Jakarta | Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa perdagangan karbon harus memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat. Skema nilai ekonomi karbon tidak semestinya hanya dipahami sebagai mekanisme transaksi emisi atau instrumen investasi, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang menjaga dan memulihkan lingkungan. Penegasan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam tata kelola perdagangan karbon yang berintegritas.
Kelompok yang perlu memperoleh perhatian khusus mencakup masyarakat akar rumput, masyarakat adat, dan masyarakat lokal, terutama mereka yang terlibat langsung dalam pemulihan lingkungan. Mereka sering kali memiliki pengetahuan, praktik pengelolaan, serta keterikatan sosial dan budaya yang penting bagi keberhasilan rehabilitasi hutan, lahan, pesisir, dan ekosistem lainnya. Karena itu, manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut perlu disalurkan melalui mekanisme yang jelas, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Jumhur disampaikan dalam sambutan pada bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta pada Selasa. Forum itu menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai peluang sekaligus tanggung jawab dalam mengembangkan perdagangan karbon. Pemerintah menaruh perhatian agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai peluang bisnis bagi investor, sementara warga yang tinggal di sekitar kawasan pemulihan lingkungan hanya menerima dampak atau manfaat yang terbatas.
Pembagian manfaat yang proporsional menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan proyek. Selain kompensasi, masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengawasan kegiatan. Dengan pendekatan tersebut, perdagangan karbon dapat mendukung peningkatan pendapatan lokal, membuka kesempatan kerja, memperkuat perlindungan lingkungan, dan memastikan bahwa upaya penurunan emisi juga menghasilkan manfaat nyata bagi mereka yang berada di garis depan pemulihan ekosistem.
Pembagian manfaat ekonomi kepada masyarakat menjadi salah satu penentu penting dalam menilai integritas perdagangan karbon. Pandangan Jumhur menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang berada di sekitar lokasi kegiatan, melainkan sebagai penerima manfaat yang memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan pasar karbon. Ketika manfaat ekonomi dirasakan secara nyata oleh warga, perdagangan karbon tidak berhenti pada pencapaian pengurangan emisi, tetapi juga menunjukkan adanya nilai dan dampak yang kembali kepada masyarakat.
Besarnya manfaat yang diterima masyarakat berpengaruh terhadap tingkat integritas karbon yang dihasilkan. Semakin besar pembagian manfaat ekonomi yang diterima warga, semakin kuat pula dasar untuk menilai bahwa kegiatan perdagangan karbon berjalan dengan integritas yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila manfaat bagi masyarakat sangat terbatas, kredibilitas kegiatan tersebut dapat dipertanyakan karena nilai ekonomi yang muncul dari perdagangan karbon belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan pihak yang terkait secara langsung.
Gagasan ini menegaskan bahwa manfaat masyarakat bukan sekadar dampak tambahan dari perdagangan karbon. Manfaat tersebut merupakan indikator penting dalam pengembangan pasar karbon yang kredibel. Pasar karbon berintegritas tinggi perlu memperlihatkan bahwa nilai yang dihasilkan tidak hanya tercermin dalam klaim pengurangan emisi, tetapi juga dalam pembagian manfaat ekonomi yang layak kepada warga. Dengan demikian, besarnya manfaat yang diterima masyarakat menjadi bagian dari ukuran untuk melihat apakah perdagangan karbon telah berkembang secara berintegritas.
Penekanan pada pembagian manfaat juga memperkuat hubungan tujuan lingkungan dan kepentingan ekonomi masyarakat. Integritas pasar karbon tidak cukup dibangun melalui hasil karbon yang dapat diakui, tetapi juga melalui keyakinan bahwa masyarakat memperoleh bagian yang berarti dari proses tersebut. Semakin jelas dan besar manfaat yang diterima warga, semakin kuat pula landasan kepercayaan terhadap pasar karbon. Karena itu, pembagian manfaat ekonomi perlu dipandang sebagai unsur utama yang menentukan kredibilitas dan integritas perdagangan karbon, bukan sebagai konsekuensi sampingan setelah kegiatan berjalan.
Jumhur memberikan contoh penanaman mangrove untuk menggambarkan besarnya potensi ekonomi yang dapat muncul dari kegiatan berbasis lingkungan. Menurut ilustrasi yang disampaikannya, satu hektare mangrove dapat menyerap sekitar 3.000 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa ekosistem mangrove tidak hanya berperan penting dalam melindungi pesisir dan menyimpan karbon, tetapi juga dapat memiliki nilai ekonomi apabila pengurangan emisi tersebut dihitung melalui mekanisme pengimbangan karbon.
Dengan menggunakan ilustrasi nilai pengimbangan karbon sebesar 50–60 dolar AS per ton, nilai karbon dari satu hektare mangrove diperkirakan mencapai sekitar 150.000 dolar AS. Perkiraan itu merupakan gambaran potensi berdasarkan angka yang disampaikan narasumber, bukan jaminan pendapatan yang otomatis diterima masyarakat. Nilai aktualnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk standar pengukuran, proses verifikasi, kondisi pasar, serta mekanisme pembagian manfaat yang diterapkan dalam perdagangan karbon.
Selain nilai karbon, penanaman mangrove juga berpotensi menciptakan kegiatan ekonomi langsung bagi warga di sekitar lokasi. Penanaman dan pemeliharaan mangrove membutuhkan tenaga kerja selama tiga hingga empat tahun. Kebutuhan tersebut dapat mencakup persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemantauan pertumbuhan, penyulaman tanaman yang tidak tumbuh, serta perawatan kawasan. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak berhenti pada potensi nilai karbon, tetapi dapat mengalir melalui kesempatan kerja dan jasa pendukung yang melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan yang transparan diperlukan agar warga memperoleh manfaat secara layak dan berkelanjutan, sementara keberhasilan ekologis tetap menjadi bagian utama dari kegiatan tersebut.
Pemerintah mengarahkan pengembangan ekonomi karbon agar tidak berhenti pada transaksi kredit karbon semata. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang mampu menghubungkan upaya pengurangan emisi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan perlu dirancang agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah tempat proyek berlangsung, terutama komunitas yang menjaga hutan, memulihkan lahan, atau mengelola ekosistem bernilai penting.
Pendapatan dari kegiatan ekonomi karbon idealnya dinikmati masyarakat dalam porsi besar, bukan hanya terkonsentrasi pada pihak yang memperdagangkan kredit karbon. Pembagian manfaat yang adil menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan proyek. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap peluang kerja, peningkatan kapasitas, penguatan usaha lokal, serta dukungan bagi layanan sosial dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, nilai ekonomi dari perlindungan alam dapat kembali kepada pihak yang berperan langsung dalam menjaganya.
Jumhur menegaskan bahwa ekonomi karbon perlu dikembangkan sebagai alternatif terhadap pola pembangunan konvensional. Selama ini, pertumbuhan ekonomi kerap dikejar tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan yang menyertainya. Pendekatan baru tersebut harus mampu mendorong aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung alam, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat daerah. Perlindungan lingkungan dan peningkatan pendapatan tidak semestinya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan.
Arah yang diharapkan pemerintah adalah terbentuknya perdagangan karbon yang berintegritas, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi daerah. Proyek-proyek yang dikembangkan harus mendukung pemulihan ekosistem, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta menciptakan kegiatan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Melalui mekanisme pembagian manfaat yang proporsional, ekonomi karbon dapat menjadi sumber pertumbuhan yang memperkuat kesejahteraan daerah sekaligus memastikan pemulihan lingkungan berlangsung secara konsisten.
Baca juga: Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi | IHSG Mengalami Penurunan Signifikan pada Perdagangan Hari Ini
