KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 30 September 2026, Pengamat politik Hendri Satrio menilai penegasan Joko Widodo mengenai posisinya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum dapat dimaknai sebagai tanda bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut telah berpisah jalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hendri, pernyataan Jokowi lebih menunjukkan adanya upaya untuk memperjelas arah politiknya sendiri, terutama di tengah dinamika hubungan antarelite dan perkembangan peta kekuatan partai politik nasional.
Hendri mengatakan Jokowi sedang membangun jalannya sendiri melalui PSI. Langkah itu, menurut dia, dapat mencakup gagasan mengenai jalur politik baru yang dirancang untuk menampung aspirasi dan kepentingan tertentu. Namun, pembangunan jalur tersebut tidak otomatis berarti Jokowi mengambil posisi berseberangan dengan Prabowo. Penegasan mengenai kedekatan atau keterlibatan Jokowi dengan PSI perlu dibaca sebagai bagian dari proses politik yang sedang berkembang, bukan langsung sebagai pengumuman perpisahan atau perubahan hubungan politik dengan pemerintahan saat ini.
Langkah Joko Widodo bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada September 2026 dinilai tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik yang berlangsung pada saat yang sama. Keputusan tersebut muncul ketika pembahasan mengenai ambang batas parlemen kembali mengemuka dan menjadi salah satu isu penting dalam perbincangan mengenai arah sistem kepartaian Indonesia. Pertemuan momentum kelembagaan dan keputusan politik itu kemudian memunculkan beragam tafsir mengenai pertimbangan Jokowi.
Pengamat politik Hendri menilai, situasi tersebut kemungkinan turut memengaruhi cara Jokowi membaca ruang geraknya di arena politik. Menurut analisis Hendri, menguatnya pembahasan ambang batas parlemen dapat membuat pilihan politik dan kanal pengaruh bagi tokoh tertentu terasa semakin terbatas. Dugaan itu tidak serta-merta menunjukkan adanya konflik dengan pihak lain, melainkan menggambarkan kemungkinan adanya kebutuhan untuk memiliki wadah politik yang lebih jelas ketika peta kompetisi dan aturan kepartaian sedang berubah.
Dalam kerangka tersebut, keputusan bergabung dengan PSI dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi politik, membangun komunikasi dengan basis pendukung, serta menjaga kesinambungan pengaruh setelah berakhirnya masa kepresidenan. Namun, penilaian itu tetap berada pada ranah analisis narasumber. Belum tentu keputusan Jokowi semata-mata didorong oleh pembahasan ambang batas parlemen, sebab terdapat pula faktor organisasi, hubungan politik, dan dinamika internal partai yang dapat memengaruhinya.
Hendri juga menekankan bahwa momentum tersebut tidak otomatis berarti Jokowi sedang mengambil jarak atau berpisah dari Prabowo. Bergabungnya Jokowi dengan PSI lebih tepat dibaca sebagai penegasan arah politiknya di tengah perubahan konstelasi, bukan sebagai bukti langsung mengenai keretakan hubungan. Karena itu, makna langkah tersebut masih perlu dilihat melalui perkembangan komunikasi antarelite, sikap PSI dalam menghadapi isu ambang batas parlemen, serta keputusan politik yang muncul setelahnya.
Pengamat politik Hendri menilai kehadiran Joko Widodo di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dibaca sebagai penegasan bahwa mantan presiden tersebut masih memiliki kendaraan politik utama. Posisi PSI, dalam pandangan Hendri, tidak semestinya dianggap sekadar tempat persinggahan atau wadah pelengkap dalam dinamika politik nasional. Partai itu perlu dilihat sebagai bagian dari kekuatan yang tetap memiliki arti dalam peta politik Indonesia.
Penilaian tersebut berangkat dari langkah Jokowi yang secara terbuka menunjukkan kedekatan dan arah politiknya bersama PSI. Bagi Hendri, pilihan itu memperlihatkan bahwa Jokowi tidak berada dalam posisi tanpa saluran politik. Ia masih mempunyai kendaraan yang dapat digunakan untuk menyampaikan sikap, menjaga pengaruh, serta menegaskan keberadaannya di tengah perubahan hubungan antaraktor politik. Karena itu, kehadiran Jokowi di PSI tidak tepat ditafsirkan sebagai tanda bahwa ia telah berpisah dari Prabowo.
Hendri juga menyoroti kemungkinan adanya perasaan terisolasi atau ditinggalkan yang dirasakan Jokowi dalam perkembangan politik belakangan ini. Namun, ia memandang kondisi tersebut tidak seharusnya membuat Jokowi ditempatkan sebagai figur yang kehilangan pijakan. Sebaliknya, Jokowi ingin dipandang sebagai kekuatan baru yang masih hadir dan tidak dapat diremehkan.
Dalam kerangka itu, PSI dinilai menjadi kendaraan politik yang perlu diperhitungkan ketika membaca posisi Jokowi. Hendri menekankan bahwa partai tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata dalam peta kekuatan nasional. Penekanan ini bukan semata-mata mengenai hubungan personal atau simbolik, melainkan mengenai keberadaan saluran politik yang memungkinkan Jokowi tetap menunjukkan arah dan sikapnya. Dengan demikian, langkah Jokowi bersama PSI lebih tepat dibaca sebagai penegasan posisi politik, bukan pengumuman mengenai perpisahan dari Prabowo.
Pengamat politik Hendri mengaitkan manuver politik Joko Widodo dengan meningkatnya tekanan yang menyasar dirinya dan keluarganya. Dalam perkembangan tersebut, isu politik tidak hanya diarahkan kepada Jokowi, tetapi juga kepada putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai sorotan itu dinilai membentuk situasi yang semakin berat bagi keluarga tersebut, terutama ketika isu yang beredar berkembang menjadi bagian dari perdebatan politik nasional.
Menurut dugaan Hendri, kondisi tersebut dapat memicu kekecewaan Jokowi. Ia disebut merasa tidak memperoleh perlindungan politik yang memadai dari pihak-pihak di sekitarnya ketika tekanan terhadap dirinya dan Gibran menguat. Penilaian itu menempatkan langkah Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan semata-mata sebagai tanda perpisahan dari Prabowo, melainkan sebagai respons terhadap dinamika politik dan kebutuhan untuk menentukan posisi politik secara lebih jelas. Dugaan tersebut tetap merupakan analisis pengamat, bukan pernyataan langsung Jokowi mengenai alasan personalnya.
Jokowi telah resmi bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025. Keanggotaan itu ditunjukkannya melalui kartu tanda anggota PSI ketika berada di Bandung. Langkah tersebut menjadi penanda terbuka mengenai keterlibatannya dalam partai, sekaligus memperkuat perhatian publik terhadap arah politik yang sedang dibangunnya. PSI kemudian mengonfirmasi bahwa Jokowi akan dikukuhkan sebagai ketua dewan pembina pada November 2026.
Pemilihan Bandung sebagai lokasi untuk mengungkapkan keanggotaan tersebut juga memiliki alasan organisatoris. Struktur PSI di kota itu disebut telah mencapai 100 persen, sehingga Bandung dipandang siap menjadi tempat penyampaian sikap politik tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta para kader PSI aktif bekerja di tengah masyarakat. Pesan itu menekankan pentingnya kehadiran partai melalui kegiatan nyata, bukan hanya melalui pernyataan dan aktivitas politik di tingkat elite. Dengan demikian, keterlibatan Jokowi di PSI berkaitan dengan konsolidasi organisasi sekaligus respons terhadap tekanan politik yang berkembang.
