Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pendangkalan sungai di wilayah pedalaman Kalimantan dan Papua menghambat distribusi bahan bakar minyak (BBM). Kendala tersebut menjadi perhatian karena sungai berperan sebagai jalur pengangkutan penting untuk menjangkau sejumlah kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat. Laporan itu disampaikan Bahlil dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, Bahlil menjelaskan bahwa kondisi sungai yang semakin dangkal membatasi kelancaran pergerakan sarana angkut yang digunakan untuk membawa pasokan BBM. Ketika kedalaman alur air berkurang, distribusi menuju daerah pedalaman berpotensi memerlukan penyesuaian, baik dari sisi rute maupun moda pengangkutan. Situasi tersebut dapat menambah tantangan dalam menjaga pasokan energi tetap menjangkau masyarakat dan kegiatan ekonomi di wilayah terpencil. Meski begitu, keterangan yang disampaikan dalam rapat itu menempatkan pendangkalan sebagai kendala utama yang perlu diperhatikan dalam pengaturan distribusi.
Penyampaian masalah tersebut kepada Presiden menegaskan bahwa distribusi BBM tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk, tetapi juga pada kondisi prasarana dan jalur logistik. Di Kalimantan dan Papua, karakter geografis pedalaman membuat akses sungai memiliki peran tersendiri dalam rantai pasok. Karena itu, perubahan kondisi alur sungai dapat memengaruhi pilihan perjalanan dan kelancaran pengiriman ke tujuan. Informasi yang disampaikan Bahlil menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai tantangan penyaluran energi. Laporan tersebut juga memberi gambaran bahwa hambatan geografis perlu diperhitungkan ketika pemerintah memantau distribusi BBM ke berbagai wilayah, terutama kawasan yang mengandalkan transportasi sungai untuk memperoleh pasokan.
Faktor cuaca menyebabkan permukaan air surut dan kedalaman di sejumlah alur sungai utama berkurang. Kondisi tersebut membatasi kemampuan kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk melintas dengan aman, sehingga perjalanan yang biasanya dapat dilakukan melalui jalur air tidak dapat berlangsung seperti sebelumnya. Hambatan ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan serta Kabupaten Asmat di Papua. Di kawasan pedalaman, sungai berperan penting sebagai jalur penghubung karena akses jalan darat belum selalu tersedia atau mudah dilalui. Ketika muka air turun, kapal sulit mencapai titik-titik distribusi, meskipun kebutuhan masyarakat terhadap energi tetap harus dipenuhi. Karena itu, perubahan kondisi alam berdampak langsung pada pola pengiriman, bukan pada kebutuhan BBM di wilayah tersebut.
Untuk menjaga kelancaran pasokan, jalur distribusi yang semula dapat ditempuh melalui sungai atau laut dialihkan dengan memutar melalui darat. Pengalihan ini ditempuh sebagai langkah darurat selama kapal belum dapat melewati alur yang mengalami pendangkalan atau penurunan kedalaman. Pengiriman lewat darat dapat membutuhkan rute lebih panjang dan pengaturan logistik tambahan, tetapi memungkinkan BBM tetap bergerak menuju wilayah yang memerlukan. Penyesuaian tersebut juga menuntut koordinasi agar perpindahan dari satu moda transportasi ke moda lainnya berjalan tertib. Di wilayah terpencil seperti Asmat dan sejumlah lokasi di Kalimantan, kelancaran distribusi sangat bergantung pada pilihan rute yang tersedia serta kondisi akses setempat. Pemerintah dan pihak terkait perlu memantau situasi perairan dan jalur alternatif, lalu menyesuaikan skema pengiriman sesuai perkembangan cuaca dan kondisi lapangan.
Bahlil menyebut kendala yang terjadi sebagai persoalan teknis distribusi akibat faktor alam, bukan sebagai tanda bahwa pasokan BBM mengalami kekurangan. Pembedaan ini penting karena gangguan pada jalur angkut tidak serta-merta berarti ketersediaan energi di tingkat pasokan nasional menurun. Tantangan utamanya adalah memastikan bahan bakar dapat menjangkau masyarakat ketika jalur normal tidak bisa digunakan. Selama kondisi sungai belum memungkinkan kapal melintas, rute darat menjadi pilihan sementara untuk mempertahankan layanan di daerah terdampak. Setelah keadaan perairan membaik, penggunaan jalur air dapat dipertimbangkan kembali sesuai keamanan pelayaran dan kedalaman alur. Dengan demikian, pengalihan rute merupakan penyesuaian operasional terhadap cuaca dan kondisi geografis, sambil menjaga agar distribusi energi bagi masyarakat pedalaman tetap berjalan.
Bahlil menyatakan bahwa stok BBM nasional secara umum masih berada di atas rata-rata. Keterangan tersebut disampaikan sebagai gambaran kondisi persediaan di tengah perhatian terhadap distribusi BBM, termasuk ketika jalur penyaluran di sejumlah wilayah menghadapi kendala. Menurut Bahlil, kondisi stok secara keseluruhan tetap terjaga, meskipun jenis produk memiliki tingkat cadangan yang berbeda. Ia menegaskan bahwa persediaan selain Pertalite berada di atas standar minimum nasional. Dengan demikian, penilaian mengenai kecukupan stok yang disampaikan pemerintah merujuk pada kondisi nasional secara umum, bukan berarti setiap jenis BBM memiliki jumlah cadangan yang sama.
Untuk Pertalite, Bahlil menyebut cadangan BBM bersubsidi dengan RON 90 itu berada pada kisaran 16–18 hari. Angka tersebut menggambarkan ketersediaan Pertalite menurut keterangan yang ia berikan. Bahlil juga menyampaikan bahwa stok LPG berada di atas rata-rata 13 hari. Sementara itu, stok lainnya disebut berada di atas 20 hari. Seluruh angka tersebut merupakan keterangan Bahlil mengenai persediaan nasional, dan menjadi dasar bagi penilaiannya bahwa stok secara umum berada di atas rata-rata. Ia turut menyatakan bahwa stok selain Pertalite melampaui standar minimum nasional, tanpa menyebutkan angka tambahan untuk standar tersebut.
Keterangan mengenai cadangan ini memberikan konteks terpisah dari persoalan jalur distribusi. Stok nasional yang disebut berada di atas rata-rata tidak mengubah fakta bahwa penyaluran dapat menghadapi tantangan di wilayah tertentu, sehingga kondisi persediaan dan kelancaran distribusi perlu dipahami sebagai aspek yang berbeda. Bahlil menyampaikan bahwa cadangan Pertalite berada pada kisaran 16–18 hari, LPG di atas rata-rata 13 hari, dan stok lainnya di atas 20 hari. Ia menilai persediaan selain Pertalite masih di atas standar minimum nasional. Pernyataan tersebut merujuk pada angka dan penilaian yang disampaikan Bahlil; tidak ada angka lain yang ditambahkan untuk menggambarkan kondisi stok maupun standar minimum. Dengan demikian, gambaran nasional menurut Bahlil tetap menunjukkan persediaan yang berada di atas rata-rata.
Perubahan jalur distribusi BBM akibat pendangkalan sungai membutuhkan penanganan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Ketika kapal tidak dapat melintasi jalur yang biasa digunakan, pengiriman perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Karena itu, kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) yang terkait perlu menyelaraskan langkah, berbagi informasi, dan memastikan keputusan operasional saling mendukung. Koordinasi penting agar perubahan rute tidak ditangani secara terpisah oleh masing-masing lembaga, sementara kebutuhan pasokan di wilayah terdampak tetap menjadi perhatian bersama.
Dalam merespons tantangan distribusi energi tersebut, Prabowo meminta jajaran kementerian dan BUMN memperkuat koordinasi. Arahan itu menekankan perlunya kerja bersama dalam menghadapi kendala logistik, termasuk ketika kondisi sungai menghambat perjalanan kapal dan memaksa distribusi menempuh jalur lain. Dengan komunikasi yang lebih terarah, pihak-pihak terkait dapat memahami situasi yang dihadapi di lapangan dan mengupayakan penanganan secara terpadu. Upaya ini bukan hanya menyangkut pengaturan pengiriman, tetapi juga hubungan kerja antarlembaga yang berperan dalam rantai pasok energi.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pekerjaan dan tantangan yang harus dihadapi masih banyak. Pesan tersebut menempatkan koordinasi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, bukan tindakan yang cukup dilakukan sekali ketika muncul hambatan. Jajaran terkait perlu bekerja sebagai satu tim, sehingga langkah yang diambil dapat saling melengkapi dan persoalan logistik dibahas bersama. Dalam situasi ketika jalur distribusi berubah karena pendangkalan, kerja terpadu menjadi penting untuk merespons kebutuhan di lapangan.
Baca juga: Langkah Serentak 300 Pengusaha Tanggulangi Kebakaran Hutan di Kalimantan Selatan | Pentingnya UMKM dalam Distribusi Bantuan Pangan bagi Ekonomi | Kembalinya Makan Konate ke Liga Utama dan Tantangan di Kalimantan Tengah
