Jakarta | Biaya kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia berbeda cukup jauh antarwilayah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan bulanan tidak hanya ditentukan oleh tingkat harga di pusat-pusat kota, tetapi juga oleh kondisi geografis, akses terhadap barang, serta biaya distribusi. Daerah dengan kebutuhan tertinggi pun tidak seluruhnya berada di Pulau Jawa, sehingga gambaran nasional perlu memperhatikan kawasan perkotaan, wilayah kepulauan, dan daerah yang menghadapi tantangan logistik. Angka yang dirujuk dalam pembahasan ini bersumber dari perhitungan yang dikaitkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut membantu menjelaskan variasi KHL, tetapi tidak berarti setiap rumah tangga memiliki pola pengeluaran yang sama.
DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan KHL sebesar Rp5.898.511 per bulan. Posisi ini mencerminkan besarnya kebutuhan untuk memenuhi pengeluaran rutin di ibu kota. Biaya perumahan, transportasi, dan konsumsi harian disebut sebagai tekanan utama, terutama karena aktivitas masyarakat terkonsentrasi dan mobilitas berlangsung intensif. Pengeluaran aktual tentu dapat berbeda menurut lokasi tempat tinggal, pilihan moda transportasi, serta kebutuhan keluarga. Kalimantan Timur berada di urutan kedua, dengan KHL Rp5.735.353 per bulan. Nilai yang mendekati Jakarta ini menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan hidup tidak hanya terjadi di kawasan metropolitan yang padat. Faktor setempat ikut memengaruhi harga barang dan jasa yang harus ditanggung penduduk.
Untuk Kalimantan Timur, sumber mengaitkan biaya yang tinggi dengan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang masif. Kegiatan tersebut dapat mendorong permintaan terhadap hunian, jasa, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari, meskipun dampaknya tidak selalu dirasakan secara seragam di setiap kabupaten atau kota. Di wilayah lain, kondisi kepulauan, jarak antarpusat distribusi, dan keterbatasan akses juga dapat menambah beban logistik serta memengaruhi biaya pemenuhan kebutuhan. Karena itu, peringkat KHL sebaiknya dibaca sebagai gambaran kebutuhan yang dihitung berdasarkan sumber dan pendekatan tertentu, bukan ukuran tunggal kesejahteraan. Perbandingan antarwilayah memberi konteks penting bagi pembahasan upah, daya beli, dan kebijakan perlindungan pekerja.
Kepulauan Riau menempati urutan ketiga dalam daftar daerah dengan kebutuhan hidup layak tertinggi, dengan nilai KHL sebesar Rp5.717.082. Angka ini menggambarkan besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak di wilayah tersebut. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau bergantung pada distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ketergantungan itu berkaitan dengan tekanan harga barang dan jasa, karena pasokan harus menjangkau pulau-pulau yang tersebar. Dengan demikian, kondisi geografis dan jalur distribusi menjadi bagian penting dalam memahami tingginya kebutuhan biaya hidup di Kepulauan Riau.
Di posisi keempat, Papua mencatat KHL sebesar Rp5.314.281. Nilai tersebut menempatkan provinsi ini di wilayah dengan kebutuhan hidup layak tertinggi. Tantangan geografis serta keterbatasan akses di Papua berkaitan dengan mahalnya kebutuhan pokok. Faktor-faktor itu memengaruhi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika barang harus tersedia di wilayah dengan akses yang terbatas. Gambaran ini menunjukkan bagaimana keadaan geografis dapat terkait dengan tingkat kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan perbedaan kondisi yang dihadapi setiap daerah.
Bali berada satu tingkat di bawah Papua, yakni pada peringkat kelima, dengan KHL sebesar Rp5.253.107. Tingkat kebutuhan hidup layak di Bali berkaitan dengan aktivitas pariwisata yang tinggi. Aktivitas tersebut menjadi salah satu konteks dalam melihat besarnya kebutuhan biaya hidup di provinsi ini. Sementara itu, Papua Barat menempati urutan keenam dengan nilai KHL Rp5.246.172. Seperti halnya Papua, tantangan geografis dan keterbatasan akses di wilayah Papua berkaitan dengan mahalnya kebutuhan pokok. Kedua provinsi tersebut sama-sama berada di kawasan timur Indonesia, tetapi angka KHL yang tercatat tetap berbeda. Secara berurutan, Kepulauan Riau, Papua, Bali, dan Papua Barat memperlihatkan bahwa kebutuhan hidup layak yang tinggi dapat terkait dengan keadaan wilayah, akses distribusi, serta aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah masing-masing. Data peringkat dan nilai KHL ini memberikan gambaran tentang besaran kebutuhan yang perlu diperhatikan saat membandingkan biaya hidup antardaerah, sekaligus menempatkan kondisi geografis dan pariwisata dalam konteks yang relevan.
Setelah enam daerah dengan kebutuhan hidup tertinggi yang telah dibahas sebelumnya, daftar berlanjut ke empat provinsi berikutnya. Urutan ini memperlihatkan bahwa biaya hidup layak (KHL) tidak hanya tinggi di pusat-pusat perkotaan besar, tetapi juga di wilayah yang menghadapi tantangan geografis, distribusi, dan perkembangan ekonomi. Nominal di bawah mengikuti peringkat sumber, dari posisi ketujuh hingga kesepuluh.
Peringkat ketujuh ditempati Kalimantan Utara, dengan KHL sebesar Rp4.968.935. Letaknya yang berbatasan dengan negara lain dan kondisi geografis yang luas menjadi bagian dari tantangan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Distribusi barang ke berbagai kawasan dapat membutuhkan waktu dan biaya lebih besar, sehingga turut memengaruhi harga kebutuhan pokok maupun pengeluaran rumah tangga.
Di posisi kedelapan terdapat Maluku Utara dengan angka Rp4.431.339. Sebagai provinsi kepulauan, wilayah ini menghadapi tekanan biaya yang berkaitan dengan transportasi antarpulau dan pasokan barang. Ketergantungan pada jalur distribusi laut dapat membuat ketersediaan serta harga kebutuhan berbeda satu pulau dan pulau lainnya. Faktor tersebut memberi konteks pada besaran KHL yang tercatat.
Banten menempati posisi kesembilan, dengan KHL Rp4.295.985. Di Pulau Jawa, nilainya merupakan yang tertinggi setelah DKI Jakarta. Kawasan industri, pertumbuhan permukiman, dan urbanisasi ikut membentuk kebutuhan pengeluaran masyarakat, terutama di daerah yang terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi dan wilayah metropolitan. Besaran KHL Banten menunjukkan bahwa biaya hidup tinggi tidak terbatas pada ibu kota.
Posisi kesepuluh ditempati Kalimantan Tengah, dengan KHL sebesar Rp4.279.888. Angka tersebut melengkapi sepuluh besar daerah dengan kebutuhan tertinggi dalam daftar ini. Dengan demikian, urutan empat posisi terakhir adalah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Banten, lalu Kalimantan Tengah. Perbedaan nominal antardaerah mencerminkan variasi kondisi geografis, akses distribusi, dan dinamika ekonomi setempat; angka KHL sebaiknya dipahami sebagai ukuran pembanding, bukan sebagai gambaran yang seragam bagi setiap rumah tangga.
Angka kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi salah satu pertimbangan dalam menghitung kenaikan upah minimum. KHL menggambarkan kebutuhan dasar pekerja agar dapat menjalani kehidupan yang layak, sehingga informasi mengenai biaya hidup dapat membantu pemerintah menilai kecukupan upah. Namun, angka tersebut bukan satu-satunya unsur dalam penetapan kenaikan. Dokumen sosialisasi kebijakan upah minimum 2026 kepada kepala daerah menjelaskan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung KHL: metode lama berbasis survei dan metode baru yang mengacu pada standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Metode lama merujuk pada Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Pendekatan ini menghitung kebutuhan melalui survei harga terhadap 64 jenis komoditas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil survei kemudian menjadi dasar untuk memperkirakan besaran kebutuhan pekerja. Karena bertumpu pada daftar barang dan pengumpulan data harga, penerapannya memerlukan proses penentuan komoditas yang dianggap relevan serta penilaian atas jumlah kebutuhan yang patut diperhitungkan.
Dalam dokumen sosialisasi tersebut, metode lama juga disebut menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kesulitan menentukan kebutuhan setiap orang atau kebutuhan per kapita secara konsisten.
Baca juga: Kebutuhan Mendesak Warga Terdampak Kebakaran Kebayoran Lama
