Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tersebut ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana, menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi itu. Pemerintah menilai pemulihan tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki kerusakan yang sudah terlihat, tetapi juga perlu menangani kondisi sungai agar risiko banjir susulan dapat ditekan. Normalisasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga agar pekerjaan pemulihan dapat bertahan dan warga tidak terus menghadapi gangguan serupa.
Urgensi kebijakan ini berkaitan dengan banjir susulan yang masih terjadi di kawasan terdampak. Meski sejumlah lokasi telah dibersihkan dan infrastruktur mulai diperbaiki, aliran banjir kembali merusak sebagian hasil pekerjaan tersebut. Jalan dan jembatan termasuk fasilitas yang terdampak, sementara beberapa kawasan yang sebelumnya dibersihkan dari lumpur kembali mengalami kerusakan atau tertutup material. Keadaan itu membuat proses pemulihan harus berulang, menghambat akses dan aktivitas masyarakat, serta menambah beban pekerjaan bagi pemerintah dan petugas di lapangan. Karena itu, percepatan penanganan sungai dipandang sebagai langkah yang perlu berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sedikitnya terjadi 41 kali banjir susulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak April hingga Oktober 2026. Jumlah kejadian tersebut menggambarkan bahwa dampak bencana belum sepenuhnya berhenti, meskipun penanganan darurat dan pemulihan telah dilakukan. Tito menyampaikan keterangan itu seusai mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Dalam konteks tersebut, instruksi untuk menormalisasi 137 sungai menjadi respons terhadap gangguan berulang yang menghambat pemulihan. Penanganan yang dipercepat diharapkan membantu mengurangi risiko kerusakan berikutnya, menjaga akses warga, dan mencegah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak ketika banjir datang lagi.
Data penanganan pascabanjir mencatat 137 sungai terdampak di tiga provinsi di Sumatra. Sebarannya meliputi 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatra Barat sebagai provinsi dengan sungai terdampak terbanyak dalam pendataan ini, disusul Sumatra Utara dan Aceh. Angka-angka itu menjadi gambaran cakupan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memulihkan aliran sungai setelah banjir.
Normalisasi sungai menjadi prioritas yang secara khusus ditekankan Presiden Prabowo dalam upaya penanganan dampak bencana. Pekerjaan ini mencakup pemulihan kondisi alur sungai agar aliran air dapat berlangsung lebih baik. Dengan jumlah sungai terdampak yang tersebar di tiga provinsi, penanganan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi. Prioritas tersebut tidak berarti pekerjaan pada muara diabaikan, melainkan menegaskan fokus utama yang diberikan kepada normalisasi sungai.
Di samping pekerjaan pada sungai, pemerintah juga menangani 38 muara di tiga provinsi tersebut. Dari keseluruhan muara yang tercatat, tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam pengerjaan, dan 20 belum tertangani. Rincian progres ini menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan telah tuntas, sementara sejumlah lokasi masih membutuhkan tindak lanjut. Muara yang belum tertangani menjadi bagian dari cakupan pekerjaan yang masih perlu diperhatikan seiring berjalannya penanganan pascabanjir.
Normalisasi muara berjalan bersamaan dengan upaya normalisasi sungai dan merupakan bagian dari penanganan yang lebih luas. Namun, dalam arahan prioritasnya, Prabowo secara khusus menempatkan normalisasi sungai sebagai fokus utama. Karena itu, angka 137 sungai terdampak dan progres 38 muara menggambarkan dua lingkup pekerjaan yang saling berkaitan, tetapi memiliki rincian capaian masing-masing. Penyampaian jumlah terdampak serta status pekerjaan membantu memperlihatkan skala kebutuhan dan tahap pelaksanaan di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Progres tersebut dapat menjadi acuan untuk memahami pekerjaan yang sudah rampung, sedang berlangsung, dan masih menunggu penanganan, tanpa mengaburkan prioritas pada sungai.
Percepatan normalisasi 137 sungai pascabanjir di tiga provinsi Sumatra membutuhkan pembagian tugas yang jelas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat. Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai pelaksana utama pekerjaan, dengan tanggung jawab mempercepat penanganan alur sungai dan koordinasi kegiatan di lapangan. Dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan serentak sesuai kebutuhan di setiap wilayah. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan penanganan disesuaikan dengan kondisi sungai dan dampak banjir setempat.
Pemerintah daerah didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat pekerjaan di wilayah masing-masing. Penggunaan dana itu mencakup dukungan terhadap normalisasi sungai dan penguatan tanggul, terutama pada kawasan yang membutuhkan perlindungan lebih baik dari luapan air. Peran daerah penting karena pemerintah setempat dapat mengidentifikasi titik rawan, mengatur kebutuhan pelaksanaan, serta menyelaraskan pekerjaan dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, upaya pusat tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh langkah konkret di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Presiden Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri untuk membantu pekerjaan teknis, terutama melalui unsur zeni. Personel tersebut dapat mendukung pembersihan sedimentasi yang menghambat aliran sungai serta pembangunan tanggul di sekitar aliran. Keterlibatan aparat diharapkan membantu mempercepat pekerjaan fisik, bersama kementerian dan pemerintah daerah, tanpa mengubah tanggung jawab utama Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana. Selain penanganan langsung di sungai, pemerintah merencanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam pemulihan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengendalikan risiko selama normalisasi dan penguatan tanggul berlangsung. Pengaturan peran lintas lembaga tersebut diarahkan agar pengerahan tenaga, anggaran, dan dukungan teknis saling melengkapi, sekaligus memberi perhatian pada kebutuhan masing-masing wilayah terdampak.
Tito menilai normalisasi sungai perlu segera dilakukan karena kondisi alur sungai pascabanjir dapat berubah akibat tingginya sedimentasi. Material yang terbawa arus dan mengendap di dasar sungai berpotensi mengurangi kapasitas aliran. Ketika hujan kembali turun, air yang tidak tertampung dengan baik dapat meluap melewati tanggul dan menggenangi kawasan di sekitarnya. Risiko tersebut membuat pekerjaan normalisasi penting sebagai bagian dari upaya mencegah banjir berulang di wilayah terdampak.
Menurut Tito, persoalan sedimentasi perlu diperhatikan agar penanganan pascabanjir tidak berhenti pada pemulihan setelah air surut. Jika endapan dibiarkan menumpuk, sungai dapat semakin sulit mengalirkan air saat debit meningkat. Luapan yang terjadi kembali bukan hanya mengancam permukiman, tetapi juga dapat menambah beban warga dan pemerintah daerah yang sedang menangani dampak bencana sebelumnya. Karena itu, normalisasi terhadap sungai-sungai yang terdampak menjadi salah satu perhatian dalam pemulihan di tiga provinsi Sumatra.
Di samping pekerjaan tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan kembali status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas. Status ini memungkinkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan darurat serta mempercepat penanganan bagi warga terdampak. Kebijakan itu memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk merespons keadaan sesuai besarnya dampak, terutama ketika kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dengan segera. Tito telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi. Surat tersebut berkaitan dengan kemungkinan penetapan kembali status tanggap darurat, tanpa mengubah kewenangan daerah untuk mempertimbangkan kondisi bencana yang dihadapi. Dengan demikian, kesiapan menghadapi luapan sungai dan respons terhadap bencana susulan menjadi bagian penting dari penanganan pascabanjir. Normalisasi diharapkan membantu mengurangi risiko akibat sedimentasi, sementara status tanggap darurat dapat mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan warga apabila dampak bencana kembali meluas.
Baca juga: Open Tournament Drone Race Piala Panglima TNI Diikuti Peserta dari Tujuh Provinsi | Prabowo Minta Perkembangan 100 Kampung Nelayan yang Ditargetkan Beroperasi pada 2026 98 kunjungan
