Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kinerja PT Timah Tbk, perusahaan yang termasuk dalam badan usaha milik negara. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut perusahaan tersebut mencatat kenaikan laba hingga 900 persen dalam kurun waktu satu tahun. Angka itu menjadi sorotan karena menunjukkan perubahan yang sangat besar dibandingkan kondisi sebelumnya yang kerap dikaitkan dengan kerugian dalam laporan keuangan PT Timah.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya perbedaan mencolok capaian terbaru dan masa ketika perusahaan sering mengalami tekanan kinerja. Sebelum disebut membukukan lonjakan laba tersebut, PT Timah berulang kali berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangannya. Karena itu, kenaikan sebesar 900 persen dipandang sebagai perkembangan penting dalam perjalanan perusahaan, terutama dalam konteks pengelolaan badan usaha milik negara.
Prabowo menempatkan perubahan kinerja PT Timah sebagai salah satu contoh capaian yang patut diperhatikan. Penyebutan angka tersebut tidak hanya menekankan besarnya pertumbuhan laba, tetapi juga memperlihatkan kontras dengan pemberitaan mengenai kerugian yang sebelumnya melekat pada perusahaan. Dengan demikian, inti pernyataan Presiden adalah bahwa PT Timah kini menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dalam satu tahun terakhir dibandingkan periode sebelumnya.
Informasi ini sekaligus menegaskan perhatian pemerintah terhadap performa perusahaan negara. Namun, pernyataan mengenai kenaikan laba tersebut perlu dipahami sesuai konteks yang disampaikan, yakni perbandingan hasil terbaru dan kondisi ketika PT Timah sering mencatat kerugian. Tanpa menambahkan rincian keuangan lain, capaian 900 persen menjadi pokok informasi yang disampaikan Prabowo tentang perubahan kinerja perusahaan tersebut.
Prabowo menyampaikan penjelasan tersebut dalam pidatonya pada acara penyerahan hasil penagihan denda administratif bidang kehutanan senilai Rp13.241.335.681.910,13. Kegiatan itu berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan yang berlangsung tanpa izin dan berpotensi merugikan negara.
Menurut Prabowo, pemerintah telah mengambil kembali penguasaan atas kawasan tambang ilegal seluas sekitar 14 ribu hektare. Selain itu, terdapat ratusan tambang yang kini telah dikuasai dan berada dalam proses penataan. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta mengembalikan manfaat sumber daya alam kepada negara dan masyarakat. Penguasaan kembali lahan tambang juga diharapkan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas akibat kegiatan tanpa pengendalian.
Prabowo turut menyinggung penyelundupan timah di Pulau Bangka. Pemerintah, menurut keterangannya, telah melakukan mitigasi sehingga praktik tersebut dapat dikurangi secara signifikan. Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat sebagian penyelundupan yang lolos dari pengawasan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengendalian distribusi timah membutuhkan pengawasan berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta penindakan terhadap jaringan yang memanfaatkan celah dalam tata niaga komoditas tersebut.
Penertiban terhadap PT Timah juga dilakukan secara tegas sebagai bagian dari pembenahan sektor pertambangan. Penegakan aturan diarahkan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan, kewajiban lingkungan, dan ketentuan penerimaan negara. Pemerintah berupaya menghubungkan penertiban tambang, pemberantasan penyelundupan, dan pemulihan aset agar pengelolaan timah menjadi lebih transparan. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada rantai pasok dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keterkejutannya ketika mengetahui jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia mencapai 1.074 perusahaan. Informasi tersebut baru ia ketahui setelah mulai menjabat sebagai presiden. Angka itu, menurut Prabowo, jauh lebih besar dibandingkan pemahamannya sebelum menduduki jabatan tersebut.
Sebelumnya, Prabowo mengaku memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300 perusahaan. Perbedaan perkiraan awal dan data yang ia temukan kemudian menjadi sorotan dalam penilaiannya terhadap tata kelola perusahaan negara. Ia menyampaikan bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, terutama karena tidak seluruh perusahaan menunjukkan kinerja yang baik.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyebut sebagian besar BUMN mengalami kerugian. Keterangan itu disampaikan sebagai gambaran umum mengenai kondisi perusahaan negara yang jumlahnya mencapai lebih dari seribu entitas. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian besarnya jumlah BUMN dan hasil yang diberikan, tanpa merinci kondisi masing-masing perusahaan.
Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang menjadi perhatian Prabowo bukan hanya mengenai besaran keuntungan suatu perusahaan, melainkan juga struktur dan jumlah keseluruhan BUMN. Ia menilai perlu ada pemahaman yang lebih jelas mengenai banyaknya perusahaan yang berada di bawah kepemilikan negara, termasuk kinerja umum yang dihasilkan. Namun, dalam pernyataan itu, Prabowo tidak memperluas penjelasan mengenai perusahaan tertentu maupun langkah khusus yang akan diambil terhadap BUMN yang mengalami kerugian.
Perbandingan perkiraan sekitar 300 BUMN dan jumlah 1.074 perusahaan memperlihatkan betapa besar perbedaan informasi yang sebelumnya ia pahami. Bagi Prabowo, temuan tersebut menjadi hal yang mengejutkan sekaligus menegaskan bahwa jumlah BUMN perlu mendapat perhatian. Ia mengaitkan tingginya jumlah perusahaan itu dengan kenyataan bahwa sebagian besar di antaranya disebut masih mencatat kerugian.
Sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), Prabowo menyebut rencana konsolidasi perusahaan negara dalam satu manajemen. Wadah yang disebut untuk menjalankan langkah tersebut adalah Danantara, yang diperkenalkan sebagai dana kedaulatan bangsa Indonesia. Melalui konsolidasi ini, pengelolaan BUMN diharapkan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pentingnya meningkatkan efisiensi serta memastikan aset negara dikelola secara optimal. Kinerja PT Timah yang disebut mencatat lonjakan laba hingga 900 persen dalam setahun menjadi salah satu gambaran bahwa perbaikan tata kelola dan strategi bisnis dapat berdampak besar terhadap hasil perusahaan. Namun, pencapaian satu perusahaan tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh BUMN. Karena itu, konsolidasi melalui Danantara diposisikan sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan, menyatukan arah kebijakan, dan mendorong kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian.
Prabowo juga menyampaikan keinginan untuk menutup BUMN yang terus mengalami kerugian agar tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gagasan tersebut menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan keuangan negara sekaligus perlunya evaluasi terhadap perusahaan yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya. Meski demikian, sumber informasi ini baru memuat rencana dan arah kebijakan secara umum. Tidak terdapat rincian mengenai BUMN mana yang akan ditutup, kriteria yang akan digunakan, maupun kapan kebijakan tersebut mulai dilaksanakan. Dengan demikian, dampak konsolidasi Danantara dan rencana penutupan perusahaan yang merugi masih menunggu penjelasan serta keputusan lebih lanjut dari pemerintah.
