Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan disiplin waktu yang ketat dalam rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, peserta rapat yang datang terlambat, bahkan hanya satu hingga dua menit, dapat diminta untuk tidak mengikuti rapat. Aturan ini menegaskan bahwa kehadiran tepat waktu dipandang sebagai bagian penting dari pelaksanaan agenda pemerintahan, bukan sekadar kebiasaan kerja yang dapat diabaikan. Langkah itu sekaligus memberi pesan bahwa setiap peserta perlu menghormati jadwal dan waktu pihak lain yang telah hadir. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena batas toleransinya sangat singkat, sementara rapat pemerintahan kerap melibatkan banyak pejabat dan memerlukan koordinasi yang terencana.
Pramono menyampaikan penjelasan mengenai penerapan disiplin tersebut di Jakarta Timur pada Minggu, 25 Oktober 2026. Ia menerangkan bahwa ketentuan itu berlaku dalam konteks rapat resmi di lingkungan Pemprov DKI, dengan tujuan menjaga agar kegiatan dapat dimulai sesuai jadwal. Dengan demikian, peserta yang hadir tepat waktu tidak harus menunggu terlalu lama karena keterlambatan pihak lain. Penerapan aturan juga menempatkan tanggung jawab pada setiap undangan untuk mengatur perjalanan dan persiapan sebelum agenda dimulai. Dalam kegiatan pemerintahan yang jadwalnya padat, ketepatan waktu dapat membantu kelancaran pembahasan serta penggunaan waktu kerja secara lebih efektif.
Penegasan mengenai ruang lingkup aturan penting agar kebijakan ini tidak dipahami sebagai larangan umum bagi ASN yang terlambat dalam semua keadaan. Ketentuan yang disampaikan Pramono menyasar ketepatan waktu dalam agenda rapat pemerintahan, bukan aktivitas di luar konteks tersebut. Permintaan untuk tidak mengikuti rapat merupakan konsekuensi terkait keterlambatan pada agenda yang telah ditetapkan, bukan pembatasan kehadiran pegawai di tempat kerja secara menyeluruh. Karena itu, perhatian utama kebijakan ini adalah kedisiplinan peserta terhadap jadwal rapat dan penghormatan terhadap agenda bersama. ASN di lingkungan Pemprov DKI diharapkan mencermati waktu pelaksanaan rapat serta hadir sebelum kegiatan dimulai, sehingga pembahasan dapat berjalan tertib dan sesuai rencana.
Sebelum Pramono menekankan disiplin waktu, keterlambatan rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap dipandang sebagai hal yang biasa. Kebiasaan tersebut membuat jadwal yang telah ditetapkan tidak selalu menjadi patokan waktu dimulainya pembahasan. Pramono menyebut, rapat di Balai Kota sebelumnya dapat mundur hingga 30 menit dari jadwal. Gambaran itu menunjukkan bahwa kemunduran waktu bukan hanya terjadi sesekali dalam hitungan menit, melainkan dapat berlangsung cukup lama. Perubahan sikap terhadap ketepatan waktu pun menjadi penting agar jadwal rapat tidak terus dianggap sekadar perkiraan.
Pramono kini menegaskan bahwa keterlambatan, termasuk hanya satu atau dua menit, tidak semestinya disepelekan. Penekanan tersebut memperlihatkan bahwa disiplin dimulai dengan menghargai waktu yang sudah disepakati, bukan menunggu keterlambatan menjadi panjang sebelum dianggap sebagai masalah. Dengan cara pandang itu, selisih kecil dari jadwal tetap dinilai sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Ketepatan waktu menjadi ukuran sikap peserta terhadap agenda bersama dan terhadap waktu peserta lain. Karena itu, rapat semestinya berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa membiasakan pemakluman atas keterlambatan, sekecil apa pun.
Pramono juga menyampaikan sikap tegas mengenai peserta yang datang terlambat: lebih baik tidak mengikuti rapat daripada membuat rapat ikut terlambat. Pernyataan tersebut menempatkan kelancaran jadwal sebagai hal yang harus dijaga, bukan dikorbankan untuk menunggu peserta yang belum hadir. Maknanya, rapat tidak semestinya menunda dimulainya pembahasan hanya karena ada orang yang datang melewati waktu yang ditentukan. Sikap itu sekaligus memberi batas yang jelas terhadap kebiasaan lama, ketika keterlambatan dapat diterima dan rapat bisa mundur jauh dari jadwal. Melalui penegasan tersebut, Pramono mendorong perubahan kebiasaan menuju pelaksanaan rapat yang lebih tepat waktu di lingkungan Pemprov DKI.
Kebijakan untuk memperketat ketepatan waktu rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dipahami sebagai bagian dari upaya Pramono membangun budaya korporat dalam pemerintahan. Disiplin terhadap jadwal bukan sekadar aturan teknis mengenai kapan rapat dimulai, melainkan cerminan cara kerja yang menghargai komitmen bersama. Dalam organisasi publik, kebiasaan hadir dan memulai kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan diharapkan membantu membentuk lingkungan kerja yang lebih tertib, terencana, dan bertanggung jawab. Arah kebijakan ini juga menempatkan pengelolaan waktu sebagai unsur penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari aparatur, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk berkoordinasi dan mengambil keputusan secara cermat.
Salah satu harapan dari penerapan disiplin tersebut adalah mendorong aparatur sipil negara agar semakin menghargai waktu, baik waktu pribadi maupun waktu rekan kerja dan masyarakat. Rapat yang dimulai sesuai jadwal diharapkan dapat menggunakan waktu peserta secara lebih efisien, sehingga pembahasan memiliki ruang yang cukup dan agenda dapat diarahkan dengan jelas. Penataan waktu juga dapat menjadi dorongan untuk menyiapkan bahan sebelum pertemuan, menetapkan tujuan pembahasan, serta menghindari keterlambatan yang berulang. Dengan demikian, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas rapat, bukan semata-mata mengejar kecepatan atau membatasi diskusi yang diperlukan dalam proses pemerintahan.
Disiplin waktu juga diharapkan memperkuat profesionalisme aparatur. Konsistensi dalam memenuhi jadwal dapat menunjukkan sikap menghormati tanggung jawab dan kesepakatan kerja, sekaligus mendukung koordinasi ant unit pemerintahan. Pada akhirnya, arah kebijakan ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik: waktu dan perhatian aparatur diharapkan dapat dikelola secara lebih baik agar tugas pemerintahan berlangsung tertib dan kebutuhan warga memperoleh perhatian. Namun, tujuan tersebut merupakan harapan yang ingin didorong melalui perubahan budaya kerja, bukan bukti bahwa efektivitas rapat atau mutu pelayanan telah meningkat. Dampaknya tetap bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, dukungan pimpinan, serta kemampuan setiap perangkat daerah menerapkan disiplin secara proporsional dalam pekerjaan sehari-hari.
Selain menekankan ketepatan waktu rapat, Pramono menyampaikan prinsip yang ia terapkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ia mengklaim tidak mengambil keputusan secara pribadi di luar forum rapat. Menurut keterangannya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dibahas secara terbuka bersama pihak-pihak terkait. Dengan demikian, rapat menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan, menguji pertimbangan, dan membicarakan langkah yang akan diambil sebelum keputusan ditetapkan.
Pramono menyatakan bahwa keterbukaan dalam pembahasan diperlukan agar keputusan tidak hanya bertumpu pada pandangan satu orang. Forum rapat, menurut penjelasannya, memberi kesempatan bagi jajaran pemerintah untuk menyampaikan masukan dan memahami alasan di balik suatu kebijakan. Ia juga menegaskan bahwa keputusan dibicarakan secara bersama, bukan ditentukan di luar proses tersebut secara sepihak. Keterangan itu merupakan penjelasan Pramono mengenai cara kerja yang ia kehendaki di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Prinsip tersebut berkaitan dengan upaya membangun budaya kerja yang lebih tertib dan profesional. Ketepatan waktu rapat membantu memastikan pembahasan berlangsung sesuai agenda, sementara proses pengambilan keputusan yang terbuka dapat memberi ruang bagi koordinasi dan pertukaran informasi. Pramono mengaitkan pola kerja demikian dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih teratur. Dalam kerangka yang ia sampaikan, disiplin waktu dan keterbukaan pembahasan bukan sekadar tata cara internal, melainkan bagian dari cara jajaran pemerintah menjalankan tanggung jawabnya.
Budaya kerja yang ingin dibangun itu juga diarahkan pada pelayanan masyarakat. Pramono menyampaikan bahwa pemerintahan perlu bekerja secara tertib dan profesional agar pelaksanaan tugas serta tindak lanjut kebijakan dapat dikelola dengan baik. Keputusan yang dibahas di dalam forum, sebagaimana ia klaim, diharapkan memiliki proses pertimbangan bersama dan mendukung koordinasi antarpihak.
Baca juga: Dukungan Pemprov Jakarta dalam Penanganan Penyulundupan Kacang Tanah
