Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih stabil. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil tim ekonomi ke Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan itu berlangsung menjelang akhir tahun dan juga menjadi kesempatan untuk meninjau dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam keterangan seusai pertemuan, Airlangga menyampaikan penilaian pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut situasi perekonomian masih stabil, sebagaimana menjadi pokok laporan kepada Presiden. Pernyataan itu memberikan gambaran umum tentang kondisi yang dibahas dalam pertemuan, tanpa merinci lebih jauh indikator atau ukuran yang mendasari penilaian tersebut.
Pemanggilan tim ekonomi dilakukan ketika pemerintah memasuki periode menjelang penghujung tahun. Selain membicarakan situasi ekonomi pada masa tersebut, Presiden dan jajaran terkait meninjau perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, pertemuan di Istana mencakup dua konteks: pembahasan kondisi ekonomi terkini dan evaluasi atas periode pemerintahan yang telah berjalan.
Airlangga hadir sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menyampaikan laporan kepada Prabowo. Keterangan mengenai stabilitas ekonomi yang ia sampaikan menjadi inti informasi setelah pertemuan tersebut. Namun, dari pernyataan yang tersedia, belum terdapat rincian mengenai pembahasan per sektor, proyeksi ekonomi, maupun keputusan khusus yang diambil dalam rapat. Karena itu, penilaian stabilitas ini sebaiknya dipahami sebatas keterangan Airlangga, bukan sebagai uraian menyeluruh tentang seluruh aspek perekonomian.
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Waktunya berdekatan dengan akhir tahun, ketika pemerintah membahas situasi ekonomi sekaligus melihat kembali dua tahun masa pemerintahan. Fokus pada ekspor dan belanja menjadi sorotan dalam laporan ini, tetapi keterangan Airlangga yang disebutkan menegaskan satu hal utama: menurutnya, ekonomi Indonesia masih stabil. Informasi lanjutan diperlukan untuk menjelaskan lebih detail cakupan pembahasan maupun faktor yang digunakan pemerintah dalam menilai kondisi tersebut.
Dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah perkembangan makroekonomi Indonesia. Uraian tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, sasaran inflasi, kondisi makro sektor perbankan, serta investasi yang sedang berjalan. Berbagai aspek ini menjadi bagian dari gambaran mengenai arah perekonomian dan hal-hal yang perlu dicermati pemerintah. Pembahasan disampaikan sebagai tinjauan atas kondisi dan agenda ekonomi, tanpa merinci angka atau perubahan tertentu untuk masing-masing indikator. Dengan demikian, fokusnya adalah pada cakupan isu yang dibicarakan dan keterkaitannya dengan upaya menjaga kegiatan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pokok yang disampaikan Airlangga kepada Prabowo. Topik ini dibahas bersama target inflasi, yang berkaitan dengan pengelolaan stabilitas harga dalam kerangka kebijakan ekonomi. Selain itu, Airlangga turut memaparkan keadaan makro sektor perbankan sebagai bagian dari tinjauan terhadap sistem keuangan. Ketiga hal tersebut memberi konteks bagi pemerintah dalam melihat perkembangan ekonomi secara lebih luas, mulai dari kegiatan ekonomi hingga lingkungan keuangan. Paparan mengenai indikator-indikator itu tidak disertai rincian angka dalam informasi yang tersedia, sehingga pembahasan dapat dipahami sebagai penjelasan mengenai isu utama, bukan laporan hasil pengukuran yang terperinci.
Investasi yang sedang berjalan juga masuk dalam agenda pertemuan. Pembahasan ini menempatkan kegiatan investasi sebagai salah satu unsur yang diperhatikan dalam perkembangan ekonomi, berdampingan dengan pertumbuhan, inflasi, dan kondisi perbankan. Di samping itu, pertemuan menyoroti upaya untuk meningkatkan ekspor. Perhatian pada ekspor menunjukkan bahwa penguatan kegiatan perdagangan ke luar negeri turut menjadi bagian dari agenda ekonomi pemerintah. Secara keseluruhan, materi yang dipaparkan Airlangga mencakup indikator makroekonomi dan langkah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk investasi serta ekspor. Tidak ada rincian angka atau penilaian khusus mengenai capaian indikator dalam bahan yang tersedia, sehingga uraian ini terbatas pada pokok-pokok yang dibahas bersama Presiden.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong ekspor dari berbagai sektor sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Penguatan kegiatan ekspor dipandang penting untuk memperluas kontribusi sektor usaha terhadap perekonomian sekaligus mendukung aktivitas produksi di dalam negeri. Dalam arah kebijakan tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada satu bidang, melainkan mencakup beragam sektor yang memiliki potensi untuk memasok pasar luar negeri. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha memiliki ruang untuk mengembangkan kegiatan ekspor, sehingga peluang pasar dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Upaya ini juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap daya saing produk nasional.
Sektor manufaktur mendapat sorotan khusus karena disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Peran tersebut membuat penguatan ekspor manufaktur menjadi salah satu perhatian dalam rencana pemerintah. Produk manufaktur memiliki posisi penting dalam kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga peningkatan kemampuan sektor ini untuk menjangkau pasar internasional dinilai relevan bagi agenda ekspor. Airlangga menempatkan dorongan bagi manufaktur dalam kerangka pengembangan ekspor lintas sektor, bukan sebagai langkah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, pembahasan mengenai ekspor mencakup upaya mendorong sektor manufaktur sekaligus memberi perhatian kepada bidang usaha lain yang juga dapat berkontribusi pada perdagangan Indonesia.
Untuk mendukung agenda itu, pemerintah akan menangani berbagai hal yang menghambat ekspor melalui satuan tugas khusus. Pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk menjadi wadah penanganan persoalan yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan ekspor. Pemerintah menaruh perhatian pada perlunya upaya yang terkoordinasi agar hal-hal yang menghambat dapat ditangani dalam kerangka kebijakan yang lebih terarah. Langkah ini melengkapi rencana untuk mendorong ekspor di berbagai sektor, termasuk manufaktur yang dipandang sebagai tulang punggung. Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintah pada penguatan kegiatan ekspor dan penanganan hambatannya, tanpa merinci jenis persoalan, jadwal pelaksanaan, ataupun hasil yang akan dicapai.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi ekonomi makro dan transaksi Indonesia tetap resilien di tengah gejolak global. Ketidakpastian di berbagai negara masih menjadi tantangan, tetapi sejumlah indikator domestik menunjukkan daya tahan ekonomi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi dinilai solid, inflasi tetap terkendali, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada dalam kondisi terjaga. Perkembangan tersebut menjadi landasan pemerintah untuk terus mencermati perubahan situasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah juga melihat aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat tetap berlangsung, sehingga kebijakan fiskal perlu mendukung momentum tersebut tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menelaah pelaksanaan anggaran dan mencari ruang efisiensi selama sisa 2026. Langkah ini ditujukan agar belanja negara dapat dikelola secara efektif dan sesuai prioritas, terutama ketika kondisi global masih dinamis. Namun, efisiensi tidak berarti pemerintah menghentikan belanja. Anggaran tetap disalurkan untuk menjalankan program dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan pengelolaan yang lebih cermat. Pemeriksaan terhadap alokasi dan pelaksanaan belanja menjadi bagian dari upaya memastikan sumber daya negara digunakan secara tepat. Dengan demikian, efisiensi dipahami sebagai penataan belanja, bukan penarikan dukungan fiskal dari kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Untuk kuartal IV 2026, belanja negara ditargetkan sekitar Rp1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi atau target sekitar Rp1.200 triliun pada kuartal IV 2025, sebagaimana disampaikan dalam paparan Suahasil. Besarnya belanja pada penghujung tahun diharapkan tetap memberi dorongan bagi perekonomian. Suahasil menyebut belanja APBN diharapkan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat serta menjaga layanan publik dan perlindungan sosial. Dukungan juga mencakup bantuan pangan, konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Dorong Inovasi Berpaten Melalui Pengarahan Belanja Negara | Pemerintah Tarik 25 Merek Beras Fortifikasi Oleh Badan Pangan Nasional | Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Sektor Ekonomi
