Jakarta | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, menyatakan akan membenahi internal lembaga setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan BNPB. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Sikap itu menempatkan pembenahan organisasi sebagai langkah yang akan ditempuh setelah peristiwa tersebut, tanpa menguraikan lebih jauh bentuk tindakan yang telah ditetapkan.
Pernyataan Kristomei menandai komitmen pimpinan BNPB untuk melakukan konsolidasi internal. Namun, informasi yang disampaikan dalam kesempatan itu belum merinci bagian organisasi yang akan menjadi fokus, jadwal pelaksanaan, ataupun mekanisme evaluasi. Karena itu, pembenahan tersebut dapat dipahami sebatas rencana yang dinyatakan oleh kepala lembaga, bukan sebagai rangkaian kebijakan yang seluruh tahapannya sudah diumumkan kepada publik.
Dalam lembaga pemerintah, konsolidasi internal dapat menjadi ruang untuk meninjau tata kerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan pelaksanaan tanggung jawab berjalan sesuai ketentuan. Meski demikian, rincian mengenai langkah-langkah tersebut belum disampaikan oleh Kristomei dalam pernyataan di Istana. Penjelasan yang lebih lengkap nantinya diperlukan agar publik mengetahui bagaimana komitmen pembenahan akan diterjemahkan dalam praktik, termasuk bentuk pengawasan dan evaluasi yang akan dilakukan.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, pokok informasi yang tersedia adalah rencana Kristomei untuk membenahi internal BNPB setelah OTT KPK di lingkungan lembaga itu. Tidak ada rincian tambahan mengenai perkara maupun pihak yang terlibat dalam informasi yang menjadi dasar bagian ini, sehingga keduanya tidak dapat disimpulkan atau ditambahkan. Fokus pemberitaan pada tahap ini adalah respons pimpinan BNPB dan komitmen konsolidasi yang disampaikan. Perkembangan selanjutnya dapat memperjelas cakupan pembenahan, tetapi langkah konkret perlu menunggu keterangan resmi lebih lanjut. Dengan demikian, pernyataan tersebut menjadi awal dari komitmen yang perlu dijabarkan secara terbuka melalui kebijakan dan tindak lanjut yang terukur.
Kristomei menyatakan bahwa BNPB menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada aparat penegak hukum. Sikap tersebut menegaskan bahwa proses hukum merupakan kewenangan lembaga yang berwenang, sehingga BNPB tidak mengambil alih ataupun mengarahkan langkah penyelidikan dan penanganan perkara. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa lembaga menghormati proses yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaiannya kepada aparat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Menurut Kristomei, BNPB tidak akan melakukan intervensi terhadap proses tersebut. Artinya, institusi tidak akan memberi tekanan atau mengupayakan perlakuan khusus yang dapat memengaruhi jalannya penegakan hukum. Penanganan perkara harus berlangsung secara independen melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, sikap BNPB bukan untuk mendahului kesimpulan ataupun memberikan penilaian atas perkara, melainkan membiarkan aparat menjalankan prosesnya berdasarkan ketentuan yang mengikat.
Kristomei juga menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum menjadi landasan bagi aparat dalam menangani perkara, sekaligus menjadi acuan bagi semua pihak untuk menghormati proses yang berlangsung. Prinsip tersebut mencakup penghormatan terhadap kewenangan lembaga penegak hukum dan prosedur yang berlaku. BNPB, dalam posisi ini, menyerahkan penanganan kepada aparat dan tidak menggantikan peran mereka dalam menentukan langkah hukum.
Pernyataan itu menempatkan proses hukum sebagai urusan aparat penegak hukum, bukan sebagai proses yang akan dikendalikan oleh BNPB. Kristomei tidak menyampaikan kesimpulan mengenai perkara maupun rincian yang belum ditetapkan melalui proses resmi. Ia menegaskan bahwa penanganan harus berlangsung menurut aturan, sementara BNPB tidak melakukan intervensi. Sikap tersebut memberi ruang bagi aparat untuk bekerja sesuai kewenangannya dan menjaga agar penilaian atas perkara dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, bukan melalui asumsi atau keputusan sepihak.
Kristomei memastikan bahwa konsolidasi internal akan menjadi bagian dari upaya pembenahan BNPB setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia menyatakan langkah tersebut merupakan komitmen untuk menjaga lembaga tetap berintegritas serta membersihkan jajaran dari praktik korupsi. Pernyataan itu menempatkan konsolidasi sebagai rencana organisasi yang perlu dilakukan, bukan sebagai tindakan yang telah diselesaikan. Dalam konteks sorotan terhadap lembaga, penegasan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan menyadari perlunya perhatian internal terhadap tata kelola dan kepercayaan publik.
Saat ditanya mengenai rencana konsolidasi itu, Kristomei menegaskan keseriusannya untuk melakukan pembenahan. Jawaban tersebut menekankan bahwa komitmen membersihkan BNPB bukan sekadar pernyataan umum, melainkan arah yang hendak ditempuh melalui koordinasi di dalam lembaga. Namun, keterangan yang tersedia belum merinci bentuk konsolidasi, jadwal pelaksanaan, unit yang akan terlibat, ataupun mekanisme evaluasi. Karena itu, rencana tersebut perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan: Kristomei memastikan adanya niat untuk mengonsolidasikan internal, tetapi belum menyebut langkah operasional tertentu yang sudah berjalan. Pemisahan komitmen dan pelaksanaan penting agar pemberitaan tidak mengubah rencana menjadi klaim bahwa perubahan konkret telah dilakukan.
Konsolidasi internal dalam pernyataan Kristomei berkaitan dengan tekad membenahi lembaga dan mencegah praktik korupsi di jajaran BNPB. Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa upaya membersihkan institusi memerlukan perhatian dari dalam, seiring dengan proses penanganan perkara oleh pihak berwenang. Meski demikian, belum ada rincian yang dapat digunakan untuk menggambarkan hasil atau dampak konsolidasi, sebab langkah tersebut masih disampaikan sebagai rencana dan komitmen. Keseriusan yang ditegaskan ketika ia ditanya mengenai rencana itu menjadi pesan utama: pembenahan dimaksudkan sebagai agenda internal, tetapi pelaksanaannya belum dijelaskan secara terperinci. Dengan demikian, perkembangan berikutnya akan bergantung pada tindak lanjut yang kelak disampaikan secara resmi. Untuk saat ini, informasi yang dapat dipastikan terbatas pada niat Kristomei mengonsolidasikan internal BNPB dan komitmennya membersihkan jajaran lembaga dari praktik korupsi, tanpa mengasumsikan tindakan tertentu telah berlangsung.
Mengenai kemungkinan pergantian Sekretaris Utama BNPB, Rustian, Kristomei menyampaikan bahwa keputusan belum dapat dilepaskan dari perkembangan proses hukum yang berlangsung. Penilaian terhadap posisi tersebut akan mempertimbangkan bagaimana proses itu berjalan serta apakah situasinya kemudian mengharuskan adanya pergantian. Dengan demikian, pembahasan mengenai perubahan jabatan tidak dinyatakan sebagai keputusan yang sudah ditetapkan. Arah kebijakan akan ditentukan dengan melihat perkembangan yang relevan dan kebutuhan yang muncul seiring proses tersebut. Pernyataan itu menempatkan pergantian sebagai kemungkinan yang masih bergantung pada keadaan, bukan sebagai langkah yang telah dipastikan. BNPB, menurut Kristomei, akan menunggu perkembangan sebelum menentukan tindakan terkait jabatan tersebut.
Untuk pendampingan hukum bagi pejabat yang terseret perkara, BNPB akan mengikuti proses yang berjalan. Langkah selanjutnya akan dinilai sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan perkembangan perkara dan situasi yang dihadapi. Keterangan tersebut tidak merinci bentuk atau waktu pendampingan tertentu, sehingga langkah-langkah berikutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi. Pendekatan ini berarti lembaga tidak menyampaikan keputusan pendampingan yang bersifat tetap untuk seluruh keadaan. Penilaian akan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang muncul, sambil mengikuti jalannya proses hukum. Dengan begitu, dukungan hukum dan keputusan terkait pejabat tetap dibahas dalam konteks perkembangan yang ada, tanpa mendahului proses atau menetapkan hasil yang belum diputuskan.
Penjelasan Kristomei juga membedakan mengikuti proses hukum dan menentukan kebijakan kepegawaian. Keduanya berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, tetapi keputusan mengenai posisi Sestama maupun bentuk pendampingan tidak disampaikan sebagai sesuatu yang telah final. BNPB menunggu perkembangan yang relevan untuk menilai apakah pergantian diperlukan dan tindakan apa yang sesuai bagi pejabat yang membutuhkan pendampingan. Hingga ada perkembangan lebih lanjut, tidak ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menyatakan bahwa Rustian telah diganti atau bahwa bentuk pendampingan tertentu sudah diputuskan.
Baca juga: Persija vs Persib: Siapkan Diri Hadapi Kemacetan di Sekitar GBK
