Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Negeri Kraksaan, dan Universitas Airlangga Surabaya kompak menggelar diskusi hukum antikorupsi. Kegiatan kolaboratif ini berlangsung di Aula Madakaripura, lantai 5 Kantor Pemkab Probolinggo, Selasa (24/6/2025).
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Probolinggo, Adhy Catur Indra Bawono, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kerja bersama antara aparat penegak hukum, akademisi, dan pemerintah daerah. “Kegiatan ini merupakan kerja bersama, kolaborasi antara Pengadilan Negeri Kraksaan, Fakultas Hukum Unair, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unair Surabaya,” ujarnya usai kegiatan.
Mengusung tema “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bebas Korupsi dan Bersih. Melayani,” diskusi ini sekaligus menjadi ruang edukasi bagi aparatur pemerintah daerah dan desa se-Kabupaten Probolinggo.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama: Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H.; Ketua PN Kraksaan, Putu; dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unair, Bambang. Ketiganya membedah berbagai topik hukum, termasuk batasan informasi publik terbuka dan informasi yang dikecualikan.
“Dengan kegiatan seperti ini, kami di pemerintahan daerah dan desa jadi lebih bertambah ilmunya. Ini bisa jadi pegangan penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” imbuh Adhy.
Ia juga menyebut bahwa kehadiran akademisi program doktoral hukum merupakan langkah strategis dalam membumikan semangat reformasi birokrasi di daerah. “Bahkan ini kali pertama Kabupaten Probolinggo menjadi tuan rumah pengabdian masyarakat dari jenjang doktoral ilmu hukum,” tegasnya.
Adhy berharap kolaborasi serupa bisa terus berlanjut. Tidak hanya dengan Unair, tetapi juga kampus-kampus hukum lainnya di kawasan Tapal Kuda seperti Universitas Brawijaya atau Universitas Jember.(Bambang)
