Kota Surabaya | Ratusan ulama, kiai, habib, dan tokoh masyarakat dari Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 22 Oktober 2026. Aksi tersebut berlangsung di Jalan Indrapura, Kota Surabaya. Dalam kegiatan itu, para peserta menyampaikan pernyataan sikap mengenai persoalan yang mereka angkat, yakni syarat pendidikan bagi wakil presiden. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menandai penyampaian aspirasi bersama kepada lembaga perwakilan di tingkat provinsi.
Aksi di depan DPRD menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka terkait ketentuan pendidikan yang menjadi perhatian. Mereka membawa aspirasi mengenai syarat pendidikan Wapres dan menyatakannya melalui pernyataan sikap. Informasi yang tersedia tidak merinci isi tuntutan maupun rumusan perubahan yang diinginkan, sehingga inti kegiatan yang dapat dipastikan adalah penyampaian pendapat tentang persoalan tersebut. Penyebutan isu ini penting untuk membedakan agenda aksi dari kegiatan lain yang dapat berlangsung di lokasi yang sama.
Lokasi aksi berada di kawasan Jalan Indrapura, Surabaya, tepat di depan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, peristiwa ini berlangsung di wilayah tersebut dan ditujukan kepada lembaga perwakilan setempat sebagai tempat peserta menyampaikan aspirasi. Aksi diikuti kelompok yang terdiri atas ulama, kiai, habib, serta tokoh masyarakat, dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang. Tanggal pelaksanaan, Kamis, 22 Oktober 2026, menjadi bagian dari keterangan utama mengenai kegiatan itu.
Penyampaian pernyataan sikap tersebut merupakan inti peristiwa yang diberitakan. Para peserta mengangkat persoalan syarat pendidikan untuk jabatan wakil presiden, sementara rincian mengenai isi pernyataan atau tanggapan dari pihak DPRD tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, uraian mengenai aksi ini dibatasi pada pihak yang hadir, waktu dan lokasi kegiatan, serta pokok persoalan yang dibawa. Keterangan tersebut memberi gambaran faktual tentang kegiatan tanpa menambahkan klaim mengenai jalannya aksi ataupun hasil pembahasan yang belum diketahui.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada DPRD, peserta aksi menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tertanggal 6 Oktober 2026. Rujukan terhadap putusan tersebut menjadi salah satu dasar yang mereka kemukakan dalam menyampaikan aspirasi mengenai persyaratan pendidikan wakil presiden. Mereka meminta persoalan itu dibahas dan memperoleh penjelasan melalui mekanisme yang dianggap tepat.
Menurut penafsiran massa, putusan itu dapat dijadikan landasan untuk mempertanyakan pemenuhan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Para peserta mengaitkan putusan tersebut dengan tuntutan agar aspek persyaratan pencalonan diperiksa kembali secara terbuka. Mereka juga menilai publik perlu memperoleh keterangan yang jelas mengenai dasar hukum dan penerapan ketentuan pendidikan dalam proses pencalonan wakil presiden.
Namun, hubungan putusan MK tersebut dan status pemenuhan persyaratan pendidikan yang dipersoalkan merupakan pembacaan para peserta aksi. Hal itu tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, ataupun sebagai fakta bahwa persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Pernyataan sikap massa mencerminkan pandangan dan aspirasi mereka, sedangkan penilaian hukum memerlukan pemeriksaan atas isi putusan, peraturan yang berlaku, serta kewenangan lembaga terkait.
Karena itu, penting untuk membedakan tuntutan politik atau aspirasi publik dari hasil penilaian hukum yang berwenang. Penyebutan nomor dan tanggal putusan dalam pernyataan tersebut menunjukkan rujukan yang dipilih massa untuk menjelaskan alasan mereka mengangkat isu ini, bukan dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penentuan makna putusan maupun dampaknya terhadap syarat pencalonan harus merujuk pada naskah resmi dan proses hukum yang relevan. Dengan atribusi yang jelas, aspirasi tersebut dapat dicatat secara akurat tanpa menyamakan penafsiran peserta aksi dengan amar atau kesimpulan resmi pengadilan.
Berdasarkan penafsiran hukum yang mereka sampaikan, massa mendesak agar kelayakan jabatan wakil presiden dievaluasi secara mendalam, terutama terkait pemenuhan syarat pendidikan yang menjadi pokok aspirasi. Mereka meminta persoalan tersebut ditelaah dengan mempertimbangkan ketentuan konstitusi dan aturan yang berlaku, bukan hanya dipandang sebagai perdebatan politik. Dalam pandangan kelompok itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan jabatan publik telah dipenuhi sesuai dasar hukum yang tepat. Desakan tersebut juga mencakup dorongan agar wacana proses pemakzulan dibahas dengan merujuk Pasal 7A UUD 1945. Rujukan itu disampaikan sebagai bagian dari penafsiran dan tuntutan mereka, bukan sebagai keputusan hukum yang telah ditetapkan.
Ketua Aliansi Ulama Jawa Timur, Rahmat Mahmudi, menyatakan bahwa mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi dan penafsiran konstitusi mengenai pemenuhan syarat pendidikan. Pernyataan tersebut menjelaskan maksud kehadiran aliansi dalam menyampaikan pandangan kepada DPRD. Rahmat juga menilai proses hukum dan administratif perlu ditegakkan secara objektif. Dengan demikian, pokok yang disampaikan mencakup aspirasi mengenai syarat pendidikan sekaligus harapan agar penanganan persoalan dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pernyataan Rahmat tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan tersebut; penentuan demikian tetap memerlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Seruan untuk mengevaluasi kelayakan dan wacana pemakzulan perlu dipahami dalam konteks penyampaian aspirasi serta penafsiran konstitusi oleh aliansi. Pasal 7A UUD 1945 menjadi rujukan yang mereka kemukakan dalam mendorong pembahasan lebih lanjut, sementara penerapan ketentuan itu harus melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang ditetapkan. Karena itu, tuntutan evaluasi tidak sama dengan keputusan bahwa pemakzulan telah dimulai atau bahwa pelanggaran telah terbukti. Penilaian atas aspek pendidikan, dokumen administratif, dan dasar hukum perlu dilakukan secara cermat, terbuka, serta objektif oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bagi aliansi, langkah tersebut penting agar aspirasi mereka ditanggapi sebagai persoalan yang patut diperiksa menurut konstitusi, tanpa mendahului hasil pemeriksaan maupun proses resmi yang mungkin ditempuh.
Aksi Aliansi Ulama Jawa Timur yang menyampaikan aspirasi mengenai syarat pendidikan wakil presiden diterima langsung oleh wakil rakyat di Gedung Indrapura, kompleks DPRD Jawa Timur. Penerimaan tersebut menempatkan penyampaian aspirasi di ruang dialog masyarakat dan lembaga perwakilan. Dalam pertemuan itu, perhatian turut diarahkan pada cara menyampaikan pendapat di tengah dinamika isu konstitusional yang menjadi perhatian publik.
Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik, menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat dalam menyikapi setiap dinamika. Ia menyampaikan bahwa kebebasan menyatakan pendapat di muka umum merupakan hak yang dihargai, terutama ketika aspirasi disampaikan dalam konteks pembelaan konstitusi. Hak tersebut menjadi bagian dari kehidupan demokratis dan memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan mengenai persoalan yang dinilai penting.
Namun, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga kehormatan lembaga legislatif. Lilik menegaskan bahwa proses penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyampaian pandangan dapat berlangsung tanpa mengabaikan aturan dan tata kehidupan kelembagaan. Penekanan itu mencakup penghormatan terhadap hak warga untuk berbicara sekaligus perhatian pada cara, batas, serta ketentuan yang mengatur penyampaian pendapat di ruang publik.
Dalam konteks aksi tersebut, sikap bijak diperlukan untuk merespons perbedaan pandangan dan perkembangan situasi. Aspirasi mengenai syarat pendidikan wapres disampaikan kepada wakil rakyat, sementara pesan Lilik menggarisbawahi keseimbangan kebebasan menyampaikan pendapat dan pemeliharaan marwah DPRD sebagai lembaga legislatif. Prinsip yang ditekankan bukan meniadakan ruang kritik atau pembelaan konstitusi, melainkan memastikan bahwa kebebasan itu digunakan secara tertib dan sesuai hukum. Pernyataan tersebut menjadi penegasan mengenai pentingnya menghormati hak masyarakat sekaligus menjaga proses demokratis tetap berlangsung dalam batas yang telah ditetapkan.
Baca juga: Tantangan Pendidikan Gratis: Puan Maharani Soroti Kaji APBN | Dugaan Potongan Mengemuka di Proyek Revit Sekolah Nganjuk, Transparansi Dinas Pendidikan Dipertanyakan | Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Suara Zulkifli Hasan
