Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi hasil survei evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Survei tersebut memotret penilaian publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan, termasuk dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu temuan yang paling menonjol dalam survei itu berkaitan dengan kondisi psikologis responden. Sebanyak 75 persen responden menyatakan mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi publik karena menunjukkan bahwa sebagian besar peserta survei merasakan adanya tekanan yang mereka kaitkan dengan kebijakan atau keputusan pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan sebagai hasil pengukuran terhadap responden survei, sehingga perlu dipahami sesuai konteks metodologi, pertanyaan, dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Data itu menggambarkan jawaban para responden, bukan kesimpulan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengalami kondisi yang sama. Dengan demikian, angka 75 persen merepresentasikan proporsi peserta survei yang memberikan jawaban tersebut.
Dalam memberikan tanggapan, Gibran menjadi salah satu pihak yang disorot setelah hasil evaluasi itu dipublikasikan. Respons Wakil Presiden tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap penilaian kinerja pemerintahan, terutama terkait dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. Hasil survei CELIOS dan Kabinet Bayangan selanjutnya menjadi bahan perbincangan mengenai bagaimana pemerintah membaca kritik, merespons persepsi publik, serta mengevaluasi pelaksanaan program selama dua tahun terakhir.
Survei ini tidak hanya mencatat tingkat dukungan atau penilaian terhadap pemerintah, tetapi juga menampilkan pengalaman yang dilaporkan oleh responden. Pernyataan mengenai stres menjadi salah satu indikator yang menonjol dalam rilis tersebut. Karena itu, pembacaan atas hasil survei perlu tetap merujuk pada data dan konteks yang disampaikan penyelenggara, tanpa memperluasnya menjadi gambaran tunggal mengenai seluruh kondisi masyarakat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sikap terbuka terhadap hasil survei, kajian, serta kritik yang muncul selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tanggapan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober. Ia menilai berbagai penilaian dari masyarakat maupun lembaga independen perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan bernegara.
Menurut Gibran, survei dan kajian dapat memberikan gambaran mengenai pandangan publik terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, kritik yang disampaikan masyarakat menjadi masukan yang perlu diperhatikan. Pemerintah tidak hanya perlu mendengar dukungan, tetapi juga mencermati catatan dan kekurangan yang disampaikan melalui berbagai saluran.
Gibran menyatakan bahwa seluruh masukan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Perbedaan penilaian, kritik, dan evaluasi dari masyarakat maupun lembaga independen disebut sebagai hal yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, hasil survei dan kajian tidak diposisikan sebagai sesuatu yang harus diabaikan, melainkan sebagai bahan untuk melihat pelaksanaan pemerintahan secara lebih menyeluruh.
Ia juga menyebut masukan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Evaluasi diperlukan agar kebijakan dan pelaksanaan program dapat ditinjau secara berkala, termasuk dengan mempertimbangkan pengalaman masyarakat dalam menerima dampaknya. Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui bagian yang telah berjalan serta aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Gibran menerima hasil survei, kajian, dan kritik sebagai bagian dari proses demokratis. Ia menekankan pentingnya menjadikan berbagai penilaian itu sebagai pertimbangan dalam memperbaiki kinerja pemerintahan, tanpa mengabaikan suara publik dan kajian dari lembaga yang melakukan penilaian secara independen.
Gibran menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik yang ditujukan kepada dirinya, perlu dijawab melalui kinerja yang lebih baik. Kritik tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan, melainkan menjadi dorongan untuk melihat kembali pelaksanaan tugas pemerintah. Dengan menunjukkan hasil kerja yang semakin baik, pemerintah dapat membuktikan kesungguhannya dalam menjalankan amanat dan merespons penilaian publik secara bertanggung jawab.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa tanggapan terhadap kritik bukan terutama disampaikan melalui pernyataan, melainkan melalui perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gibran mengarahkan agar setiap masukan diperlakukan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah perlu menilai kembali apa yang telah dilakukan, mengenali bagian yang belum berjalan secara optimal, serta memastikan bahwa langkah perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.
Ada dua bentuk tindak lanjut yang ditekankan, yakni evaluasi dan perbaikan kebijakan serta evaluasi dan perbaikan cara kerja. Kebijakan perlu ditinjau agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang dihadapi masyarakat. Pada saat yang sama, cara kerja pemerintah juga harus diperbaiki sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, terarah, dan mampu menghasilkan pelayanan yang lebih baik.
Perbaikan pada kebijakan dan cara kerja tersebut diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu membuat kehadiran pemerintah semakin dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi di lapangan. Karena itu, kritik menjadi pengingat agar kinerja terus ditingkatkan dan pelaksanaan pemerintahan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Survei bertajuk “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” memberikan gambaran mengenai penilaian publik dan kelompok ahli terhadap berbagai kebijakan serta kinerja pemerintah. Temuan dalam survei ini perlu dipahami berdasarkan karakteristik responden dan metode pengumpulan data yang digunakan, sehingga hasilnya tidak dilepaskan dari konteks representasi setiap kelompok.
Kelompok masyarakat umum dalam survei tersebut terdiri atas 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, kemudian hasilnya disesuaikan menggunakan pembobotan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjangkau responden dari wilayah yang beragam, meskipun pemilihan sampelnya tidak menggunakan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi.
Selain masyarakat umum, survei juga melibatkan 129 responden dari kelompok ahli. Responden ahli dihimpun menggunakan snowball sampling, yakni metode yang memanfaatkan rekomendasi dari responden awal untuk menemukan partisipan lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan. Perbedaan metode tersebut membuat hasil dari kedua kelompok perlu dibaca dengan mempertimbangkan latar belakang dan karakteristik masing-masing responden.
Dalam temuan lain, sebanyak 76% responden menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Angka ini menunjukkan adanya penilaian kritis terhadap pelaksanaan atau dampak program tersebut, meskipun tidak secara otomatis menjelaskan alasan yang mendasari pilihan setiap responden. Pada isu kebijakan luar negeri, 66% responden menilai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mengukur agenda diplomatik berdasarkan dampak langsungnya terhadap kehidupan publik.
Survei juga mencatat bahwa 96% responden menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Temuan ini menggambarkan kuatnya persepsi publik mengenai masih terbatasnya efektivitas penanganan bencana lingkungan, baik dari sisi pencegahan, respons, maupun penyelesaian masalah secara berkelanjutan.
Baca juga: Buku Islam Ala Prabowo: Kontroversi Penerbitan dan Indikasi Pelanggaran Hukum | Prabowo Subianto Mengakui Kesalahan dalam Pidato: Perlunya Permohonan Maaf | Somasi Terhadap Presiden Prabowo Terkait Keracunan Massal Program MBG
