Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipercepat di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum untuk membahas perkembangan penanganan sekaligus memastikan langkah pemerintah berjalan secara cepat dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan persoalan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Menurut dia, presiden memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut dan meminta seluruh pihak terkait memperkuat upaya penanganan di lapangan. Percepatan itu mencakup pelaksanaan langkah-langkah yang telah disiapkan pemerintah serta koordinasi antarlembaga agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara efektif.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada presiden. Laporan itu menjadi bagian penting dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan operasi dan kebutuhan tindak lanjut di sejumlah daerah. Arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi prioritas yang harus dikerjakan secara serius, dengan pemantauan berkelanjutan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait. Pemerintah juga diarahkan untuk memastikan setiap perkembangan dapat segera dilaporkan sehingga keputusan berikutnya dapat diambil tanpa menunggu terlalu lama.
Pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Penetapan wilayah prioritas tersebut menjadi dasar bagi BNPB dan unsur terkait untuk mempercepat operasi, terutama di kawasan yang memiliki risiko kebakaran luas serta berpotensi menimbulkan kabut asap. Dari enam provinsi itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan disebut sebagai dua wilayah yang menjadi perhatian. Adapun empat provinsi lainnya tidak dirinci dalam bahan informasi yang tersedia.
Di Kalimantan Tengah, salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah Tanjung Puting atau kawasan di sekitar taman nasional. Wilayah tersebut dipandang penting karena menjadi habitat berbagai satwa yang harus dilindungi. Kebakaran di sekitar kawasan konservasi tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga dapat mengganggu ruang hidup satwa dan memperbesar dampak ekologis. Karena itu, langkah penanganan diarahkan untuk membatasi perluasan api sekaligus menjaga kawasan bernilai penting tersebut.
Laporan BNPB menyebutkan bahwa operasi helikopter telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla. Pesawat digunakan untuk mendukung pemantauan dan tindakan dari udara, khususnya dalam menghadapi titik api yang sulit dijangkau. Namun, operasi kemudian lebih dioptimalkan melalui jalur darat. Pergeseran fokus ini dilakukan karena kabut asap yang tebal menyulitkan jangkauan dan efektivitas penanganan dari udara. Tim darat dinilai dapat bergerak lebih dekat ke lokasi kebakaran, menelusuri kondisi lapangan, serta melakukan pemadaman secara langsung. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi operasi disesuaikan dengan situasi aktual di masing-masing wilayah. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan unsur lapangan tetap diperlukan agar sumber api dapat dikendalikan secara cepat, sementara keselamatan masyarakat serta perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi pertimbangan utama.
Operasi darat menjadi salah satu pendekatan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Istilah ini merujuk pada pemadaman yang dilakukan dari permukaan tanah, bukan operasi militer sebagaimana mungkin dipahami oleh sebagian masyarakat. Dudung menjelaskan bahwa pengerahan personel melalui jalur darat diperlukan untuk mendukung penanganan titik api yang tidak mudah dijangkau dari udara.
Dalam pelaksanaannya, tim menggunakan berbagai sarana, mulai dari kendaraan dan mobil operasional hingga alat berat serta peralatan pemadaman lainnya. Perlengkapan tersebut membantu petugas membuka atau memperbaiki akses, membawa air dan logistik, serta mencapai area yang berada jauh dari jalan utama. Jalur darat juga menjadi penting ketika kondisi medan, vegetasi, atau jarak membuat penggunaan helikopter kurang efektif.
Kondisi wilayah Kalimantan Tengah turut menambah tantangan dalam operasi ini. Sebagian lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dilalui, dengan karakter lahan dan lingkungan yang membutuhkan kehati-hatian. Laporan mengenai keberadaan satwa, termasuk buaya dan harimau, menunjukkan bahwa petugas tidak hanya menghadapi api dan asap, tetapi juga harus memperhitungkan keselamatan saat bergerak menuju titik kebakaran. Karena itu, akses ke lokasi perlu direncanakan secara cermat dengan dukungan kendaraan, alat berat, serta koordinasi antarpetugas.
Operasi helikopter tetap telah dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan pemadaman dari udara. Namun, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan membuat pesawat tidak selalu mampu menjangkau titik kebakaran secara optimal. Dalam situasi tersebut, operasi darat berfungsi melengkapi upaya udara. Kombinasi kedua metode memungkinkan penanganan dilakukan sesuai kondisi lapangan, sekaligus mempercepat respons terhadap titik api yang tersebar di wilayah yang luas.
Presiden Prabowo Subianto menilai upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan secara maksimal. Penanganan tersebut mencakup pengerahan personel, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta operasi darat yang diprioritaskan di enam provinsi dengan risiko kebakaran tinggi. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI dan Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, serta seluruh pihak yang terlibat langsung di lapangan.
Apresiasi itu sejalan dengan laporan yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Ia menyebut capaian penanganan berada di kisaran 692 hektare per hari. Angka tersebut menggambarkan capaian penanganan dalam konteks operasi yang berlangsung, sekaligus menunjukkan besarnya dukungan personel dan sumber daya untuk mengendalikan titik-titik api serta mencegah perluasan wilayah terdampak.
Mitigasi tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Pemerintah juga mengandalkan pengendalian cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi kekeringan dan menjaga kondisi lingkungan tetap mendukung pencegahan. Langkah ini perlu berjalan beriringan dengan pemantauan lapangan, pemetaan wilayah rawan, dan respons cepat terhadap indikasi munculnya api.
Prabowo mengarahkan agar pencegahan dilakukan secara presisi sejak tingkat daerah, sebelum api muncul. Koordinasi perlu melibatkan masyarakat peduli, Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah sehingga peringatan dini serta edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Kampanye pencegahan karhutla juga diminta dilakukan secara masif kepada gubernur di enam provinsi fokus, pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Secara khusus, BNPB diminta memperkuat berbagai langkah penanganan di lapangan agar pencegahan, pemadaman, dan pemulihan dapat berlangsung terpadu.
Baca juga: Operasi Penanganan Karhutla Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
