Jakarta | Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya bersedia berdialog dengan PKS untuk membahas polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026). Sikap terbuka tersebut menunjukkan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan adanya pembicaraan dengan PKS mengenai isu yang menjadi perhatian publik itu.
Menurut Hasto, pembahasan tidak semata-mata berfokus pada dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga dapat dikaitkan dengan proses politik dan hukum yang mengiringi pencalonannya. Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, yang menjadi bagian dari polemik mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Hasto menyebut putusan tersebut dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai hal yang menurutnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan mengenai penyalahgunaan kekuasaan itu merupakan pandangan Hasto, bukan kesimpulan independen mengenai putusan MK atau status dokumen pendidikan Gibran. Karena itu, dialog yang ditawarkan PDIP dapat menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menjelaskan dasar penilaian masing-masing, sekaligus membedakan persoalan dokumen dari perdebatan tentang proses pengambilan keputusan. Hasto tidak menyampaikan bahwa kesediaan berdialog berarti partainya telah menyepakati seluruh pandangan PKS.
Rencana pembicaraan tersebut juga menempatkan komunikasi antarpihak sebagai salah satu cara merespons polemik secara terbuka. Jika dialog berlangsung, isu yang dibicarakan dapat mencakup pertanyaan mengenai dokumen pendidikan, rujukan hukum yang digunakan, serta konsekuensi politik dari Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Namun, keterangan yang disampaikan Hasto sejauh ini sebatas menyatakan kesiapan PDIP untuk berbicara dengan PKS. Belum ada rincian mengenai jadwal, format, ataupun pihak yang akan mewakili masing-masing partai. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya bergantung pada tindak lanjut komunikasi PDIP dan PKS serta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Dalam menanggapi polemik dokumen pendidikan Gibran, Hasto menilai persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Menurut Hasto, perdebatan tersebut juga menyentuh dugaan pelanggaran pidana yang, dalam pandangannya, melibatkan penggunaan hukum kekuasaan. Penilaian itu merupakan pandangan Hasto terhadap polemik yang berkembang, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang.
Hasto juga menyoroti persyaratan pendidikan minimum yang ia sebut berlaku bagi calon dalam proses yang dipersoalkan. Ia menyatakan bahwa syarat tersebut adalah kepemilikan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam menjelaskan keberatannya, Hasto mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan ijazah SMA atau dokumen setara yang dimaksud. Klaim mengenai temuan tersebut perlu dipahami sebagai pernyataan Hasto, dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persyaratan pendidikan telah dilanggar.
Dengan menghubungkan persyaratan ijazah dan dugaan penggunaan hukum kekuasaan, Hasto menggambarkan polemik ini sebagai isu yang memiliki dimensi etik sekaligus hukum. Ia menilai pembahasan tidak seharusnya dibatasi pada pertanyaan tentang kepatutan, sebab menurutnya terdapat pula dugaan tindak pidana yang perlu diperhatikan. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibedakan dari perkara yang telah diperiksa dan diputus melalui proses hukum. Tidak ada dasar untuk menyajikan penilaian Hasto sebagai fakta yang telah dibuktikan secara terpisah.
Karena itu, pernyataan tentang syarat minimum ijazah dan klaim mengenai apa yang ditemukan Mahkamah Konstitusi sebaiknya selalu disampaikan dengan atribusi yang jelas kepada Hasto. Penjelasan tersebut membantu pembaca membedakan pandangan politik, klaim tentang dokumen, dan penetapan hukum oleh lembaga terkait. Dalam polemik publik, ketepatan atribusi penting agar dugaan tidak berubah menjadi kesimpulan yang seolah-olah telah terkonfirmasi. Perkembangan dan penilaian resmi dari lembaga berwenang tetap menjadi hal yang berbeda dari pandangan yang disampaikan Hasto.Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar persoalan yang menyangkut seorang tokoh, tetapi juga menjadi beban politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, perdebatan yang terus berlangsung dapat menempatkan pemerintah dalam situasi yang tidak mudah, terutama ketika masyarakat masih mempertanyakan persoalan tersebut. Penilaian itu disampaikan sebagai pandangan Hasto terhadap dampak polemik, bukan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah mengambil sikap tertentu mengenai keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Hasto juga menyebut PDIP mendengar masukan dari sejumlah guru besar yang menilai kasus tersebut sebagai pelanggaran etika serius. Masukan kalangan akademisi itu, menurutnya, perlu diperhatikan dalam membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kehidupan publik. Dengan demikian, sorotan terhadap kasus ini tidak hanya berpusat pada dokumen pendidikan, tetapi juga pada pertanyaan mengenai standar etika yang patut dijunjung oleh seorang pemimpin.
Dalam penjelasan Hasto, pelanggaran etika dapat mengurangi legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat. Legitimasi, dalam konteks ini, berkaitan dengan kepercayaan dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan. Ia memandang bahwa persoalan etika tidak semestinya dipisahkan dari penilaian masyarakat terhadap pemimpin, sebab perilaku dan keputusan seorang pejabat turut membentuk cara publik memandang otoritasnya. Pandangan tersebut merupakan penekanan Hasto atas pentingnya dimensi etis dalam kepemimpinan, bukan pernyataan bahwa seluruh masyarakat telah memiliki penilaian yang sama.
Hasto menegaskan bahwa etika semestinya menjadi landasan bagi kebijakan maupun sikap seorang pemimpin. Prinsip itu, menurut pandangannya, relevan ketika pejabat publik menghadapi persoalan yang menimbulkan perhatian luas. Kebijakan dan tindakan pemimpin idealnya mencerminkan pertimbangan etis, sehingga pembahasan mengenai polemik dokumen pendidikan dapat ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kepemimpinan. Pernyataan Hasto menunjukkan bahwa PDIP menyoroti perkara ini tidak hanya sebagai isu politik, tetapi juga sebagai perdebatan tentang etika dan legitimasi. Ia mengaitkan perhatian tersebut dengan masukan para guru besar serta penilaian bahwa pelanggaran etika merupakan hal serius. Namun, uraian itu tetap menggambarkan pandangan yang disampaikan Hasto mengenai polemik dan dampaknya, tanpa menetapkan kesimpulan hukum ataupun menambahkan akibat lain yang tidak ia sebutkan.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menanggapi pernyataan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengenai upaya menjembatani aspirasi masyarakat dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Kholid menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh partainya saat ini berfokus pada komunikasi politik di DPR RI. Menurutnya, Dewan Pimpinan Pusat PKS telah menugaskan Fraksi PKS untuk lebih dahulu menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain. Penjajakan tersebut dimaksudkan untuk mendengar tanggapan berbagai pihak dan memetakan kemungkinan langkah yang dapat dibahas bersama, bukan untuk menyatakan bahwa keputusan tertentu telah diambil.
Komunikasi lintas fraksi itu belum dapat dilanjutkan secara langsung karena DPR saat itu sedang memasuki masa reses. PKS, kata Kholid, akan menunggu masa sidang berikutnya sebelum meneruskan penjajakan dengan fraksi lain. Dengan demikian, pembahasan di parlemen masih berada pada tahap awal dan bergantung pada kesempatan untuk menghimpun pandangan para anggota DPR. Langkah ini juga memberi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan sikap masing-masing terhadap aspirasi masyarakat yang muncul seputar polemik tersebut. Kholid tidak menyebut bahwa komunikasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk tindak lanjut.
Dalam proses itu, PKS hendak menghimpun pandangan dari anggota DPR dan membahas sejumlah kemungkinan mekanisme yang tersedia. Di antaranya adalah penggunaan hak angket ataupun hak menyatakan pendapat. Kedua hak tersebut disebut sebagai opsi yang dapat menjadi bahan pembicaraan, bukan sebagai keputusan final atau langkah yang telah dipastikan akan ditempuh. Penjajakan dengan fraksi-fraksi lain menjadi bagian dari upaya menilai aspirasi dan memperoleh gambaran dukungan di parlemen. Karena itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil komunikasi setelah masa sidang kembali berjalan serta pandangan yang dihimpun dari para legislator.
Baca juga: Soroti Dugaan Pelanggaran Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Bicara di Konferensi Pers | Wisuda Ke-42 Politeknik Negeri Jakarta: Prestasi Lulusan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan | Pendidikan Gratis Sebagai Hak bagi Warga Negara
