JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/26). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Bamsoet masuk dalam jajaran Wantimpres bersama 25 tokoh nasional dari berbagai latar belakang, dengan Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Pengangkatan tersebut menempatkan Bamsoet dalam posisi strategis untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan membawa pengalaman panjang di lembaga legislatif, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan politik.
“Saya memandang amanah sebagai Anggota Wantimpres sebagai kelanjutan dari pengabdian di lembaga yang berbeda. Selama hampir 20 tahun berada di parlemen, saya belajar bahwa setiap kebijakan negara membutuhkan pertimbangan yang matang, melihat persoalan dari berbagai sudut, sekaligus mendengar suara masyarakat. Pengalaman tersebut akan saya bawa dalam menjalankan amanah sebagai Wantimpres,” ujar Bamsoet usai dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/26).
Penunjukan Bamsoet berkaitan erat dengan rekam jejaknya sebagai tokoh parlemen. Bamsoet pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Ketua Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM dan keamanan pada 2016-2018, Ketua DPR RI ke-20 pada 2018-2019, hingga Ketua MPR RI periode 2019-2024. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII pada Pemilu 2009 dan terus memperoleh kepercayaan sebagai wakil rakyat dalam pemilu-pemilu berikutnya. Rekam jejak panjang tersebut membuat Bamsoet memiliki pengalaman langsung dalam proses legislasi, pengawasan, penganggaran, serta dinamika hubungan antarlembaga negara.
“Saya melihat pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR memberikan perspektif yang cukup lengkap mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kebijakan publik, bagaimana aspirasi masyarakat masuk ke dalam proses politik, dan bagaimana lembaga negara harus membangun komunikasi agar keputusan yang diambil dapat berjalan efektif. Karena itu, saya akan berusaha memberikan pertimbangan yang objektif, berbasis data dan kepentingan nasional,” kata Bamsoet.
Di lingkungan Partai Golkar, perjalanan politik Bamsoet juga berlangsung panjang. Ia pernah dipercaya menjadi Bendahara Umum Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie. Setelah itu, Bamsoet menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dan kemudian kembali dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Pengalaman tersebut mempertemukan Bamsoet dengan berbagai dinamika internal partai, proses pengambilan keputusan politik, kaderisasi, serta hubungan partai dengan masyarakat dan lembaga negara.
“Pengalaman di Partai Golkar mengajarkan saya bahwa politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Saya pernah berada di berbagai posisi dalam partai dengan kepemimpinan yang berbeda. Dari sana saya memahami pentingnya menjaga komunikasi, menghormati perbedaan pandangan, dan mencari titik temu ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan kebangsaan,” tutur Bamsoet.
Dengan pelantikan tersebut, Bamsoet menjadi satu-satunya anggota DPR RI yang masih aktif yang masuk dalam jajaran Wantimpres baru. Komposisi Wantimpres 2026 sendiri memperlihatkan keberagaman latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi, purnawirawan TNI dan Polri, pengusaha, mantan pejabat negara, hingga tokoh politik dan profesional. Di dalamnya terdapat antara lain Pratikno, Hatta Rajasa, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Jusuf Hamka, Tahir, Anwar Usman, Ignasius Jonan dan sejumlah tokoh lainnya.
“Keberagaman latar belakang anggota Wantimpres justru menjadi kekuatan. Ada pengalaman pemerintahan, parlemen, militer, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat sipil. Tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman itu dapat diramu menjadi masukan yang konstruktif bagi Presiden. Wantimpres harus mampu memberikan pandangan yang jernih, termasuk ketika sebuah kebijakan membutuhkan koreksi atau penyempurnaan,” tegas Bamsoet.
Perjalanan Bamsoet di parlemen juga telah mendapatkan pengakuan negara. Pada 14 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Bamsoet atas jasa dan sumbangsihnya selama menjalankan tugas sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Sekretariat Negara mencatat Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Bamsoet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/TK/TH 2024 dan 108/TK/TH 2024.
“Bintang Mahaputera Adipradana merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Saya menerimanya sebagai penghargaan negara terhadap kerja kelembagaan yang dilakukan bersama seluruh pimpinan dan anggota MPR RI. Karena itu, penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada keluarga besar MPR dan seluruh pihak yang selama ini bekerja bersama dalam menjalankan amanah konstitusi,” ujar Bamsoet.
Sebelumnya, pada tahun 2020, Bamsoet juga menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Sekretariat Negara mencatat Bambang Soesatyo sebagai salah satu penerima Bintang Jasa Utama dalam rangkaian penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan 2020, dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 52/TK/Tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan berkaitan dengan pengabdiannya sebagai Ketua DPR RI periode 2018-2019.
Selain kedua tanda kehormatan tersebut, Bamsoet juga pernah menerima sejumlah penghargaan dan brevet kehormatan, antara lain Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto 2023, Brevet Baret Ungu Korps Marinir sebagai Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas I Pesawat Tempur sebagai Warga Kehormatan TNI AU, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam sebagai Warga Kehormatan TNI AL, serta brevet Warga Kehormatan Brimob Polri dan brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN). Bamsoet juga pernah menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama yang diserahkan langsung oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Rekam penghargaan tersebut melengkapi perjalanan pengabdian Bamsoet yang selama ini banyak bersinggungan dengan isu pertahanan, keamanan, hukum dan ketatanegaraan.
“Berbagai penghargaan dan tanda kehormatan yang pernah saya terima tidak boleh dilihat sebagai tujuan akhir. Justru setiap penghargaan harus menjadi pengingat bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan manfaat. Sekarang amanah itu bertambah melalui Wantimpres, sehingga saya harus bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga kepercayaan Presiden serta masyarakat,” kata Bamsoet.
Dengan latar belakang panjang di parlemen, pengalaman dalam Partai Golkar, serta keterlibatan dalam berbagai isu hukum, politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi, Bamsoet membawa pengalaman politik praktis sekaligus pengalaman kelembagaan ke dalam Wantimpres. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis karena memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai bidang yang ditugaskan. Bamsoet mengatakan pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR akan menjadi bekal untuk memahami konsekuensi kebijakan dari perspektif parlemen dan masyarakat.
“Saya ingin menjalankan tugas ini dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Masukan kepada Presiden harus berangkat dari data, konstitusi, kepentingan masyarakat dan kemampuan negara dalam melaksanakannya. Kalau ada kebijakan yang sudah tepat, tentu harus diperkuat. Kalau ada yang masih memiliki ruang perbaikan, harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Prinsipnya, Wantimpres harus menjadi bagian dari proses memperkuat kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional,” pungkas Bamsoet.
Pewarta: Abdul Latif
