Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah terus mengoptimalkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meskipun pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Upaya penanganan tetap dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah dan pihak terkait agar kebakaran dapat dikendalikan. Tito menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus bekerja menangani situasi. Pengendalian karhutla menjadi perhatian karena dampaknya dapat meluas, sementara kondisi di lokasi kebakaran dapat menyulitkan pemadaman. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga penanganan tetap berjalan dan merespons perkembangan di lapangan.
Tito juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum dalam kaitannya dengan karhutla, termasuk korporasi yang terlibat. Penindakan tersebut, menurut penegasan itu, ditujukan kepada pihak yang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran, bukan semata-mata berdasarkan dugaan. Sikap ini menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya pengendalian, di samping langkah pemadaman dan penanganan kebakaran. Pemerintah menyatakan komitmen untuk menjalankan proses terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada kondisi kebakaran, tetapi juga pada akuntabilitas pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito kepada awak media setelah mengikuti rapat tingkat menteri mengenai situasi terkini bidang politik dan keamanan. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sikap pemerintah terkait pengendalian karhutla sekaligus kemungkinan penindakan terhadap pelanggaran. Penjelasan kepada media tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap mengoptimalkan penanganan meski menghadapi hambatan di lapangan, dan tidak mengesampingkan proses hukum. Penanganan karhutla memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama ketika upaya pemadaman menghadapi kondisi yang menantang. Pemerintah, melalui komitmen yang disampaikan, menekankan bahwa langkah pengendalian dan penegakan hukum berjalan sebagai bagian dari respons terhadap persoalan tersebut.
Pemadaman kebakaran di lahan gambut menghadapi kendala teknis yang berbeda dibandingkan penanganan api di lahan biasa. Tito menjelaskan bahwa gambut yang terbakar membutuhkan air dalam jumlah besar agar bara dapat dipadamkan hingga ke lapisan bawah. Penyiraman pada permukaan saja belum tentu cukup, sebab api dapat bertahan di bawah tanah dan kembali menyala ketika kondisi kering. Karena itu, petugas perlu memasok air secara berulang dan dalam volume memadai, sementara sumber air berkapasitas besar tidak selalu tersedia dekat dengan titik kebakaran.
Terbatasnya akses ke sungai, embung, atau sumber air lain membuat pengangkutan air menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Jarak yang jauh, kondisi medan, serta infrastruktur yang terbatas dapat menghambat mobilisasi kendaraan dan peralatan pemadam. Tantangan tersebut semakin berat ketika musim kemarau melanda sejumlah daerah. Curah hujan yang rendah menyebabkan lahan mengering, meningkatkan kerentanan gambut terhadap api, sekaligus mengurangi ketersediaan air untuk operasi pemadaman. Dalam situasi seperti ini, upaya di darat perlu didukung pemantauan dan pengaturan sumber daya secara cermat.
Hujan alami dapat membantu membasahi lahan dan menurunkan intensitas kebakaran, sehingga sangat penting bagi penanganan karhutla. Pemerintah juga dapat melakukan modifikasi cuaca untuk mendorong hujan di wilayah yang membutuhkan. Namun, pelaksanaannya belum selalu optimal karena bergantung pada ketersediaan awan potensial yang dapat diproses. Tito menyebut ketiadaan benih awan sebagai salah satu hambatan ketika kondisi atmosfer tidak mendukung pembentukan hujan. Artinya, teknologi modifikasi cuaca tidak dapat menghasilkan hujan tanpa bahan dan keadaan alam yang sesuai. Sambil menunggu peluang hujan, pemadaman tetap harus dilanjutkan melalui pengerahan personel, peralatan, dan pasokan air yang tersedia. Kombinasi upaya tersebut diperlukan untuk menekan penyebaran api serta mencegah bara di dalam gambut kembali menyala.
Selain mengerahkan personel dan peralatan pemadaman, pemerintah mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan untuk membantu menangani kebakaran di lahan gambut. Langkah ini menjadi salah satu pilihan ketika pemadaman menghadapi kendala, terutama karena air yang tersedia perlu digunakan secara efektif. Menurut penjelasan Tito, surfaktan dapat membantu proses pendinginan, meredakan kondisi kebakaran, serta mendukung pemadaman dengan kebutuhan air yang lebih sedikit.
Dalam penanganan kebakaran gambut, pengurangan kebutuhan air dapat menjadi pertimbangan penting. Material gambut yang terbakar dan berada di bawah permukaan membuat api lebih sulit dijangkau, sementara proses pemadaman dapat memerlukan pasokan air dalam jumlah besar dan dilakukan berulang kali. Dengan campuran surfaktan, air diharapkan bekerja lebih efektif dalam membasahi area yang ditangani. Namun, penerapannya tetap merupakan dukungan bagi operasi pemadaman, bukan pengganti kebutuhan akan personel, pemantauan, dan pasokan air yang memadai.
Pemerintah menempuh upaya tersebut di tengah terbatasnya dukungan hujan alami. Curah hujan yang belum mencukupi dapat menghambat pemulihan kelembapan lahan, sehingga kondisi kering tetap meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Pada saat yang sama, modifikasi cuaca belum berjalan optimal. Karena itu, pemanfaatan surfaktan dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu petugas bekerja dalam kondisi yang menantang, sambil tetap mengandalkan langkah penanganan lain sesuai situasi di lapangan.
Penggunaan bahan ini tidak serta-merta berarti kebakaran telah dapat dikendalikan sepenuhnya. Hasil pemadaman bergantung pada luas dan kedalaman titik api, akses menuju lokasi, ketersediaan sarana, serta kondisi cuaca. Pemerintah masih perlu memastikan penerapan surfaktan dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan operasi pemadaman. Pemantauan lanjutan juga diperlukan untuk mengetahui apakah api telah benar-benar padam atau masih berpotensi menyala kembali dari lapisan gambut. Dengan demikian, surfaktan berperan sebagai upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air, sementara penanganan kebakaran tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan dan evaluasi kondisi di lapangan.
Tito berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat segera menunjukkan hasil melalui kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena upaya pengendalian tidak hanya memerlukan koordinasi antarlembaga, tetapi juga dukungan warga di wilayah terdampak. Dengan langkah yang selaras, pemadaman dan pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih efektif, terutama ketika kondisi di lapangan menyulitkan petugas.
Ia juga menyampaikan harapan agar ketersediaan benih awan di sejumlah titik meningkat. Pasokan tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan kembali modifikasi cuaca sebagai salah satu dukungan terhadap upaya penanganan karhutla. Apabila kondisi atmosfer dan ketersediaan benih memungkinkan, teknologi modifikasi cuaca dapat dimanfaatkan untuk membantu menghadirkan hujan di wilayah yang membutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada situasi cuaca dan kesiapan sarana pendukung, sehingga koordinasi teknis perlu terus dilakukan oleh pihak terkait.
Harapan tersebut melengkapi langkah penanganan yang menggabungkan respons darurat dengan upaya pencegahan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menjaga komunikasi, berbagi informasi mengenai perkembangan titik api, serta memastikan sumber daya diarahkan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, masyarakat dapat berperan dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada pihak berwenang. Kerja sama ini dibutuhkan agar penanganan berlangsung cepat sekaligus menekan risiko meluasnya api.
Rapat koordinasi mengenai penanganan karhutla tersebut turut dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BRIN Arif Satria, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Kehadiran unsur lintas kementerian dan lembaga mencerminkan perlunya dukungan bersama dalam menghadapi kebakaran yang berdampak pada lingkungan dan aktivitas masyarakat. Tito berharap langkah yang telah dibahas dapat segera diterapkan secara terpadu, sementara kesiapan benih awan di berbagai titik terus diperkuat agar modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan saat kondisi memungkinkan.
Baca juga: TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas | Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla | Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta: Aksi untuk Hari Ozon Sedunia
