JEMBER – Ada apa dengan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Jember? Dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, seolah memperlihatkan situasi yang ironis. Ketika berbagai media berulang kali mengangkat persoalan tersebut, aktivitas yang dipersoalkan masyarakat justru dikabarkan masih berlangsung. Bahkan, berdasarkan informasi terbaru yang diterima pada Minggu (15/11/2026), lokasi tersebut disebut semakin ramai dikunjungi orang. Jika informasi ini benar, publik patut mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas dugaan perjudian di wilayah hukumnya sendiri.
Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa arena yang sebelumnya dikaitkan dengan seseorang bernama Eko itu belum menunjukkan tanda-tanda penghentian aktivitas. Tempat yang diduga digunakan sebagai arena pertandingan sabung ayam tersebut bahkan dikabarkan tetap menjadi lokasi berkumpulnya sejumlah orang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: apakah aparat setempat tidak mengetahui keberadaan lokasi tersebut, belum mengambil tindakan, atau justru ada persoalan lain yang membuat aktivitas itu seolah tidak tersentuh penertiban? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban resmi, bukan sekadar diam.
Yang lebih memprihatinkan, pemberitaan berulang kali ternyata belum cukup untuk menghadirkan kepastian penanganan. Jika aparat memang telah mengetahui informasi tersebut, mengapa masyarakat masih menerima laporan bahwa kegiatan serupa terus berjalan? Jangan sampai publik menilai bahwa keberanian media mengungkap dugaan praktik perjudian justru lebih terlihat dibandingkan langkah konkret aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Polri tidak boleh hanya hadir ketika sorotan publik membesar, tetapi harus mampu membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja, termasuk terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di tengah permukiman warga.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Kapolres Jember. Apakah sudah ada instruksi penindakan terhadap dugaan arena perjudian di Glundengan? Apakah Polsek Wuluhan sudah melakukan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi pihak yang diduga mengoordinasikan kegiatan, serta menelusuri kemungkinan adanya praktik taruhan? Jika belum, apa yang sebenarnya menjadi kendala? Kapolres Jember tidak cukup hanya mengandalkan laporan bawahan. Perlu ada langkah langsung, terukur, dan dapat diketahui masyarakat. Sebab, ketika dugaan aktivitas ilegal terus dilaporkan tetapi tidak kunjung memperoleh kejelasan, wajar apabila kepercayaan publik terhadap pengawasan aparat mulai dipertanyakan.
Dari sisi hukum, Pasal 426 dan Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur tindak pidana perjudian tanpa izin. Penyelenggara atau pihak yang memberikan kesempatan untuk berjudi tanpa izin dapat menghadapi ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI, sedangkan orang yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III. Proses penanganannya juga harus mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk ketentuan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Artinya, tersedia landasan hukum untuk menindak apabila unsur pidananya terbukti.
Lebih jauh, Bidpropam Polda Jawa Timur didesak tidak sekadar menjadi penonton atas persoalan yang semakin ramai diperbincangkan ini. Perlu dilakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran Polres Jember dan Polsek Wuluhan untuk mengetahui apakah pengawasan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Dugaan adanya pembiaran, bahkan isu mengenai kemungkinan setoran atau perlindungan terhadap aktivitas tersebut, harus ditelusuri secara serius apabila terdapat informasi dan bukti pendukung. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang merasa aman menjalankan aktivitas yang diduga melanggar hukum karena tidak tersentuh penindakan. Apabila tidak benar, aparat harus membuktikannya melalui tindakan dan penjelasan terbuka.
Kini publik menunggu keberanian Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Jember menjawab persoalan ini. Jangan sampai sabung ayam di Glundengan menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Jember. Jika masyarakat bisa mengetahui lokasi, aktivitas, bahkan pihak yang diduga mengoordinasikannya, lantas apa yang menghalangi aparat untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai prosedur hukum? Apakah harus menunggu korban, keributan, atau persoalan yang lebih besar sebelum aparat bergerak? Hukum tidak boleh hanya tajam dalam pidato dan konferensi pers, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan dugaan perjudian yang terus menjadi sorotan. Masyarakat tidak membutuhkan janji pemberantasan penyakit masyarakat. Mereka membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu. Bersambung….!
(Tim/Red)
14 kunjungan
