Jakarta | Pemerintah daerah memperoleh peluang untuk menyusun APBD tahun anggaran 2027 dengan defisit yang melampaui batas maksimal yang berlaku. Kebijakan ini menyediakan ruang bagi daerah yang membutuhkan pembiayaan lebih besar untuk mendukung prioritas pembangunan dan kebutuhan anggaran tertentu. Namun, kelonggaran tersebut tidak mengubah batas defisit menjadi angka yang dapat dilampaui secara bebas oleh seluruh pemerintah daerah. Batas resmi tetap menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, sementara pengajuan di atas batas ditempatkan sebagai mekanisme khusus yang harus melalui penilaian dan persetujuan pemerintah pusat.
Ketentuan mengenai mekanisme tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026. Melalui aturan ini, pemerintah daerah dapat mengajukan rencana defisit APBD 2027 yang lebih tinggi daripada batas maksimal, dengan persetujuan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Artinya, regulasi memberikan jalur untuk mengusulkan pengecualian, bukan hak otomatis bagi daerah untuk menetapkan defisit melebihi ketentuan. Rencana yang diajukan perlu disampaikan sesuai prosedur dan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah daerah menetapkan kebijakan anggarannya.
Persetujuan menteri menjadi unsur penting dalam mekanisme tersebut. Tanpa persetujuan itu, rencana defisit yang melampaui batas tidak dapat diperlakukan sebagai pengecualian yang telah disahkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu membedakan peluang mengajukan dan izin untuk merealisasikan rencana. Pengajuan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa permintaan akan diterima; keputusan tetap berada pada Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan daerah dalam menyusun APBD tetap berjalan dalam kerangka pengendalian fiskal nasional.
Bagi pemda, langkah awalnya adalah memastikan bahwa rencana anggaran disusun secara cermat dan alasan pengajuan defisit lebih besar dijelaskan dengan jelas. Pengajuan perlu mengikuti mekanisme dalam PMK Nomor 76 Tahun 2026 serta memperhitungkan kemampuan keuangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah. Kebijakan ini memberi fleksibilitas terbatas untuk kebutuhan tertentu, tetapi juga mempertahankan pengawasan atas risiko fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya tidak menganggap ruang tambahan tersebut sebagai kepastian sebelum memperoleh persetujuan resmi dari Menteri Keuangan.
PMK Nomor 76 Tahun 2026 menetapkan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah pada tahun anggaran yang sama. Dengan demikian, penilaian batas defisit menggunakan estimasi pendapatan daerah untuk 2027 sebagai dasar penghitungan, bukan angka pendapatan dari tahun sebelumnya. Ketentuan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah ketika menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD.
Secara umum, defisit terjadi ketika belanja daerah direncanakan lebih besar daripada pendapatan daerah. Selisih tersebut perlu ditutup melalui pembiayaan, yang dapat mencakup penerimaan pembiayaan seperti penggunaan sisa anggaran atau pembiayaan utang daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, besaran defisit dan pilihan sumber pembiayaannya berkaitan, tetapi merupakan aspek penganggaran yang perlu dicermati secara tersendiri. Batas 2,5 persen memberikan ukuran maksimum defisit dalam kerangka pengaturan APBD 2027; angka itu tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh persyaratan untuk memperoleh atau menggunakan sumber pembiayaan tertentu.
Pemerintah daerah perlu memastikan proyeksi pendapatan yang digunakan dalam penyusunan APBD disusun secara cermat, sebab perubahan pada perkiraan tersebut dapat memengaruhi perhitungan persentase defisit. Pemda juga perlu melihat kebutuhan pembiayaan secara konsisten dengan rencana belanja dan ketentuan mengenai defisit daerah serta pembiayaan utang daerah. Jika defisit yang direncanakan mendekati batas, pengujian atas asumsi pendapatan dan besaran belanja menjadi penting agar perhitungan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan dasar dalam PMK ini menetapkan batas 2,5 persen sebagai tolok ukur umum, sementara pengaturan terkait pembiayaan tetap perlu dibaca berdasarkan ketentuan yang relevan. Batas tersebut tidak sepatutnya ditafsirkan sebagai izin otomatis untuk menetapkan defisit tanpa memperhatikan aturan lain yang berlaku, maupun sebagai perubahan terhadap ketentuan lain yang tidak dinyatakan dalam peraturan tersebut. Dengan memahami dasar penghitungan ini, pemda dapat menilai ruang fiskalnya secara lebih terukur saat menyiapkan APBD 2027.
Permohonan pemerintah daerah untuk menetapkan defisit APBD di atas batas umum tidak otomatis dapat disetujui. Ruang tersebut hanya dapat dipertimbangkan apabila kondisi fiskal daerah memenuhi sejumlah prasyarat yang membatasi risiko utang. Pemeriksaan mencakup besaran defisit yang dibiayai melalui utang, total pembiayaan utang daerah, kemampuan membayar kembali, serta perbandingan kewajiban dengan pendapatan yang tersedia.
Salah satu batas utamanya adalah batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai melalui utang daerah. Nilainya tidak boleh melampaui 0,18 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB). Batas yang sama, yakni paling tinggi 0,18 persen dari proyeksi PDB, berlaku terhadap batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah. Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat defisit dalam satu anggaran daerah, tetapi juga memperhitungkan akumulasi pembiayaan utang secara keseluruhan.
Daerah juga harus menunjukkan kemampuan keuangan yang memadai untuk mengembalikan pembiayaan. Ukurannya menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang, yang sekurang-kurangnya harus mencapai 2,5. Rasio ini menjadi indikator apakah kapasitas fiskal daerah cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran, tanpa mengabaikan kebutuhan belanja publik dan keberlanjutan layanan pemerintahan. Jika nilainya berada di bawah ambang tersebut, kemampuan daerah untuk menanggung tambahan utang dapat dinilai belum memenuhi prasyarat.
Persyaratan lainnya membatasi jumlah sisa pembiayaan utang dan utang yang akan ditarik. Jika kedua komponen itu dijumlahkan, nilainya tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Pendapatan yang tidak terikat penggunaannya menjadi acuan karena lebih mencerminkan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Karena itu, pemda perlu menghitung posisi utang berjalan sekaligus rencana penarikan baru sebelum mengajukan permohonan.
Seluruh indikator tersebut harus dipenuhi sebagai satu rangkaian, bukan dipilih secara terpisah. Pemerintah daerah perlu menyiapkan data proyeksi PDB, perhitungan rasio pembayaran, angka pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya, serta rincian kewajiban utang. Kepatuhan pada pagu dan rasio membantu memastikan bahwa permohonan melampaui batas defisit tetap terkendali, realistis, dan tidak mengurangi kemampuan APBD membiayai kebutuhan masyarakat.
Rencana pembiayaan utang daerah, termasuk pinjaman daerah, tidak dapat disusun hanya berdasarkan kebutuhan belanja atau pertimbangan pemerintah daerah sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, rencana tersebut harus memperoleh pertimbangan dari pemerintah pusat, yakni Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Keterlibatan ketiga pejabat ini dimaksudkan agar rencana pembiayaan dinilai dari berbagai sisi, mulai dari kondisi fiskal, tata kelola pemerintahan daerah, hingga kesesuaiannya dengan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pembiayaan yang berpotensi melampaui batas defisit tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui penilaian lintas kementerian.
Pertimbangan pemerintah pusat perlu mengacu pada kebijakan fiskal nasional, termasuk arah pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan yang berlaku. Kebijakan tersebut dapat memengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga pinjaman. Karena itu, pemerintah perlu menilai secara cermat apakah proyeksi pendapatan, belanja, dan arus kas daerah cukup kuat untuk menanggung tambahan kewajiban tanpa mengganggu pelayanan publik atau stabilitas keuangan daerah. Kapasitas fiskal juga menjadi perhatian penting. Daerah dengan ruang fiskal terbatas mungkin menghadapi risiko lebih besar apabila mengambil utang, sedangkan kondisi pendapatan dan beban kewajiban masing-masing daerah dapat berbeda. Penilaian ini membantu memastikan bahwa keputusan pembiayaan tidak menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah.
Proses pertimbangan tersebut juga memberi ruang untuk menguji tujuan penggunaan pinjaman kelayakan rencana.
