JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gannon Ken Van Dyke, seorang tentara aktif Amerika Serikat yang bertugas di Fort Bragg, North Carolina, didakwa karena diduga memanfaatkan informasi rahasia mengenai operasi militer di Venezuela untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dakwaan tersebut menempatkan perkara ini dalam sorotan karena informasi yang diduga digunakan bukan berasal dari sumber publik, melainkan berkaitan dengan kegiatan operasi yang melibatkan militer Amerika Serikat.
Menurut dakwaan, Van Dyke menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi melalui Polymarket, sebuah pasar prediksi berbasis blockchain. Platform ini memungkinkan pengguna memasang posisi atas kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa. Dalam perkara tersebut, informasi mengenai operasi di Venezuela diduga membantu Van Dyke mengambil keputusan transaksi sebelum perkembangan terkait diketahui secara luas oleh publik.
Keuntungan yang disebut dalam dakwaan mencapai lebih dari US$400.000, atau sekitar Rp6,89 miliar. Nilai tersebut menjadi bagian penting dari tuduhan terhadap tentara aktif itu, karena menunjukkan besarnya manfaat finansial yang diduga diperoleh dari penggunaan informasi nonpublik. Perkara ini bukan sekadar menyangkut aktivitas perdagangan di platform digital, tetapi juga dugaan pemanfaatan akses dan pengetahuan yang diperoleh dalam kapasitasnya sebagai anggota militer.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan keterlibatan Van Dyke dalam operasi penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro. Hubungan tugas militernya, informasi yang diduga diketahuinya, dan transaksi di Polymarket menjadi dasar utama perkara yang kini dihadapi di Amerika Serikat. Pada tahap ini, tuduhan tersebut masih merupakan isi dakwaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun, kasus ini menyoroti potensi risiko ketika informasi rahasia mengenai operasi militer digunakan untuk aktivitas yang berorientasi pada keuntungan di pasar prediksi berbasis blockchain.
Menurut dakwaan yang diajukan, rangkaian transaksi Van Dyke berlangsung sejak Desember hingga Januari, ketika ketegangan politik dan militer terkait Venezuela menjadi perhatian publik. Dalam periode tersebut, ia diduga memasang sekitar 13 taruhan di Polymarket dengan nilai keseluruhan mencapai US$33.034. Beberapa posisi yang tercatat menggunakan label “us forces in venezuela” dan “maduro out”, termasuk taruhan yang ditempatkan sebelum 31 Januari. Kontrak-kontrak itu berkaitan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Amerika Serikat ke Venezuela serta perubahan posisi politik Nicolás Maduro.
Jaksa menilai transaksi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan berdasarkan informasi yang belum diketahui secara luas. Dakwaan menyebut Van Dyke kemudian memperoleh keuntungan sekitar US$409.881 dari posisi-posisi tersebut. Setelah keuntungan terkumpul, ia diduga memindahkan sebagian besar dana ke sebuah brankas kripto yang berada di luar negeri. Dana itu selanjutnya disebut dialihkan ke akun broker daring baru, sebuah langkah yang menurut penyidik dapat menyulitkan pelacakan asal-usul serta pergerakan aset.
Dakwaan juga memuat dugaan bahwa Van Dyke berusaha menyamarkan identitasnya di pasar prediksi. Upaya itu disebut dilakukan setelah muncul laporan mengenai aktivitas perdagangan yang tidak biasa pada kontrak-kontrak terkait Maduro. Ia diduga menggunakan langkah tertentu untuk membuat keterkaitan akun dan transaksi menjadi kurang jelas, meskipun rincian teknisnya akan diuji dalam proses hukum. Polymarket pada dasarnya memungkinkan pengguna mengambil posisi atas berbagai peristiwa, tetapi pola taruhan, waktu eksekusi, dan perpindahan dana dapat menjadi bagian penting dalam menilai dugaan penyalahgunaan informasi. Seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan di pengadilan, sementara pembelaan Van Dyke berhak menguji keabsahan bukti, metode penelusuran transaksi, serta hubungan aktivitasnya dan informasi operasi Venezuela.
Pelaksana Tugas Jaksa Agung Amerika Serikat Todd Blanche menegaskan bahwa personel militer menerima dan mengelola informasi rahasia dengan tanggung jawab besar. Data mengenai rencana operasi, waktu pelaksanaan, sasaran, serta kesiapan pasukan diberikan kepada mereka agar misi dapat berlangsung aman dan efektif. Kepercayaan tersebut, menurut Blanche, bukan hak istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga demi keselamatan personel dan keberhasilan tugas negara.
Blanche memperingatkan bahwa penggunaan informasi keamanan nasional untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi merupakan pelanggaran serius. Informasi yang diperoleh melalui jabatan, akses resmi, atau hubungan kerja dengan lembaga pertahanan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengambil posisi di pasar, termasuk pasar prediksi. Larangan itu tetap berlaku meskipun transaksi dilakukan secara tidak langsung, menggunakan akun pihak lain, atau dikemas sebagai aktivitas perdagangan yang tampak legal. Akses terhadap informasi sensitif membawa kewajiban hukum dan etika yang lebih tinggi dibandingkan pengetahuan yang tersedia bagi masyarakat umum.
Ia mengakui bahwa akses luas terhadap pasar prediksi merupakan fenomena yang relatif baru. Namun, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai platform digital tidak mengubah ketentuan federal mengenai perlindungan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional. Hukum tersebut tetap berlaku ketika seseorang memanfaatkan pengetahuan rahasia untuk memengaruhi keputusan finansial atau menghindari risiko pasar. Karena itu, kebaruan instrumen perdagangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan yang sudah ada.
Jaksa Wilayah New York Selatan Jay Clayton menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, pasar prediksi bukan sarana untuk memanfaatkan informasi rahasia demi keuntungan pribadi. Platform tersebut harus beroperasi berdasarkan informasi yang tersedia secara sah dan terbuka, bukan berdasarkan rincian operasi pemerintah yang belum diketahui publik. Pernyataan kedua pejabat itu menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memandang dugaan transaksi semacam ini sebagai persoalan integritas, keamanan nasional, dan kepercayaan publik sekaligus.
Van Dyke menghadapi lima dakwaan federal terkait dugaan pemanfaatan informasi pemerintah yang bersifat rahasia untuk melakukan perdagangan di Polymarket. Jaksa mendakwanya dengan tiga tuduhan pelanggaran Commodity Exchange Act, satu tuduhan penipuan wire, serta satu tuduhan transaksi moneter ilegal. Jika dinyatakan bersalah, setiap dakwaan tersebut membawa ancaman hukuman maksimum 10 hingga 20 tahun penjara, bergantung pada jenis pelanggaran dan penerapan ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Dakwaan itu menggambarkan dugaan bahwa Van Dyke menggunakan informasi mengenai operasi pemerintah yang belum diketahui publik sebagai dasar mengambil posisi perdagangan.
Perkara tersebut pada awalnya disidangkan di pengadilan federal North Carolina. Namun, prosesnya kemudian dipindahkan ke pengadilan federal di Manhattan. Perpindahan yurisdiksi ini menjadi bagian penting dalam perkembangan kasus, sementara proses hukum terhadap Van Dyke masih berlangsung dan seluruh tuduhan tetap harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Prinsip praduga tak bersalah berlaku sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Polymarket menyatakan telah mengidentifikasi pengguna yang diduga berdagang dengan memanfaatkan informasi pemerintah rahasia. Platform itu juga mengatakan telah melaporkan temuan tersebut kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan bekerja sama dalam penyelidikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelola pasar prediksi berupaya menanggapi dugaan perdagangan berbasis informasi nonpublik, terutama ketika transaksi berkaitan dengan peristiwa geopolitik dan operasi militer.
Van Dyke belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar, dan belum ada informasi yang tersedia mengenai siapa penasihat hukumnya. Angkatan Darat AS juga belum memberikan tanggapan setelah Pentagon mengarahkan pertanyaan terkait perkara itu kepada institusi tersebut. Kasus ini muncul dalam konteks operasi AS di Venezuela pada Januari, ketika Amerika Serikat melancarkan serangan, menangkap Nicolás Maduro dan istrinya, lalu membawa keduanya ke AS. Keduanya kemudian didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk konspirasi narkoterorisme, tetapi menyatakan tidak bersalah.
