Jakarta | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan masyarakat mengenai kemungkinan kepadatan lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Peringatan tersebut disampaikan menjelang sidang terkait ijazah Joko Widodo, yang diperkirakan menarik perhatian dan kehadiran sejumlah orang. Situasi di sekitar gedung pengadilan berpotensi lebih ramai dibandingkan hari biasa, terutama pada waktu menjelang dan selama persidangan berlangsung. Karena itu, warga yang memiliki keperluan di kawasan tersebut diimbau mempertimbangkan kondisi jalan sebelum berangkat.
Dalam pemberitahuannya, PSI mengaitkan kemungkinan meningkatnya kepadatan dengan kedatangan massa pendukung Joko Widodo yang diperkirakan akan hadir untuk mengikuti atau menyaksikan sidang. Perkiraan kehadiran tersebut dapat berdampak pada kelancaran arus kendaraan maupun aktivitas di sekitar pengadilan. Informasi itu disampaikan melalui akun Instagram resmi PSI Jakarta pada Rabu, 4 November. Dengan menyampaikan peringatan sehari sebelumnya, partai tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengantisipasi perubahan perjalanan, memilih waktu keberangkatan yang sesuai, atau menggunakan rute alternatif apabila diperlukan.
PSI juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama para pengguna jalan yang mungkin terganggu oleh aktivitas di sekitar pengadilan. Permohonan maaf itu ditujukan kepada warga yang perjalanan atau kegiatan hariannya berpotensi terdampak oleh keramaian pada hari sidang. Pengguna jalan disarankan memantau informasi lalu lintas terkini dan mengikuti arahan petugas di lapangan apabila terjadi pengaturan arus kendaraan. Warga yang tidak berkepentingan langsung di kawasan tersebut dapat mempertimbangkan untuk menghindari ruas jalan sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama periode ramai. Antisipasi ini diharapkan membantu mengurangi ketidaknyamanan, sekaligus menjaga perjalanan masyarakat tetap tertib dan aman. Peringatan PSI merupakan informasi mengenai potensi kepadatan, bukan kepastian bahwa gangguan lalu lintas akan terjadi di seluruh kawasan. Kondisi aktual dapat berubah mengikuti jumlah orang yang hadir dan pengaturan setempat.
Joko Widodo dijadwalkan hadir dan memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan fitnah ijazah yang menempatkan Roy Suryo sebagai terdakwa. Sidang tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kehadiran Jokowi sebagai saksi menjadi bagian dari agenda persidangan yang telah disampaikan oleh jaksa. Dengan demikian, namanya tercantum dalam rencana pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam perkara tersebut. Informasi yang disampaikan jaksa itu berkaitan dengan jadwal sidang dan pihak-pihak yang akan dimintai kesaksian.
Rencana menghadirkan Jokowi sebelumnya disampaikan jaksa dalam persidangan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam sidang itu, jaksa menyebut bahwa Jokowi akan dihadirkan sebagai saksi pada agenda berikutnya. Pernyataan tersebut menjadi dasar informasi mengenai rencana kehadirannya pada persidangan Kamis, 5 November. Karena itu, agenda kesaksian Jokowi bukan keterangan yang muncul tanpa pemberitahuan dalam rangkaian sidang, melainkan rencana yang telah disebutkan oleh jaksa pada persidangan sebelumnya. Uraian ini merujuk pada keterangan jaksa mengenai agenda perkara, bukan pada hasil atau isi kesaksian yang belum disampaikan.
Selain Jokowi, jaksa juga menyebut akan memanggil Syarif Muhammad Fitriansyah, yang merupakan ajudan Jokowi, sebagai saksi. Nama Syarif disampaikan bersamaan dengan rencana pemanggilan Jokowi dalam keterangan jaksa pada sidang 28 Oktober. Keduanya dijadwalkan untuk dimintai keterangan dalam persidangan terkait perkara yang menjadikan Roy Suryo sebagai terdakwa. Sampai agenda yang disebutkan itu berlangsung, keterangan yang tersedia hanya menjelaskan rencana menghadirkan kedua saksi tersebut. Belum ada uraian mengenai materi kesaksian mereka dalam informasi ini. Penjadwalan itu menempatkan Jokowi dan ajudannya sebagai saksi yang akan dipanggil jaksa, sementara sidang tetap berfokus pada perkara fitnah ijazah yang sedang diperiksa di PN Jakarta Timur.
Persidangan terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Artinya, masyarakat dapat menyaksikan jalannya sidang secara langsung, termasuk pengunjung dari kedua kubu yang berkepentingan maupun warga yang datang untuk mengikuti proses persidangan. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti seluruh pengunjung dapat masuk ke ruang sidang secara bersamaan. Pengadilan menetapkan jumlah orang yang berada di dalam ruangan mengikuti kapasitas tempat yang tersedia.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Efendi, menjelaskan pada Selasa, 3 November, bahwa ruang sidang hanya mampu menampung sekitar 80 orang. Karena itu, jumlah penonton yang diperbolehkan masuk akan dibatasi agar tidak melampaui daya tampung. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menutup akses publik, melainkan untuk mengatur kehadiran pengunjung secara tertib. Dengan jumlah orang yang sesuai kapasitas, ruang sidang diharapkan tetap nyaman dan kegiatan persidangan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
Bagi pengunjung yang tidak memperoleh tempat di dalam ruang sidang, pengadilan merencanakan penyediaan televisi di area luar. Melalui layar tersebut, masyarakat dapat mengikuti siaran langsung persidangan tanpa harus berada di dalam ruangan. Fasilitas ini menjadi salah satu cara untuk memberikan akses kepada lebih banyak orang, sekaligus menghindari penumpukan di pintu masuk dan koridor. Pengunjung tetap dapat menyimak jalannya sidang, meskipun berada di luar ruang utama.
Pengaturan kapasitas juga membantu petugas menjaga ketertiban ketika jumlah peminat meningkat. Pengunjung perlu memahami bahwa kesempatan menyaksikan sidang secara langsung bergantung pada ketersediaan tempat, sehingga akses masuk dapat diatur sesuai kondisi di lokasi. Penyediaan layar di luar diharapkan menjadi alternatif yang memadai bagi mereka yang tidak dapat masuk. Dengan demikian, prinsip persidangan terbuka untuk umum tetap berjalan berdampingan dengan kebutuhan menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran proses di pengadilan.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menjelaskan bahwa pengamanan sidang ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur disiapkan untuk mencakup bagian dalam maupun luar area persidangan. Pengaturan tersebut dirancang dengan pembagian tiga ring, sehingga pengamanan dapat diterapkan pada beberapa lapisan lokasi. Skema ini menjadi bagian dari antisipasi terhadap situasi di sekitar kantor pengadilan selama sidang berlangsung. Personel akan ditempatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan, bukan berdasarkan satu pola yang kaku.
Ring 1 berada di ruang sidang utama, yakni area inti tempat persidangan berlangsung. Ring 2 mencakup kawasan di sekitar kantor pengadilan, sedangkan ring 3 ditempatkan di luar kantor pengadilan. Pembagian lokasi tersebut memungkinkan petugas menjaga area persidangan sekaligus memantau lingkungan di sekelilingnya. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya berfokus pada ruang sidang, tetapi juga memperhitungkan kawasan yang lebih luas di sekitar gedung pengadilan.
Menurut Alfian, pelibatan personel akan disesuaikan dengan eskalasi situasi dan kebutuhan di lapangan. Artinya, pengaturan dapat menyesuaikan perkembangan keadaan, tanpa menetapkan jumlah personel tertentu yang tidak disampaikan dalam keterangan tersebut. Pola pengamanan juga mencakup langkah terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dapat terlihat oleh masyarakat, sementara pengamanan tertutup dilakukan tanpa selalu tampak secara langsung. Kedua pendekatan itu disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga situasi tetap terkendali di area persidangan dan sekitarnya.
Skema tiga ring tersebut menjelaskan pembagian tanggung jawab berdasarkan kedekatan lokasi dengan ruang sidang. Ring pertama berfokus pada ruang utama, ring kedua pada lingkungan kantor, dan ring ketiga pada area luar kantor. Pengaturan ini memberi ruang bagi aparat untuk menyesuaikan penempatan serta cara pengamanan mengikuti kebutuhan aktual. Keterangan kepolisian tidak merinci jumlah petugas ataupun langkah teknis lainnya, sehingga informasi yang dapat dipastikan adalah cakupan tiga ring dan penggunaan pengamanan terbuka serta tertutup.
Baca juga: Tempat Taco Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang Banyak Ulasan Bagus | Evaluasi Ganjil Genap Jakarta: Dampak Lalu Lintas dan Arah Kebijakan Berikutnya | Polda Metro Jaya Siapkan Pengaturan Lalu Lintas Saat Aksi Buruh di Jakarta 23 kunjungan
