JAKARTA – Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memberikan penjelasan resmi terkait pertemuan mereka dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara pada tanggal 30 April 2025 lalu. Pertemuan tersebut murni membahas rencana penyelenggaraan acara Halal Bihalal Nasional Purnawirawan TNI-Polri, tanpa membicarakan isu-isu lain di luar kegiatan tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Pengurus Pusat PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, pada Minggu (4/5/2025). Ia menjelaskan bahwa audiensi tersebut dihadiri oleh Panitia Penyelenggara Halal Bihalal, antara lain Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko selaku Ketua Panitia, serta Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
“Dalam pertemuan itu kami hanya memaparkan rencana teknis kegiatan Halal Bihalal. Kami menjelaskan waktu pelaksanaan, lokasi, serta daftar tamu undangan,” ujar Komaruddin menegaskan.
Acara Halal Bihalal Nasional tersebut rencananya akan digelar pada tanggal 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta. Kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 1.200 undangan yang terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, Keluarga Besar TNI-Polri, serta beberapa tokoh nasional lainnya.
Selain Presiden RI, panitia juga telah mengundang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, sejumlah gubernur dan bupati, anggota DPR RI, serta beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih.
Menurut Komaruddin, Halal Bihalal ini merupakan tradisi rutin yang digelar setelah Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan antar sesama purnawirawan dan keluarga besar TNI-Polri.
“Selain Halal Bihalal, tidak ada pembahasan lain dalam pertemuan tersebut,” tegas Komaruddin.
Menanggapi sejumlah isu dan spekulasi yang muncul di tengah masyarakat, ia juga menekankan bahwa tidak ada pernyataan sikap baru yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Komaruddin kembali menegaskan bahwa PPAD tetap konsisten menyerukan pentingnya menjaga suasana kebangsaan yang damai dan sejuk, serta menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan menjaga netralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Semua pihak kami ajak untuk menjaga kesejukan, saling menghormati, dan menghindari provokasi. Itu sudah menjadi sikap kami sejak awal,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, PPAD berharap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam pertemuan tersebut.
(Edi D/Tim/**)
