Jakarta | Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh mengarah pada upaya makar. Penilaian tersebut disampaikan Herindra saat berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pernyataan itu menempatkan dugaan penyadapan sebagai perkara serius, tetapi belum berarti bahwa tindakan ilegal maupun motif makar telah terbukti. Hingga ada hasil pemeriksaan dan penetapan resmi dari pihak berwenang, informasi mengenai kasus tersebut tetap perlu dipahami sebagai dugaan yang sedang ditangani.
Herindra menyampaikan pandangannya dalam konteks penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh. Ia menghubungkan dugaan tersebut dengan kemungkinan adanya tujuan yang lebih luas, yakni makar. Namun, penilaian kepala BIN itu tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya penyadapan, pihak yang terlibat, serta tujuan di balik tindakan yang dituduhkan harus bergantung pada proses penyelidikan dan bukti yang diperiksa oleh aparat berwenang. Karena itu, setiap perkembangan perlu disampaikan secara cermat dan dibedakan keterangan pejabat, dugaan dalam perkara, dan fakta yang telah terverifikasi.
Pernyataan di lingkungan Istana tersebut juga menarik perhatian karena menyangkut keamanan Presiden serta sejumlah tokoh. Meski demikian, informasi yang tersedia dalam pernyataan Herindra sebagaimana disampaikan pada Jumat itu belum cukup untuk memastikan rincian peristiwa, metode yang diduga digunakan, ataupun identitas pihak yang diselidiki. Belum ada dasar untuk menyajikan dugaan tersebut sebagai peristiwa yang telah terbukti atau menyatakan bahwa makar benar-benar terjadi. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penjelasan resmi dari lembaga terkait dan hasil penanganan perkara. Sampai informasi itu tersedia, pernyataan Herindra sebaiknya diposisikan sebagai penilaian pejabat BIN atas dugaan yang tengah diproses, bukan sebagai putusan final mengenai kesalahan pihak tertentu.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, datang ke Istana untuk menyampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto perkembangan situasi terkini. Kedatangannya tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan untuk melaporkan situasi kepada kepala negara. Dalam keterangannya, Herindra menyampaikan bahwa ia perlu menyampaikan laporan kepada Presiden. Pernyataan itu menjelaskan tujuan kehadirannya di Istana, tanpa menguraikan lebih jauh materi atau rincian laporan yang disampaikan.
Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden, Herindra memberikan tanggapan tersendiri. Ia menyebut tindakan penyadapan tersebut ilegal dan mengarah pada makar. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pertanyaan tentang dugaan penyadapan, bukan sebagai penjelasan mengenai isi laporan yang sebelumnya ia bawa kepada Presiden. Karena itu, kedua hal tersebut perlu dibedakan: kedatangan Herindra berkaitan dengan penyampaian perkembangan situasi, sedangkan penilaian mengenai penyadapan muncul ketika ia dimintai tanggapan atas isu tersebut.
Keterangan Herindra mengenai dugaan penyadapan menempatkan aspek legalitas dan dugaan makar sebagai pokok tanggapannya. Ia tidak, dalam keterangan yang dirujuk, menjabarkan rincian teknis tentang bagaimana penyadapan diduga dilakukan atau siapa pihak yang diduga terlibat. Tidak ada pula rincian tambahan tentang substansi laporan kepada Presiden yang dapat disimpulkan dari pernyataan singkat tersebut. Dengan demikian, informasi yang dapat disampaikan terbatas pada tujuan kedatangan ke Istana dan pernyataan Herindra saat menjawab pertanyaan wartawan.
Penyampaian laporan secara langsung kepada Presiden menunjukkan bahwa Herindra menyampaikan perkembangan situasi kepada Prabowo secara langsung. Sementara itu, penilaiannya bahwa dugaan penyadapan merupakan tindakan ilegal dan mengarah pada makar adalah pernyataan yang perlu dikaitkan dengan konteks pertanyaan yang diajukan kepadanya. Memisahkan konteks tersebut membantu menjaga pemberitaan tetap akurat: tidak menganggap dugaan sebagai fakta yang telah dibuktikan, serta tidak menambahkan informasi tentang isi laporan yang tidak disampaikan oleh Herindra.
Polisi sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan yang disebut menyasar sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo. Informasi mengenai pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11). Dalam keterangan itu, polisi memaparkan bahwa sasaran yang diduga dipantau tidak terbatas pada kepala negara, tetapi juga mencakup pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan.
Ragam pihak yang disebut sebagai sasaran menunjukkan bahwa dugaan penyadapan ini berkaitan dengan sejumlah kelompok yang memiliki peran berbeda di ruang publik. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam konferensi pers, polisi belum memberikan rincian lain mengenai cara penyadapan dilakukan ataupun hal-hal teknis yang berkaitan dengan dugaan tersebut. Karena itu, uraian mengenai perkara ini perlu dibatasi pada keterangan yang telah diungkapkan kepada publik.
Dalam pengungkapan yang sama, polisi menduga adanya keterlibatan seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP. Selain itu, sejumlah perwira tinggi Polri dengan inisial AS atau ASN, EH, dan SU juga disebut dalam perkara tersebut. Polisi telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Penetapan itu merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, sementara dugaan keterlibatan mereka masih harus dipahami sesuai status perkara dan keterangan resmi yang tersedia.
Pengungkapan ini menempatkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan berbagai tokoh lain sebagai pokok perkara yang menjadi perhatian. Penyebutan para tersangka dalam konferensi pers memberi gambaran mengenai pihak-pihak yang diduga terkait, tetapi tidak dengan sendirinya menambahkan rincian tentang peran masing-masing. Keterangan yang tersedia juga tidak memuat penjelasan lebih lanjut mengenai identitas lengkap para pihak selain inisial yang disebutkan.
Dengan demikian, informasi utama yang telah diumumkan polisi mencakup kelompok yang diduga menjadi sasaran, waktu penyampaian pengungkapan, serta inisial sejumlah perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan berikutnya perlu merujuk pada keterangan resmi, agar pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ini tetap akurat dan tidak melampaui fakta yang telah disampaikan.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan yang disebut melibatkan sejumlah petinggi Polri. Keterangan mengenai sikap presiden itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang bertindak sebagai juru bicara presiden, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/11). Dengan demikian, pernyataan tentang keprihatinan tersebut disampaikan melalui Prasetyo, bukan sebagai kutipan langsung dari Presiden Prabowo.
Menurut Prasetyo, presiden merasa prihatin karena dugaan tindakan penyadapan itu berkaitan dengan institusi yang berada di bawah kepemimpinan presiden. Ia menjelaskan bahwa dugaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hubungan lembaga negara dan pemegang kewenangan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, keterangan itu menjelaskan sikap presiden terhadap dugaan yang beredar, bukan menetapkan bahwa penyadapan telah terbukti dilakukan oleh pihak tertentu.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa presiden menilai keadaan tersebut mengkhawatirkan bagi kepentingan bersama. Penekanan pada kepentingan bersama menunjukkan bahwa persoalan ini dipandang lebih luas daripada sekadar hubungan individu atau pejabat yang disebut dalam dugaan tersebut. Jika benar terjadi, tindakan penyadapan yang melibatkan unsur institusi negara dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola, kepercayaan, serta koordinasi antarlembaga. Meski demikian, keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers itu terbatas pada keprihatinan presiden dan penilaian bahwa situasinya perlu menjadi perhatian.
Pernyataan Prasetyo memberi konteks mengenai respons Presiden Prabowo terhadap isu tersebut, di tengah pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri. Ia menyampaikan bahwa presiden merasa prihatin atas kemungkinan sebuah institusi yang berada di bawahnya melakukan penyadapan. Prasetyo tidak menguraikan lebih jauh dalam keterangan itu mengenai bukti, pihak yang diduga menjadi sasaran, maupun langkah tindak lanjut yang akan ditempuh. Karena itu, dugaan tersebut perlu tetap dibedakan dari fakta yang telah dipastikan.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Taklimat Presiden, 800 Pati TNI-Polri Satukan Visi | TNI AD Jelaskan Latar Pembentukan Enam Kodam Baru di Era Presiden Prabowo | Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Enam Kodam Tersebar di Sejumlah Wilayah 262 kunjungan
