaan dapat lebih selaras dengan kondisi pelaku usaha, bukan semata-mata mengikuti pendekatan yang seragam. Penggabungan jangkauan tenaga lapangan dan pembiayaan diharapkan memudahkan pelaku usaha memperoleh dukungan yang relevan, termasuk ketika kegiatan mereka saling terkait dalam rantai pasok. Pendekatan yang dipaparkan karena itu tidak berhenti pada pemberian kredit.
Baca juga: Industri Alkes Didorong Jadi Mesin Ekonomi Baru, Ini Tantangannya | Perjalanan Nino Fernandez: Dari Masa Kecil di Jerman hingga Berkiprah di Industri Hiburan Indonesia | Kadin Soroti Pemetaan Talenta untuk Menjawab Tantangan Industri Masa Depan 23 kunjungan
