JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 16 September 2026, Pada tanggal 18 September, Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) akan melangsungkan pengukuhan pengurus baru dan rapat kerja perdana. Acara ini merupakan langkah signifikan bagi Perkapi, terutama setelah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Pengukuhan ini menjadi momentum awal yang menentukan bagi organisasi ini untuk memantapkan langkah ke depan dalam mencapai tujuan dan visi misi yang telah ditetapkan.
Dengan melalui proses yang panjang, Perkapi kini berdiri sebagai wadah legitimasi untuk para kurator dan pengurus di Indonesia. Pengakuan resmi tersebut tidak hanya membawa tanggung jawab yang besar bagi pengurus baru, namun juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks ini, acara pengukuhan akan menjadi platform penting untuk menyampaikan komitmen Perkapi dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas di bidang kuratorial.
Selama rapat kerja perdana yang berlangsung, agenda yang akan dibahas mencakup rencana strategis dan program kerja untuk periode mendatang. Ini mencakup desain program yang berfokus pada pengembangan keterampilan kuratorial, penyelenggaraan pelatihan, dan peningkatan jaringan profesional di berbagai tingkat. Rapat kerja ini juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan masukan, harapan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas sebagai kurator dan pengurus.
Keberhasilan dalam membangun struktur organisasi dan menjalankan program yang telah direncanakan tergantung pada sinergi seluruh anggota Perkapi. Oleh karena itu, momen ini menjadi kesempatan emas bagi semua pihak untuk bersatu dalam satu visi, demi kemajuan kuratorial di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para anggota Perkapi, tetapi juga untuk masyarakat luas yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan profesional yang dilakukan oleh para kurator dan pengurus.
Pada acara pengukuhan yang akan dilaksanakan di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Ketua Panitia Muhammad Arsyad menyoroti pentingnya membangun sebuah organisasi yang kredibel dan profesional. Bagi Arsyad, pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah langkah strategis untuk menerapkan program-program yang telah disusun. Salah satu langkah penting dalam pencapaian ini adalah meningkatkan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengurus.
Transparansi adalah salah satu prinsip penting yang dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap organisasi. Dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas, serta mempublikasikan kegiatan dan rencana ke depan, pengurus dapat membangun kredibilitas di mata anggotanya. Selain itu, hubungan yang baik pengurus dan anggota harus terus terjalin untuk menciptakan komunitas yang solid.
Dalam upaya membangun organisasi yang profesional, pengurus juga perlu menerapkan sistem manajemen yang efektif. Ini mencakup pengaturan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota pengurus. Dengan adanya pembagian yang jelas, setiap anggota dapat berkontribusi secara optimal menurut keahlian masing-masing. Kolaborasi yang baik dalam tim pengurus menjadi kunci dalam menyukseskan setiap program yang telah direncanakan.
Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus pun merupakan program yang penting. Melalui seminar, workshop, dan program pelatihan lainnya, pengurus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mampu memimpin organisasi dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pengurus itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota organisasi.
Melalui strategi-strategi tersebut, Muhammad Arsyad berharap Perkapi bisa menjadi organisasi yang tidak hanya kredibel, tetapi juga dapat berkontribusi signifikan terhadap perkembangan profesi kurator dan pengurus di tanah air, menjadikan pengukuhan ini sebagai titik mula yang penuh potensi.
Dalam konteks peningkatan profesionalisme sebuah organisasi, pengakuan dari pemerintah merupakan langkah yang sangat signifikan. Abdul Haji Talaohu, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, mengungkapkan bahwa pengakuan ini bukan hanya sebuah pengakuan semata, tetapi juga sebuah tuntutan tanggung jawab yang besar bagi para pengurus Perkapi. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi yang tinggi yang dialamatkan kepada organisasi dalam memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Keberadaan Perkapi di panggung profesionalisme menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk mengedepankan etika dan integritas dalam setiap aktivitasnya. Abdul Haji Talaohu percaya bahwa dengan pengakuan pemerintah ini, Perkapi berpotensi untuk memberikan nilai tambah yang substansial bagi profesi yang diwakilinya. Ini termasuk pembentukan jaringan profesional yang solid, peningkatan traineed yang lebih baik, serta berbagai program pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi anggotanya.
Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Perkapi dituntut untuk dapat menunjukkan hasil nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa tidak hanya cukup untuk mendapatkan pengakuan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kehadiran organisasi ini dapat menerjemahkan pengakuan tersebut menjadi aktivitas yang konkret dan bermanfaat. David Haji Talaohu menekankan pentingnya hasil dan dampak dari kegiatan Perkapi yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dan anggotanya sendiri.
Dengan demikian, pengakuan dari pemerintah menjadi momentum yang tepat untuk mendorong Perkapi agar dapat terus berinovasi dan beradaptasi, serta menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan anggota. Harapan besar tertuju pada pengurus untuk memanfaatkan pengakuan ini sebaik-baiknya demi mencapai kredibilitas dan profesionalisme yang tinggi dalam profesi.
Kehadiran tokoh penting seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtha dan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dalam rapat kerja perdana Perkapi merupakan suatu langkah signifikan bagi organisasi ini. Dialog yang terbangun Perkapi dan pihak pemerintah memiliki potensi untuk mengatasi berbagai isu hukum yang mengemuka seputar profesi kurator. Diskusi ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh profesi kurator dalam menghadapi perubahan-perubahan regulasi dan dinamisasi hukum yang berlangsung saat ini.
Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat krusial untuk memastikan bahwa perkembangan profesi kurator tetap relevan dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Keterlibatan kementerian dan lembaga legislatif dalam dialog ini memungkinkan adanya masukan yang konstruktif untuk menyusun kebijakan yang lebih baik. Komunikasi yang dibangun tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus berfungsi sebagai wadah untuk saling mendengarkan dan bertukar ide secara substansial.
Rapat kerja ini juga akan menjadi ajang untuk membahas prioritas program kepengurusan Perkapi yang strategis ke depannya. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, Perkapi dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dan efektif dalam mengelola program-program kerja yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan anggota profesi kurator sendiri. Dialog yang konstruktif ini diharapkan dapat menciptakan sinergi aspek hukum dan kepentingan profesi, yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme kurator di Indonesia.
