JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 20 September 2026, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan perhatian serius terhadap pencopotan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), Muhammad Masyhud, oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Langkah ini, meskipun menunjukkan ada perhatian dari pihak pemerintah terhadap isu keselamatan pelayaran nasional, dianggap oleh Lasarus sebagai tindakan yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dan lebih rumit terkait keselamatan pelayaran di Indonesia.
Lasarus menyatakan bahwa keselamatan pelayaran merupakan suatu isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensional. Menghapus seorang pejabat dari posisi jabatannya tidak secara otomatis menghilangkan akar permasalahan yang ada. Dalam pandangannya, diperlukan langkah-langkah lebih strategis yang melibatkan peningkatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional pelayaran di tanah air.
Komisi V berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini dan menyerukan agar Kementerian Perhubungan segera merumuskan langkah-langkah konkret yang mampu meningkatkan keselamatan pelayaran. Lasarus juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh yang tidak hanya terfokus pada pemecatan atau pengangkatan pejabat, tetapi juga pada kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam sektor pelayaran itu sendiri.
Selain itu, pelibatan stakeholder terkait menjadi hal yang tak kalah penting. Kerjasama pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pelayaran yang aman. Komisi V berharap agar upaya memperkuat keselamatan pelayaran tidak hanya bersifat reaktif, namun juga proaktif dalam mencegah terjadinya kecelakaan di laut.
Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perhubungan dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, sehingga keselamatan pelayaran di Indonesia dapat terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
Dalam mencari solusi untuk masalah keselamatan pelayaran nasional, Komisi V DPR RI, seperti yang diungkapkan oleh Lasarus, mengumumkan rencana untuk membentuk sebuah panitia kerja (panja). Tujuan utama dari pembentukan panja ini adalah untuk menyelidiki dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Diharapkan, dengan pendekatan yang sistematis ini, semua aspek yang berkaitan dengan insiden tersebut dapat dipelajari secara mendalam sehingga langkah-langkah preventif dapat diterapkan di masa mendatang.
Selanjutnya, Lasarus menjelaskan bahwa tahap awal dari proses ini akan melibatkan rapat internal di kalangan anggota DPR untuk mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi yang ada. Dalam rapat ini, anggota komisi diharapkan dapat mendiskusikan dan merumuskan strategi yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam dunia pelayaran. Melalui kolaborasi ini, diharapkan penemuan yang dihasilkan akan memiliki keberlanjutan dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pelayaran.
Panitia kerja ini juga diharapkan bisa mengumpulkan data dan informasi terkait kecelakaan yang terjadi, analisis faktor penyebab, serta menemukan solusi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari. Dengan dukungan dari berbagai elemen, seperti perwakilan dari pihak pelayaran, instansi pemerintah, serta pakar keselamatan, evaluasi yang dilakukan oleh panja ini diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif dan solutif. Upaya melakukan investigasi dan evaluasi mendalam ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan pelayaran nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut yang ada.Evaluasi Organisasi Kementerian PerhubunganMenteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, menyampaikan pernyataan penting mengenai mutasi pejabat di Kementerian Perhubungan, khususnya posisi Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla). Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Mutasi pejabat ini merupakan upaya strategis untuk menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan keselamatan pelayaran nasional.
Evaluasi organisasi merupakan proses penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen di lembaga pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam konteks Kementerian Perhubungan, evaluasi ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran, yang tentunya merupakan prioritas utama. Dengan adanya evaluasi, diharapkan akan terjadi perbaikan kinerja, yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan SDM, dan peningkatan layanan kepada publik.
Selain itu, mutasi pejabat dalam Kementerian Perhubungan juga berfungsi sebagai bentuk penyegaran organisasi. Dengan mendatangkan inovasi dan perspektif baru, para pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa membawa perubahan positif yang signifikan. Hal ini sejalan dengan agenda keselamatan pelayaran yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi penumpang, tetapi juga untuk memastikan keselamatan kapal dan perlindungan terhadap lingkungan laut.
Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi yang mendalam terhadap setiap aspek yang mempengaruhi keselamatan pelayaran. Dengan begitu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan lebih responsif terhadap tantangan dan tuntutan zaman. Dipercayai bahwa langkah-langkah ini akan mendukung terciptanya sistem pelayaran yang lebih aman dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan pelayaran nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Negara telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah kecelakaan kapal yang terjadi di perairan nasional. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran serius tentang keselamatan pelayaran dan menuntut perhatian yang lebih dalam terhadap sistem pengawasan yang ada. Anggota Komisi V, yang merupakan bagian dari DPR, telah mengeluarkan desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan pelayaran nasional. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah proaktif dalam mencegah terulangnya kecelakaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan transportasi laut.
Pentingnya evaluasi ini tidak dapat diabaikan, terutama mengingat bahwa keselamatan pelayaran merupakan aspek vital dari industri maritim. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem navigasi, manajemen risiko, dan operasional kapal. Dengan melakukan penilaian yang mendalam, pihak berwenang dapat menemukan potensi risiko dan memperbaiki sistem pengawasan yang masih kurang efektif. Penilaian semacam ini seharusnya mencakup analisis terhadap penyebab kecelakaan sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan yang tepat.
Salah satu fokus utama dari desakan ini adalah pelaksanaan standar keselamatan yang lebih ketat bagi semua jenis kapal, baik itu kapal penumpang maupun kapal barang. Hal ini juga termasuk peningkatan pelatihan untuk awak kapal, serta pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pelayaran yang lebih aman dan mengurangi risiko yang ada di laut. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Melalui evaluasi menyeluruh dan kerjasama lintas sektor, diharapkan bahwa keselamatan pelayaran nasional dapat ditingkatkan secara signifikan.
