Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah memulai pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo untuk periode 2025-2029. Pembahasan tersebut dimulai dengan penyampaian Nota Penjelasan oleh Bupati Probolinggo dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 16 April 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, M. Zubaidi, dan dihadiri oleh Pimpinan serta anggota DPRD, Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, serta pejabat Pemkab Probolinggo dan perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Dalam Nota Penjelasan tersebut, Bupati Probolinggo melalui Wakil Bupati Fahmi mengungkapkan bahwa RPJMD 2025-2029 mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing”, yang disingkat menjadi visi SAE. Visi ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Probolinggo merumuskan sejumlah misi pembangunan. Di antaranya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata, menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang berbasis pada sektor pertanian dan perikanan, serta membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, Wabup Fahmi menyampaikan bahwa pencapaian RPJMD akan diukur melalui berbagai indikator kinerja, seperti reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Beberapa target yang ditetapkan antara lain adalah peningkatan indeks reformasi birokrasi menjadi 79,76 pada tahun 2029, dan pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 12,72% pada tahun yang sama. baca selengkapnya
Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, Pemkab Probolinggo juga merumuskan sejumlah strategi. Salah satunya adalah percepatan reformasi birokrasi yang meliputi penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan efisiensi organisasi. Selain itu, pengembangan kawasan strategis juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi. informasi tambahan
Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, Pemkab Probolinggo merancang sejumlah program lintas sektoral, termasuk peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin dan termajinalkan. Program-program ini diharapkan dapat memastikan setiap warga Kabupaten Probolinggo memperoleh hak-hak dasar yang layak dan terjangkau.
Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, serta masyarakat yang terus bersinergi mendukung percepatan pembangunan. Mereka berharap, melalui kebijakan ini, Kabupaten Probolinggo dapat terus melangkah menuju perubahan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemkab Probolinggo berkomitmen untuk mewujudkan perubahan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun daerah yang lebih aman, dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional. (Edi D/Bambang/**)
