YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Desakan publik untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran. Putusan tersebut menjadi pemicu baru bagi perdebatan mengenai kelayakan politik dan keberlanjutan posisi Gibran dalam pemerintahan. Sejumlah pihak menilai persoalan itu tidak berhenti pada ranah hukum, tetapi telah berkembang menjadi isu politik yang melibatkan lembaga perwakilan.
Secara politik, proses pemakzulan kini berada di tangan DPR dan MPR. DPR memiliki peran untuk menilai serta menindaklanjuti desakan yang berkembang, sedangkan MPR menjadi lembaga yang menentukan keputusan akhir sesuai mekanisme konstitusional. Karena itu, arah perkara tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap fraksi, konfigurasi koalisi, dan tingkat dukungan politik terhadap pemerintahan. Tarik-menarik kepentingan di partai politik dapat menentukan apakah wacana tersebut berlanjut menjadi proses formal atau berhenti sebagai tekanan politik.
Sosiolog politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai masih ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Menurutnya, proses politik itu bisa diarahkan untuk mempercepat pergantian wakil presiden, atau justru ditunda hingga 2029. Dua pilihan tersebut menunjukkan bahwa wacana pencopotan Gibran tidak hanya berkaitan dengan putusan MK, tetapi juga dengan perhitungan waktu, kepentingan koalisi, dan stabilitas pemerintahan. Pada tahap ini, keputusan DPR dan MPR akan menjadi penentu utama arah persoalan, sementara desakan publik tetap menjadi faktor yang memengaruhi tekanan politik terhadap kedua lembaga tersebut.
Menurut analisis Zuly, wacana pemakzulan Gibran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penegakan etika publik atau upaya menjaga standar perilaku pejabat negara. Di balik perdebatan mengenai dugaan pelanggaran dan pertanggungjawaban politik, terdapat kalkulasi kekuasaan yang melibatkan partai-partai dalam koalisi. Setiap partai akan menimbang dampak pencopotan wakil presiden terhadap posisi, akses, serta peluang politik mereka. Karena itu, dukungan terhadap proses tersebut tidak otomatis lahir dari penilaian etis, melainkan dapat berubah mengikuti kepentingan dan keseimbangan kekuatan di para aktor koalisi.
Ketiadaan satu partai yang memegang mayoritas tunggal membuat langkah pencopotan berpotensi tersendat. Keputusan sebesar itu membutuhkan dukungan politik yang luas, sementara partai-partai koalisi memiliki agenda, basis pendukung, dan perhitungan elektoral yang tidak selalu sejalan. Sebagian mungkin melihat perubahan posisi wakil presiden sebagai jalan untuk memperkuat pengaruh, sedangkan sebagian lain khawatir bahwa proses tersebut justru membuka ketidakpastian baru. Dalam situasi demikian, konsolidasi untuk mengambil keputusan dapat berlangsung panjang dan rentan terhadap negosiasi politik.
Zuly mengingatkan, “Ketika tidak ada single majority partai, setiap perubahan posisi wakil presiden membawa risiko politik karena dapat mengganggu keseimbangan koalisi dan memicu perebutan kekuasaan.” Pernyataan itu menunjukkan bahwa pencopotan Gibran bukan hanya soal mengganti seorang pejabat, tetapi juga menyentuh tatanan pembagian kekuasaan yang menopang pemerintahan. Pergantian tersebut dapat mendorong partai-partai untuk memperebutkan posisi strategis, menata ulang dukungan, atau bahkan membentuk poros baru. Akibatnya, wacana pemakzulan berisiko memperlebar persaingan internal dan mengurangi stabilitas koalisi, terutama apabila tidak disertai kesepakatan politik yang jelas mengenai arah pemerintahan setelah perubahan berlangsung.
Persoalan yang mungkin muncul setelah wacana pemakzulan Gibran berlanjut bukan hanya terkait proses politik dan hukum, melainkan juga penentuan sosok penggantinya. Posisi tersebut memiliki arti strategis bagi keseimbangan pemerintahan dan koalisi pendukung. Karena itu, setiap usulan kandidat berpotensi menjadi bahan perundingan antarpihak, terutama apabila penggantinya diambil dari salah satu partai yang berada dalam barisan koalisi.
Menurut Zuly, pilihan terhadap figur dari partai tertentu, seperti Golkar, NasDem, atau PKB, dapat menimbulkan perasaan tidak adil di partai pendukung. Masing-masing partai dapat menilai bahwa mereka memiliki alasan untuk dipertimbangkan, baik berdasarkan jumlah suara, kekuatan politik, maupun kontribusi selama proses pemenangan dan dukungan pemerintahan. Ketika satu partai memperoleh posisi tersebut, partai lain mungkin mempertanyakan dasar penentuannya dan menilai pembagian peran belum mencerminkan proporsi kontribusi.
Keberatan juga dapat datang dari partai dengan jumlah suara lebih besar. Mereka bisa merasa memiliki legitimasi politik yang lebih kuat untuk mengajukan kandidat. Pada saat yang sama, partai yang perolehan suaranya lebih kecil dapat berpendapat bahwa kontribusinya tidak semestinya diabaikan hanya karena ukuran elektoral. Perbedaan sudut pandang semacam ini membuat proses penentuan pengganti menjadi sensitif dan memerlukan komunikasi yang terbuka.
Zuly mengilustrasikan adanya kemungkinan kecemburuan antarpartai apabila keputusan tersebut dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak. Gambaran itu menunjukkan potensi munculnya rasa tidak puas dalam koalisi, bukan kesimpulan bahwa perpecahan telah terjadi. Selama prosesnya berlangsung, para pihak masih dapat mencari titik temu melalui negosiasi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, perebutan figur pengganti perlu dikelola secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi sumber ketegangan baru di partai-partai pendukung.
Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi yang tidak mudah apabila wacana pergantian wakil presiden benar-benar masuk ke dalam agenda politik koalisi. Setiap langkah memiliki konsekuensi terhadap hubungan antarpartai, terutama karena posisi wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan administratif, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kekuatan politik di pemerintahan. Keputusan yang terlalu cepat berisiko menimbulkan ketegangan dan memengaruhi soliditas koalisi.
Proses tersebut dinilai berpotensi diulur karena para elite partai belum menemukan kesepakatan mengenai pembagian jatah kekuasaan. Tarik-menarik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan posisi strategis di kabinet hingga pengaruh terhadap agenda pemerintahan. Selama belum ada titik temu, pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden diperkirakan akan tetap berlangsung secara terbatas dan penuh kehati-hatian.
Prabowo perlu menghitung setiap pilihan dengan cermat agar tidak ada partai pendukung yang merasa kecewa atau tersakiti. Dalam koalisi yang terdiri atas beragam kekuatan, perubahan pada posisi penting dapat dibaca sebagai sinyal keberpihakan kepada kelompok tertentu. Karena itu, presiden perlu menjaga komunikasi politik, memastikan kepentingan utama setiap partai tetap diperhitungkan, serta mencegah munculnya kesan bahwa keputusan diambil secara sepihak.
Selain menjaga keseimbangan pemerintahan saat ini, Prabowo juga harus mempertimbangkan peta kekuatan politik menuju 2029. Figur yang dipilih atau didukung dalam proses tersebut dapat memengaruhi hubungan jangka panjang antarpartai, termasuk peluang pembentukan aliansi baru. Perhitungan itu membuat pilihan terhadap calon pengganti tidak semata-mata didasarkan pada popularitas, melainkan juga kemampuan menjaga stabilitas dan mengelola kepentingan koalisi.
Pengamat politik Zuly menegaskan bahwa keputusan tersebut harus menghindari dampak perpecahan di tubuh koalisi. “Prabowo perlu memilih figur yang dapat diterima bersama, tidak memicu kekecewaan di internal koalisi, dan tetap mampu menjaga keseimbangan kekuatan politik hingga menghadapi agenda 2029,” ujar Zuly.
