LSM LIRA Ancam Aksi, Desak Anggaran Sekretariat DPRD Probolinggo Dievaluasi

PROBOLINGGO – Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo.

Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, mengkritisi besarnya anggaran Sekretariat DPRD yang berdasarkan dokumen yang diterimanya mencapai Rp81,44 miliar.

Salamul mengingatkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo sebelumnya pernah menyampaikan komitmen pada Juni 2026 untuk menurunkan anggaran Sekretariat DPRD menjadi di bawah Rp80 miliar.

Namun, berdasarkan dokumen RAPBD 2027 yang diperoleh LIRA, anggaran tersebut masih tercatat sekitar Rp81,44 miliar.

“Ini menjadi sorotan kami. Masyarakat pernah mendengar pernyataan Ketua DPRD pada bulan Juni yang berjanji akan menurunkan anggaran Sekretariat DPRD di bawah Rp80 miliar. Tetapi berdasarkan dokumen yang kami terima, anggarannya masih mencapai Rp81,44 miliar,” ungkap Salamul Huda. Selasa (17/11/26)

Ia menyebutkan, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp72 miliar dialokasikan untuk kebutuhan operasional, sedangkan belanja modal berada di kisaran Rp3 miliar.

Menurutnya, komposisi tersebut perlu dievaluasi, terlebih jika dibandingkan dengan anggaran perbaikan dan pembangunan jalan yang disebut hanya sekitar Rp64 miliar.

“Rakyat tidak membutuhkan besarnya anggaran operasional kelembagaan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang layak, jembatan yang aman, pembangunan yang merata, serta pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.

Salamul juga mengaku memperoleh informasi bahwa terdapat rencana peningkatan anggaran Sekretariat DPRD hingga mencapai Rp90 miliar. Informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Ia berharap para wakil rakyat turut memastikan pembahasan anggaran berjalan transparan dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kebutuhan operasional kelembagaan.

LSM LIRA Kabupaten Probolinggo menegaskan akan mengawal pembahasan RAPBD 2027 sebelum disahkan menjadi APBD. Pihaknya meminta komitmen penurunan anggaran yang pernah disampaikan Ketua DPRD dapat diwujudkan.

“Kami akan terus mengawal RAPBD 2027 sampai tuntas, sebelum disahkan menjadi APBD. Apabila komitmen yang pernah disampaikan Ketua DPRD tidak terealisasi, kami akan mempertimbangkan langkah aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” ujarnya.

LIRA berharap pemerintah daerah dan DPRD lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur, pemerataan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Sekretariat DPRD maupun pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo terkait kritik tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak DPRD maupun pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan mengenai rincian dan dasar penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dalam RAPBD 2027.

(TIM/RED)

499 views (termasuk estimasi otomatis)

Pos terkait