Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana di wilayah Sumatra yang terdampak banjir. Percepatan ini diperlukan untuk menangani kondisi sungai yang berkaitan langsung dengan risiko banjir susulan, sekaligus mendukung pemulihan kawasan terdampak. Pemerintah menempatkan pekerjaan normalisasi sebagai bagian penting dari upaya agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan sementara, tetapi juga pada pengurangan dampak ketika hujan dan luapan air kembali terjadi.
Instruksi itu muncul di tengah masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak. Arus dan luapan air kembali mengganggu kawasan yang sebelumnya telah menjalani proses pemulihan. Sejumlah infrastruktur yang sempat diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan, kembali mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur kembali terdampak, sehingga pekerjaan pembersihan dan pemulihan harus dilakukan lagi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan pascabencana menghadapi tantangan berulang selama risiko luapan sungai belum ditangani secara memadai. Karena itu, normalisasi sungai dipandang perlu dipercepat sebagai salah satu prioritas untuk menekan gangguan lanjutan terhadap warga dan infrastruktur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan adanya perintah tersebut setelah mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Dalam keterangannya, Tito menjelaskan bahwa presiden meminta penanganan 137 sungai di tiga provinsi itu dipercepat. Arahan tersebut memberi penekanan pada kebutuhan untuk bergerak segera, mengingat dampak banjir susulan dapat menghapus sebagian hasil perbaikan yang sudah dilakukan. Dengan menjadikan normalisasi sebagai prioritas, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan pekerjaan pemulihan pada titik-titik yang membutuhkan penanganan, sembari melanjutkan perbaikan fasilitas umum yang rusak. Percepatan ini juga menjadi bagian dari koordinasi penanganan pascabencana, agar upaya pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan seiring dengan penanganan risiko banjir berulang.
Tito menyampaikan bahwa sedikitnya 41 banjir susulan terjadi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejak April hingga Oktober 2026. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa kejadian banjir kembali berulang di wilayah-wilayah itu dalam beberapa bulan. Dalam keterangannya, Tito mengaitkan penanganan sungai dengan upaya pemulihan bencana dan menyebut normalisasi sebagai salah satu prioritas. Perhatian terhadap sungai menjadi penting karena sejumlah aliran di ketiga provinsi terdampak dan memerlukan penanganan. Data yang disampaikan mencatat 137 sungai terdampak secara keseluruhan. Angka tersebut menjadi dasar gambaran skala pekerjaan normalisasi yang perlu diperhatikan pada tahap pemulihan di kawasan terdampak.
Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 sungai berada di Aceh. Sumatra Utara mencatat jumlah 48 sungai, sedangkan 58 sungai lainnya berada di Sumatra Barat. Pembagian angka tersebut memperlihatkan bahwa sungai terdampak tersebar di tiga provinsi, dengan jumlah terbanyak tercatat di Sumatra Barat. Meski demikian, data yang disampaikan Tito menempatkan seluruh sungai tersebut dalam satu cakupan penanganan, bukan hanya sungai di provinsi dengan jumlah tertinggi. Rincian provinsi membantu menjelaskan besarnya kebutuhan normalisasi sekaligus menunjukkan sebaran lokasi yang menjadi perhatian. Secara keseluruhan, penanganan mencakup 137 sungai, dengan jumlah pada masing-masing provinsi sebagaimana telah disebutkan. Angka-angka ini merangkum data sungai terdampak yang menjadi perhatian dalam pemulihan.
Alasan normalisasi diprioritaskan, menurut Tito, berkaitan dengan sedimentasi yang tinggi di sungai. Endapan tersebut dapat membuat air meluap dari tanggul ketika hujan turun, sehingga banjir berpotensi terjadi kembali. Dengan demikian, normalisasi diarahkan untuk menangani kondisi sungai yang mengalami sedimentasi dan mengurangi kemungkinan air meluap dari tanggul saat hujan. Keterangan ini menghubungkan pengalaman banjir susulan dengan alasan penanganan sungai masuk dalam prioritas pemulihan. Fokusnya adalah pada sedimentasi, kondisi tanggul, dan kemungkinan luapan ketika hujan, tanpa merinci penyebab lain. Data banjir susulan serta jumlah sungai terdampak menjadi konteks bagi prioritas tersebut. Tito menekankan bahwa normalisasi perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain normalisasi 137 sungai yang menjadi prioritas pemulihan bencana di Sumatra, pemerintah juga menangani 38 muara di tiga provinsi terdampak. Penanganan muara merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki aliran air dan mendukung pemulihan kawasan setelah bencana. Berdasarkan perkembangan pekerjaan, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sementara 11 muara masih dikerjakan. Adapun 20 muara lainnya belum tertangani. Pembagian progres tersebut menunjukkan masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dipercepat agar penanganan mencakup seluruh muara yang telah menjadi sasaran. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan yang sedang berjalan dapat dilanjutkan, sekaligus menyiapkan langkah untuk lokasi yang belum tersentuh. Dengan demikian, penanganan sungai dan muara dapat bergerak seiring sebagai satu upaya pemulihan, bukan hanya berfokus pada bagian aliran tertentu.
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana utama dalam percepatan normalisasi muara. Pelaksanaan pekerjaan didukung oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya. Kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk membantu pekerjaan lapangan dan mempercepat penanganan di wilayah masing-masing. Presiden Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri untuk membantu proses tersebut, terutama unsur zeni yang memiliki kemampuan mendukung pekerjaan teknis. Dukungan yang diminta mencakup pembersihan sedimentasi sungai serta pembangunan tanggul. Sedimentasi yang menumpuk perlu ditangani agar aliran dapat kembali berfungsi, sedangkan tanggul dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan di kawasan yang berisiko. Keterlibatan unsur zeni melengkapi peran kementerian sebagai pelaksana utama dan memungkinkan dukungan personel maupun kemampuan lapangan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Pemerintah daerah juga didorong menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Pemanfaatan anggaran tersebut penting agar pekerjaan yang menjadi tanggung jawab daerah tidak tertunda, serta dapat berjalan selaras dengan kegiatan yang ditangani pemerintah pusat. Daerah perlu mengarahkan dukungan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan, termasuk pada muara yang belum tertangani maupun lokasi yang memerlukan penguatan tanggul. Dengan pembagian peran yang jelas, koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak lain diharapkan menjaga kesinambungan pekerjaan. Percepatan penanganan 38 muara tetap perlu memperhatikan progres yang sudah dicapai: tujuh selesai, 11 dalam pengerjaan, dan 20 masih menunggu penanganan. Langkah bersama ini menjadi bagian dari pemulihan infrastruktur dan pengurangan risiko bencana di Sumatra.
Pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan Sumatra yang masih menjalani pemulihan setelah bencana. Upaya ini diarahkan untuk membantu menekan risiko hujan dengan intensitas tinggi, terutama ketika warga dan pemerintah daerah masih berupaya memulihkan kondisi wilayah terdampak. Pelaksanaannya menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kemungkinan bencana susulan selama proses pemulihan berlangsung. Dengan mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, pemerintah berharap dampak terhadap masyarakat tidak semakin meluas. Namun, langkah tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk tetap bersiap menghadapi banjir atau kejadian lain yang dapat muncul di kawasan terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila banjir atau bencana susulan terjadi dan menimbulkan dampak yang cukup luas. Penetapan status itu memberi ruang agar penanganan terhadap keadaan darurat dapat berlangsung lebih cepat. Termasuk di dalamnya, penggunaan anggaran untuk merespons kebutuhan akibat bencana.
Baca juga: Kami ingin anggaran dan program pencegahan benar-benar menyentuh daerah rawan, bukan hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi | PEP Rantau Mengebor Lima Sumur Baru di Tengah Pemulihan Banjir Aceh Tamiang 553 kunjungan
