Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tengah memproses lima aduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu 2024. Aduan tersebut diterima setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Informasi mengenai penanganan laporan itu disampaikan anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 November 2026.
Masuknya lima aduan setelah putusan MK menjadi perhatian karena laporan masyarakat menyangkut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun, penerimaan aduan tidak serta-merta berarti pihak yang dilaporkan telah terbukti melakukan pelanggaran. DKPP perlu memeriksa kelengkapan dan substansi setiap laporan sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam proses tersebut, pengaduan masyarakat menjadi salah satu saluran untuk menyampaikan keberatan atas tindakan atau keputusan yang dinilai berkaitan dengan integritas penyelenggara. Setiap aduan memiliki materi dan dasar pelaporan yang perlu ditelaah secara tersendiri. Karena itu, jumlah laporan yang diterima belum dapat dipandang sebagai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu.
Keterangan Raka Sandi disampaikan di lingkungan KPU RI, sementara perkara etik yang dilaporkan menjadi ranah penanganan DKPP. Tahap pemeriksaan awal membantu memastikan apakah berkas dan uraian pengaduan memenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut. Jika suatu aduan dinyatakan memenuhi syarat, penanganannya dapat berlanjut melalui tahapan pemeriksaan sesuai prosedur DKPP, dengan memperhatikan keterangan para pihak dan bukti yang diajukan.
Dengan demikian, perkembangan utama yang disampaikan pada 8 November 2026 adalah adanya lima aduan yang sedang diproses setelah putusan MK mengenai syarat pencalonan Gibran. Rincian isi laporan, identitas pihak yang diadukan, serta hasil pemeriksaan belum dapat disimpulkan hanya dari informasi tersebut. Publik dapat mengikuti perkembangan resmi dari DKPP untuk mengetahui apakah kelima aduan memenuhi persyaratan dan bagaimana tindak lanjutnya.
Dalam perkembangan penanganan lima aduan etik Pemilu 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi, DKPP menyampaikan bahwa dua laporan telah memenuhi persyaratan materiil. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa isi kedua aduan telah memenuhi unsur untuk diproses pada tahapan berikutnya. Namun, pemenuhan persyaratan materiil bukanlah penilaian bahwa dugaan yang disampaikan pelapor benar, dan bukan pula putusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Pemeriksaan materiil merupakan bagian dari proses verifikasi awal. Pada tahap ini, DKPP menilai kecukupan substansi laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk uraian peristiwa dan dugaan tindakan yang dilaporkan. Proses tersebut berbeda dari pemeriksaan perkara yang menilai pokok dugaan melalui tahapan penanganan lanjutan. Karena itu, status dua aduan yang memenuhi persyaratan materiil perlu dipahami sebatas hasil pemeriksaan atas kelengkapan substansinya, bukan sebagai kesimpulan atas tanggung jawab pihak yang diadukan.
Sementara itu, dua aduan lainnya masih menjalani pemeriksaan administrasi, sedangkan satu laporan belum memenuhi persyaratan administrasi. Perbedaan status tersebut mencerminkan bahwa setiap laporan diperiksa menurut persyaratan dan tahapan penanganan yang berlaku. Pemeriksaan administrasi dan materiil memiliki fungsi masing-masing, sehingga hasil pada satu tahap tidak serta-merta menentukan hasil akhir penanganan. DKPP tetap menangani seluruh laporan sesuai prosedur, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen dan substansi sebelum menetapkan langkah selanjutnya. Dengan demikian, perkembangan verifikasi ini belum dapat diperlakukan sebagai putusan atas dugaan etik dalam laporan-laporan tersebut. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dugaan baru dapat diketahui melalui proses pemeriksaan dan keputusan sesuai kewenangan DKPP, apabila laporan berlanjut ke tahap tersebut. Sampai proses berjalan, status tiap aduan tetap mengikuti hasil verifikasi yang telah disampaikan.Wiarsa belum mengungkapkan siapa saja pihak yang mengajukan lima aduan etik yang sedang diverifikasi DKPP. Identitas para pelapor, menurut keterangan yang tersedia, belum disampaikan kepada publik. Ia juga belum membeberkan substansi masing-masing aduan, sehingga belum diketahui secara terperinci tindakan atau peristiwa yang dipersoalkan dalam setiap laporan. Informasi yang dapat dipastikan pada tahap ini terbatas pada jumlah aduan yang masuk dalam proses verifikasi serta penjelasan mengenai pemenuhan persyaratan awalnya. Karena itu, belum tepat untuk mengaitkan nama tertentu dengan salah satu laporan atau menyimpulkan pokok aduan berdasarkan informasi yang belum dipublikasikan.
Dalam keterangannya, Wiarsa tidak memastikan apakah salah satu dari dua laporan yang dinilai memenuhi syarat materiil berasal dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, belum ada konfirmasi bahwa Denny merupakan pelapor dalam aduan tersebut. Tidak ada pula keterangan yang menghubungkan dirinya dengan laporan tertentu dari lima aduan yang sedang diperiksa. Penyebutan namanya dalam konteks ini hanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai kemungkinan asal salah satu laporan, bukan penegasan mengenai keterlibatan atau isi aduan.
Pembedaan informasi yang telah dikonfirmasi dan hal yang belum diungkap penting untuk menjaga pemberitaan tetap akurat. Status memenuhi syarat materiil menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan atau kelayakan laporan pada tahap tertentu, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan identitas pelapor maupun membuktikan dugaan yang disampaikan. Sampai DKPP atau Wiarsa memberikan penjelasan lebih lanjut, rincian tersebut tetap belum diketahui. Publikasi mengenai nama pelapor dan pokok setiap aduan sebaiknya menunggu keterangan resmi, agar proses verifikasi tidak disertai asumsi atau atribusi yang keliru. Dengan informasi terbatas yang tersedia, laporan mengenai perkembangan ini perlu berpegang pada jumlah aduan, tahap pemeriksaan, dan batas keterangan yang disampaikan, tanpa menambahkan dugaan tentang siapa pengadu atau apa yang dilaporkan.
Dua aduan yang telah memenuhi syarat materiil akan diteruskan ke bagian persidangan untuk ditindaklanjuti setelah seluruh proses verifikasi yang diperlukan selesai. Pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar agar laporan dapat memasuki tahapan berikutnya, tetapi tidak serta-merta berarti bahwa pemeriksaan telah dimulai atau bahwa suatu pelanggaran etik telah terbukti. Aduan tetap perlu diproses sesuai tata cara yang berlaku, dengan memperhatikan kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan terhadap materi yang disampaikan.
Setelah berkas diterima, bagian persidangan memiliki kewenangan untuk menelaah dan menentukan langkah lanjutan. Tahap ini penting karena penanganan perkara tidak hanya bergantung pada terpenuhinya syarat materiil, tetapi juga pada pemenuhan prosedur dan kelengkapan dokumen. Karena itu, keputusan mengenai tindak lanjut berada pada bagian yang berwenang, bukan ditetapkan lebih dahulu berdasarkan dugaan atau harapan pihak tertentu. Proses tersebut memberi ruang bagi DKPP untuk menangani setiap aduan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Wiarsa menegaskan bahwa DKPP memastikan seluruh aduan yang masuk ditangani. Penegasan itu mencakup laporan yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang masih membutuhkan pembenahan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, pelapor perlu melakukan perbaikan agar dokumen dapat diproses sesuai mekanisme. Perbaikan administrasi bukan berarti laporan diabaikan, melainkan bagian dari tahapan yang perlu dipenuhi sebelum penanganannya dapat berlanjut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa setiap aduan tetap memperoleh perhatian, meskipun jalur penanganannya dapat berbeda sesuai kondisi berkas.
Publik juga diimbau untuk memberi waktu kepada DKPP dalam menyelesaikan verifikasi. Pemeriksaan dilakukan secara cermat dan hati-hati agar setiap laporan ditelaah berdasarkan materi serta kelengkapan yang tersedia. Dalam perkara yang berkaitan dengan etik pemilu, ketelitian diperlukan untuk menjaga proses tetap objektif dan tidak mendahului tahapan resmi. Karena itu, perkembangan selanjutnya sebaiknya menunggu sampai verifikasi benar-benar tuntas dan bagian persidangan menentukan tindak lanjutnya.
Baca juga: SIAGA 98 Mendorong DPR Menelaah Putusan MK yang Berkaitan dengan Gibran | Respons Kepala Bakom soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran hingga Aksi Penurunan Foto Wapres | Ronaldo Menanti Putusan Disiplin Usai Tinggalkan Pemusatan Latihan Portugal 58 kunjungan
