Tuban – Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyeruak. Kali ini datang dari warga Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Melalui akun Media Informasi Orang Tuban, warganet bernama Rindhowati Tri Wulaningsih menyoroti buruknya kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Minta tolong untuk pemerintah, tolong dievaluasi kembali MBG yang beroperasi di Desa Wangun. Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi lagi, dari segi dana dan karyawannya,” tulisnya.
Unggahan tersebut segera memicu reaksi berantai dari warga lainnya. Banyak yang mengaku mengalami hal serupa, bahkan menyebut program yang seharusnya menyehatkan itu kini justru menimbulkan rasa khawatir.
Sumber di lapangan menyebut, menu yang disajikan kerap tak sesuai standar gizi — ada yang hambar, tak layak konsumsi, bahkan disajikan tanpa variasi yang cukup. “Anak-anak akhirnya memilih tidak makan. Padahal itu program dari pemerintah,” ujar salah satu orang tua murid yang enggan disebut namanya.
Kritik ini bukan yang pertama. Sejak peluncuran MBG di sejumlah wilayah Tuban, keluhan tentang menu asal-asalan dan dugaan penyimpangan dana operasional kerap muncul. Namun hingga kini, publik belum melihat langkah konkret dari pihak terkait untuk memperbaiki sistemnya.
Pertanyaan besar pun muncul:
Apakah ada audit rutin terhadap penyedia jasa MBG di desa?
Bagaimana mekanisme pengawasan dana publik yang digunakan?
Dan mengapa keluhan masyarakat seolah terus diabaikan?
Pengamat kebijakan publik menilai, lemahnya pengawasan bisa menjadi celah terjadinya ketidakteraturan dalam pelaksanaan program. “Kalau menu semakin tidak layak, sementara anggaran tetap besar, wajar publik mencurigai adanya penyimpangan atau kelalaian. Pemerintah wajib turun tangan,” ujarnya.
Program MBG yang digagas untuk menekan angka kekurangan gizi anak sekolah kini menghadapi ujian kepercayaan. Jika tidak segera dievaluasi, program yang seharusnya membawa manfaat bisa berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.
Warga berharap Pemkab Tuban segera bertindak cepat, melakukan pemeriksaan terhadap penyedia MBG di Desa Wangun, serta membuka data penggunaan dana secara transparan. Karena pada akhirnya, makan bergizi bukan sekadar slogan — melainkan hak anak yang harus dijamin negara.
